Regional meeting LHKP Muhammadiyah kawasan Sulawesi Maluku Papua dan Bali yang berlangsung 2-3 September di Makasar menghasilkan peta dakwah di bidang politik Kebangsaan dan Sumber daya alam, sebagian kesimpulan itu dapat disarikan menjadi 6 poin risalah:
1. Pilihan ranah keterlibatan LHKP dapat berada dalam peran politik kebangsaan atau politik etik untuk mewarnai proses proses politik secara subtansial.
2. LHKP sangat perlu terlibat dalam memberikan Kontribusi gagasan dalam memajukan politik dan demokrasi yang punya implikasi pada pemenuhan pelayanan publik, hak asasi, kesejahteraan, kelestarian alam, sehingga perlu pro aktif dalam proses politik ( bukan temporer, hanya proses elektoral) tetapi sepanjang waktu.
3. Muhammadiyah sebagai organisasi memberikan ruang dan dukungan kreatif bagi kader yang akan berdiaspora di legislatif dan lembaga lainnya. Bentuk dukungan bisa sangat beragam untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.
4. Jika diperlukan Muhammadiyah mengedepankan kriteria calon presiden dan kepala daerah untuk menentukan dukungan politik. Muhammadiyah akan memberikan dukungan bagi calon presiden yang memiliki komitmen terhadap keadilan tata kelola sumber daya alam, keadilan lingkungan dan membela harkat kemanusiaan, tidak korupsi dan tidak memberikan toleransi pada praktik KKN.
5. Muhammadiyah mendorong penyelengaraan pemilu 2024 secara profesional, berintegritas, transparan, akuntable sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas demi pembangunan demokrasi yang lebih subtantif.
6. Penguatan gerakan riset based advocacy dengan membangun sinergi lintas majelis/lembaga dan PTMA untuk mendukung dakwah politik kebangsaan Muhammadiyah yang berkelanjutan.
Leave a Reply