Perubahan iklim menjadi topik hangat dan penting diperbincangkan negara- negara dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut lantaran peningkatan populasi dunia yang pesat ditambah pertumbuhan industri yang terus berlanjut menimbulkan masalah pelik bagi lingkungan, terutama efek gas rumah kaca.

Merespon masalah tersebut, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah membuat Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim atau The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Rio de Janeiro pada 1992. Tujuan utama dari UNFCCC ini yaitu menstabilkan tingkat konsentrasi efek gas rumah kaca di atmosfer, dengan mencegah perilaku manusia yang berbahaya bagi iklim sekaligus berkomitmen menurunkan tingkat emisi sebanyak 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dengan kerja sama internasional yang dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) sesuai dengan Persetujuan Paris. Sebagai bagian dari UNFCCC, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Dari sekian banyak ide yang digagas, pajak dan perdagangan karbon digadang- gadang menjadi salah satu solusi menanggulangi permasalahan iklim tersebut, baik pada skala lokal maupun global. Indonesia sebagai salah satu kontributor emisi karbon terbesar, memiliki peran yang fundamental dalam gerakan pengurangan emisi karbon dan mitigasi pemanasan global. Untuk merealisasikan peran tersebut, Pemerintah telah mengajukan

Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Rakyat (DPR) yang di dalamnya terdapat Pasal 44G RUU KUP ke Dewan Perwakilan klausul soal pajak karbon yang tertuang dalam

Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil. Sederhananya, penerapan pajak karbon akan mengenakan pajak dari penggunaan bahan bakar ini. Pajak ini bertujuan dan merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya sebagai upaya untuk mengatasi pemanasan global.

Namun rencana penerapan pajak karbon dalam RUU KUP menuai pro dan kontra di masyarakat. Dukungan terhadap penerapan pajak karbon datang dari berbagai pihak seperti anggota DPR, akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka setuju dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk menerapkan pajak karbon karena dapat mengurangi dampak emisi CO2 dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan secara bersamaan dapat melestarikan lingkungan.

Di sisi lain juga terdapat penolakan terhadap rencana pungutan pajak karbon yang datang khususnya dari kelompok pengusaha karena dinilai penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan sistemik terutama bagi kestabilan perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, dan pendapatan negara. Pajak karbon juga akan membuat penambahan beban biaya bagi industri. pada akhirnya akan menaikkan harga barang dan jasa serta memperburuk iklim usaha, memperlemah daya saing dan berujung pada impor produk.Selain itu, pungutan pajak karbon dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil karena mereka sudah membayar pajak karbon. Padahal penggunaan fossil di Indonesia snagat tinggi. Menurut data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada kuartal II- 2020, bauran EBT nasional baru mencapai 10,9%, naik bakar fosil tipis dari capaian hingga akhir 2019 yang sebesar 9,1%.

Selain pajak, pemerintah juga telah merancang penerapan perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Perdagangan karbon (carbon trading) tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar konvensional, yang berbeda adalah komoditas yang diperjualbelikan, yaitu emisi karbon. Pembeli emisi karbon biasanya negara maju dan industri besar, sementara penjualnya adalah negara berkembang dengan hutan yang luas sebagai penyerap karbon dioksida sebagai penjual sertifikat. Hutan menjadi sasaran utama karena fungsinya sebagai penyerap karbon dioksida. Melalui hutan lindungnya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Indoneia merupakan salah satu negara penjual emisi karbon yang aktif. Emisi karbon yang bisa diperdagangkanadalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrat oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF6).

Pajak dan perdagangan karbon merupakan hal baru, sehingga perlu dirumuskan secara matang dalam penerapannya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya: menentukan bentuk/obyek pajak karbon yang akan dikenakan, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dalam proses pencatatan dan pengenaan pajak karbon, dan siapa yang akan subjek pajak karbon.