Tulisan ini mengandung banyak pertanyaan,. Terlalu banyak dan ini bukanlah esai yang dijamin sebagai esai. Inilah adalah seni bertanya bebas. Tapi sebagai oret-oretan ini nampaknya perlu juga disimak. Sebagai negara atau pemerintahan swasta, Muhammadiyah dapat disebut sebagai pengguna kekuasaan politik halus. Dalam wajah tertentu, ada nuansa otoriternya. Muhammadiyah juga lazim disebut sebagai negara dalam negara, dalam bentuk halusnya bisa menjadi bayangan negara.

Muhammadiyah adalah lembaga pemerintahan swasta dengan penanda utama core bussiness yang berhimpitan kuat dengan fungsi dasar dan utama didirikannya negara baik dalam skope penyedia kebutuhan dasar, sekunder dan tersier sampai pada perlindungan keamanan.

Rezim kepemimpinan macam apa yang selama ini bekerja di Muhammadiyah? Rezim professional? Rezim kerja (man of action), atau pemerintahan yang halus dan tidak otoriter tetapi basis etos professional. Rezim kesejahteraan Muhammadiyah telah diakui secara akademik belum lama ini dalam buku Politik Kesejahteraan (2019) yang diterbitkan dua Bahasa dalam satu buku oleh Buku Obor. Artinya, Muhammadiyah adalah negara—lewat AUM dan Lembaga professional filantropi punya kemampuan dahsyat sebagai ‘provider’ kesejahteraan, punya kekuatan menyelamatkan manusia dari kehancuran akibat insignifakansinya dan irrelavansi-nya dalam pasar kapitalistik. Atau dengan cara bertanya terbalik, jangan jangan Muhammadiyah yang malah menimbulkan efek efek negatif dalam masyarakat akibat gelombang modernismenya (dulu) dan pendekatan ecological modernization?

Dalam banyak hal ‘rezim kebenaran’ yang dijalani Muhammadiyah bisa jadi adalah kebenaran rasionalitas yang dibangun di atas moral agama. Apakah juga dengan modernism yang diyakininya mengarah pada etos kapitalisme religius? Serratus tahun usianya, jika say acara bertanyanya sama dengan seratus tahun lalu berarti kita sebenarnya tidak bisa mengklaim lagi sebagai organisasi berkemajuan (progressive islam).

Apakah benar Muhammadiyah dan manusia di dalamnya hanya melanjutkan aktifisme, tanpa pikirisme (ini meminjam Bahasa dalam artikel Pak Amien Rais dalam pengantar buku “Intelektualisme Muhamamdiyah…” diterbitkan Mizan).

Ukuran apa yang pantas dipakai untuk menghitung kemampuan dan persoalan yang dikandung di dalam Muhammadiyah? Indeks pembaharuan? Indeks berkemajuan? Relevansi dan signifikansi organisasi, Bagiamana keputusan organisasi sampai ke warga/anggota? Bagamana kejelasan identitas gerakan, derajat otonomi dan demokratisnya organisasi, leadership, Inovasi dan improvisasi (Paryanto, 2019), Kuantitas dan kualitas manusia Muhammadiyah?, prosentase kaum muda di pucuk pimpinan organisasi, praktik emansipatif, Ukuran kemampuan adaptasi sikap kepemimpinan dalam isu politik (radikal, fundamental, akomodatif, kritis, netral), kontekstual atau organisaional (khitois)? Dengan kata lain, bagaimana neraca hitung ditentukan untuk mengukut berbagai bidang di Muhammadiyah: kekaderan, amanah atau transparansi dana ummat, produktifitas pemikiran (buku), jumlah keanggotaan dalam, dalam skala makro kemudian “kebijakan harus juga diaudit (Paryanto, 2019). Yang juga menarik bicara ini mirip Romo Pary adalah Francis Fukuyama terkait bahwa kekuatan negara dapat dilihat dari kapasitas dan fungsi/skope peranannya—saya kira bisa dipinjam membaca Muhammadiyah.

Apakah tingkat keunggulan Muhammadiyah diukur dari kemampuan menggunakan dan menciptakan teknologi mutakhir? Ukuran tinggi dan luas tembok bangunan bukanlah ukuran yang pantas. Bagaimana juga ide bikemeral menjadi masuk akal dipekerjakan di Muhammadiyah sebagai model adaptif dalam konteks zaman tertentu?apakah masih? Karena bikemeralisme nyaris dibunuh oleh kekuatan disruptif, oleh disruptor? Siapa pula disruptor di Muhammadiyah? Bagaimana Muhammadiyah memperlakukan disruptor? Untuk urusan disruptor ini bagus sekali memang membaca bagaimana China memperlakukan manusia kreatifnya dalam buku karya Edward Tse (2015) yang berjudul China’s Disruptors. Jika China membebaskan pajak para petualang ekonomi kreatif-inovatif, bagaimana di Muhammadiyah menghargai warga dan anggotanya yang punya kemampuan? Kalau Jokowi dalam “visi Indonesia”nya mau bikin apa itu pelembagaan talenta dan mengurus diaspora talenta berkewarganegaraan Muhammadiyah.

Dalam hal ini perlu saya kira dan sangat relevan membaca buku 21 Lessons for the 21st century karya Yuval Noah Harari (2019) dia mencercah semua manusia, “jika kamu sibuk hanya urus sandang pangan sendiri kamu akan ditinggal dengan konsekuensinya. Zaman akan menggilas. Kira-kira begitu. Pun demikian, organisasi yang sibuk mengurus rapat dan snack rapats erta seragam rapat, bakalan habis dilalap api zaman yang terus menggelinding seperti roda copot—membuat banyak orang, banyak barang, banyak organisasi kehilangan relevansinya bagi kebutuhan abad dua satu dan setelahnya. Diam-diam Harari sedang memprovokasi tiga kekuatan besar: Barat, China, dan Islam. Muhamamdiyah ada di barisan kekuatan ketiga dengan tugas menjawab bagaimana membangun kehidupan masyarakat manusia secara manusiawi, membangun fondasi kehidupan individual yang mampu menjadi pilar kehidupan kewargaan gloabal.

Beberapa catatan provokatif. Pertama, Muhamamdiyah 200 tahun ke depan apakah masih ada? Bagaimana fondasi dan pembenaran itu dapat diklaim? Kedua, terkait politik identitas di Muhammadiyah yang terfragmentasi dalam beragam pola dan gradasi ideologis. Expresi “Kanan” menguat dan moderat tidak punya kekuatan mempengaruhi grasrrot (ada istilah hilangnya otoritas ormas agama?), bagi saya dalam urusan ini harusnya pikiran kaum kiri Muhammadiyah terdahulu dan kini diberi ruang besar di SM, ada benih sosialisme islam yang harus terus ditumbuhkan agar ada control di dalam internal organisasi dan pergerakan sosial. Provokasi akan lahirnya kondisi psikologi post-ormas dalam konteks anomaly berormas secara konvensional dapat dikaji secara komprehensif, bukan hanya ngeles saja karena factual ada gerakan mobilisasi kesadaran identitas politik yang kambuhan dan semakin intensif. Terakhir, apakah kader muda Muhammadiyah ini punya derajat relevansi dan signifikansi bagi keberadaan Muhammadiyah? Kalau tidak relevan (SDM, ilmunya, kapasitasnya, ya lupakan idealisme-idealisme). PP Muhammadiyah sangat bisa mencari dan menggaji tenaga outsourcing atau meng-hire lembaga atau tenaga-tenaga yang lebih memadai untuk menggerakkan roda keuangan organisasi.

Lalu, apakah Muhammadiyah itu meneladani KHA Dahlan dalam spirit teologi pembebasan dan epistimologi praksis islam atau sedang diam diam oenuh gairah memodelkan diri untuk menjadi pesyarikatan AUM beserta akumulasi aset material?

Ada ratusan pertanyaan tersisa untuk menggugat kiprah seabad Muhammadiyah lebih? Meminjam gaya bahasa gus Bach “Piye ummat islam?”