Hingga hari ini, usia organisasi Muhammadiyah melebih usia Bangsa Indonesia, berusia 106 tahun. Bahkan ketika banyak lembaga berebut kue politik di arena Pilpres 2019, Muhammadiyah salah satu organisasi yang tetap tenang, tidak ikut menujukkan kegaduhan. Apakah ini tanda-tanda organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini sudah mulai alergi politik?

hidayatullah.com secara khusus mewawancari Sekretaris Umum Muhamamdiyah, Dr Abdul Mu’ti, Senin (13/08/2018). Inilah petikannya.

Muhammadiyah kelihatannya diam-diam saja di Pemilu kali ini, mengapa?

Sesuai dengan khittah dan kepribadian, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Muhammadiyah tidak bergerak dalam wilayah politik kepartaian yang berorientasi jabatan dan kekuasaan.

Muhammadiyah memahami bahwa sesuai UUD 1945, pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan wewenang partai politik. Muhammadiyah tidak hendak memasuki wilayah yang bukan bidang dan kewenangannya.

Diamnya Muhammadiyah bisa tidak dapat peran?

Dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan terdapat berbagai bidang yang merupakan wilayah Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga-lembaga Negara. Semuanya diatur sesuai Undang-undang dan norma-norma.

Sejak awal Muhammadiyah memilih mengambil peran kebangsaan melalui pelayanan sosial dan pemberdayaan. Peran tersebut tidak kalah penting dan sangat bermakna dibandingkan dengan kekuasaan dan jabatan politik.

Slogan Muhammadiyah adalah sedikit bicara, banyak bekerja. Muhammadiyah ingin lebih banyak memberi, bukan meminta. Memang tidak selalu mudah. Tetapi dengan visi yang kuat dan kemandirian, Muhammadiyah tetap memiliki peran dan pengaruh di masyarakat tanpa harus berkuasa.

Muhammadiyah tidak berebut peran dalam politik praktis, apa anti politik?

Politik merupakan salah satu sarana dakwah yang penting. Muhammadiyah memilih pendekatan high politic yang mengedepankan nilai, norma, substansi, dan keadaban. Politik praktis dan politik kepartaian bukan bidang garap dan amal usaha Muhammadiyah.

Muhammadiyah tidak anti partai politik. Tapi warga Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpolitik diberikan kesempatan bahkan didorong untuk bisa berkiprah dan berdakwah melalui partai politik. Dalam hubungan dengan partai politik, Muhammadiyah membangun hubungan yang proporsional berdasarkan kesamaan visi untuk kepentingan dan kemajuan umat dan bangsa. Hubungan tersebut tidak bersifat formal, tetapi lebih merupakan sinergi sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing. Muhammadiyah tidak akan melakukan langkah politik melampaui kewenangan partai politik.

Muhammadiyah memiliki jamaah besar dan punya andil dalam sejarah. Bagaimana cara Muhammadiyah agar tak merasa ditinggal?

Muhammadiyah senantiasa berusaha menjaga khittah, kepribadian, dan persatuan. Muhammadiyah senantiasa menjaga soliditas gerakan dan solidaritas kemanusiaan.

Dalam kaitan dengan politik, Muhammadiyah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anggotanya untuk aktif dalam berbagai partai politik dan berbagai lembaga profesi. Muhammadiyah sebagai Organisasi tidak kemana-mana, tetapi bisa berada dimana-mana. Peran politik Muhammadiyah dilakukan melalui para kadernya.

Bagaimana Muhammadiyah memandang politik?

Dalam pandangan Muhammadiyah, politik baik sebagai institusi, proses, maupun perilaku merupakan sesuatu yang mulia. Politik merupakan lembaga yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Jika dilandasi oleh akhlak dan niat yang tulus untuk melayani masyarakat, politik merupakan sarana utama dalam membangun peradaban bangsa. Politik terkesan kotor dan jahat karena motivasi dan pelaksanaannya sangat berorientasi pada kekuasaan. Politik identik dengan kecurangan dan keculasan.

Bagi Muhammadiyah politik adalah bagian dari dakwah dalam ranah kenegaraan. Di dalam berpolitik hendaknya senantiasa dilandasi oleh akhlak al karimah. Para politisi hendaknya menjaga amanah dan menjadikan politik sebagai sarana meraih kemuliaan.

Apakah harus dengan masuk ke partai politik dan menjadi pejabat negara?

Sekali lagi Muhammadiyah tidak hendak merubah dirinya menjadi partai politik, berafiliasi formal, atau menjadi subordinat partai politik. Muhammadiyah akan senantiasa berusaha bersikap netral dan menjadikan dirinya sebagai rumah besar yang mengayomi semua kader yang berbeda-beda partai politik.

Muhammadiyah lebih menekankan politik nilai dan high politic yaitu politik yang menekankan makna, substansi, dan keadaban.

Tanpa harus berkuasa, Muhammadiyah berusaha menjalin komunikasi dan kerjasama dengan siapapun yang diberikan amanah dan kesempatan memegang kekuasaan. Dengan kekuatan jaringan dan sumberdaya, Muhammadiyah berusaha menyampaikan gagasan kemajuan dan cita-cita bangsa melalui lembaga ekalsekutif, legislatif, dan lembaga negara yang syah dalam negara Republik Indonesia.

Dalam Pilpres 2019, Muhammadiyah mendukung Prabowo-Sandi atau Jokowi-KH Ma’ruf?

Secara kelembagaan, Muhammadiyah tidak terlibat dan tidak hendak melibatkan diri dalam dukung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang manapun. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan pilihan yang terbaik dengan pertimbangan rasional dan sesuai dengan hati nurani.

Muhammadiyah juga tidak memberikan penggiringan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung pasangan calon tertentu. Kalau terdapat anggota Muhammadiyah yang terlibat, hal itu merupakan sikap pribadi sebagai warga negara Indonesia.

Karena itu fasilitas Muhammadiyah dan amal usahanya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan kampanye partai politik maupun pilihan presiden dan wakil presiden.

Akan tetapi, Muhammadiyah memberikan panduan agar dalam menentukan mempergunakan pertimbangan ideologis dan strategis dengan menjauhi pertimbangan pragmatis dan berbagai bentuk politik transaksional. Warga Muhammadiyah hendaknya menjaga ketertiban, keamanan, dan sikap toleransi dan saling menghormati diantara mereka yang berbeda pilihan.

Bagaimana penilaian Muhammadiyah terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi?

Muhammadiyah tidak memiliki penilaian resmi terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Semua warga Muhammadiyah memiliki penilaian subyektif masing-masing.

Yang paling berhak memberikan penilaian adalah partai politik dan lembaga-lembaga politik, terutama partai pengusung. Banyak penilaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Silakan itu dikaji oleh masyarakat.

Bagaimana penilaian Muhammdiyah terhadap sosok Prabowo?

Muhammadiyah juga tidak memiliki penilaian khusus terhadap Pak Prabowo. Sangat subyektif. Sebagai manusia dan pemimpin tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna.

Walau demikian, sebaiknya kita menilai seseorang dari sisi kelebihannya bukan kekurangan. Kita harus belajar saling menghormati dan memuliakan.

Apa jatah yang diminta Muhammadiyah pada pasangan capres/cawapres yang terpilih nanti?

Muhammadiyah tidak hendak meminta jabatan apapun termasuk menteri-menteri dalam kabinet. Sebagian masyarakat berpendapat karena banyaknya jumlah sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit maka sangatlah tepat apabila jabatan menteri terkait dipercayakan kepada kader Muhammadiyah.

Sejak dahulu, Muhammadiyah konsisten mendukung reformasi birokrasi dan meritokrasi. Muhammadiyah mendorong agar pemerintahan dan pemerintah berlaku adil dan obyektif tidak sektarian dan komunal. Akan tetapi, apabila terdapat kader Muhammadiyah yang dipercaya menjadi menteri, semuanya merupakan hak prerogratif presiden. Muhammadiyah memberi kesempatan kepada warganya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara serta bekerja secara profesional.

Apa imbauan Muhammadiyah kepada umat dalam tahun politik ini?

Muhammadiyah mengharapkan agar umat Islam dan masyarakat pada umumnya dapat menyukseskan Pemilu 2019, baik pemilihan anggota legislatif. Dalam menentukan hendaknya menghindari dan meninggalkan semua bentuk politik uang, SARA, dan berbagai bentuk politik identitas. Hendaknya saling menghormati dan menjaga ketertiban serta keamanan dan kerukunan.*/Andi

Rep: Admin Hidcom