“one child, one teacher, one  book, one pen can change the world” –malala Yousafzai, penerima the Nobel Peace Prize 2014.

Dalam tulisan ini, terminologi gerakan dan komunitas kadang berarti sama dan dapat saling dipertukarkan, kadang dimaksudkan secara berbeda. Sebuah gerakan seringkali ditandai dengan bersatunya individu dalam komunitas dengan tujuan tertentu, sementara tidak semua komunitas dilahirkan atau tumbuh berkembang karena kehendak melakukan sebuah gerakan transformatif. Di suatu sosial politik yang tidak ramah terhadap rasa keadilaan, sebuah komunitas di sudut desa pun dapat menjadi agen dari agenda transformasi sosial dalam skala dan spektrum gerakan yang beragam. Transformasi dapat terjadi di dalam dunia ideas dari individu-individu pegiat komunitas—yang pada saatnya juga kelak akan menyebar sebagaai konsekuensi dari ekosistem sosial yang didukung dengan kabel-kabel virtual online.

Beberapa penulis sudah memperlihatkan bagaimana hubungan antara tradisi literasi dengan demokrasi (UNICEF; Lipset 1963; Huntington, 1993,2006; ), juga hubungan antara indexs literasi dengan daya saing bangsa (Effendy, 2016; Nashier, 2016). Perkembangan literasi dapat beriringan dengan spirit anti kolonialisme sebagaimana catatan Ben Anderson, atau tulisan-tulisan Pramudya Ananta Tour tentang sosok Tirto Adisuryo—pers yang membebaskan bangsa dari ambisi-ambisi dehumanisasi dalam praktik imperealisme Eropa. Kemampuan literasi akan mendorong banyak manusia berfikir dan bertindak lebih adil sebagai manusia terhadap manusia lainnya. Namun demikian, di Eropa barangkali juga menciptakan hukum paradoknya sendiri—dimana mereka melek litterasi dan ekonomi-politik tetapi digunakan sebagai senjata untuk memusnakan bangs lain, atau mencegah bangsa lain tumbuh berkembang dengan kebebasan hakikinya.

Selain itu, ada juga yang membangun korelasi antara intelegensia dengan minat baca yang dimilikinya. Artinya, literasi bagi individu atau komunitas suatu bangsa sebagai sesuatu yang cukup utama. Walau demikian posisi vitalnya, tak semua pemerintahan di muka bumi punya orientasi cukup serius membangun tradisi literasi bagi warganya. Inilah yang disebut sebagai paradox terbesar negara-negara demokrasi baru, atau yang dilabeli sebagai negara sedang berkembang. Entah apa yang sedang berkembang? Kadang secara menyedihkan orang memplesetkannya: berkembang ke arah kehancuran, berkembang biak korupsinya, dan hutang luar negerinya.

 

Literasi yang membebaskan

Bertolak dari Paulo Friere yang banyak menghubungkan ketertindasan dengan kemampuan literasi. Pendidikan sebagai lembaga pengembangan literasi bukan lembaga yang kedap politik kekuasaan. Praktik praktik kolonialisasi pengetahuan sejatinya bagian dari penindasan berjangka panjang dan kemampuan literasi kritis juga dapat dilahirkan dari sistem pendidikan literasi yang menindas, timpang, dan dehumanis. Jadi, literasi yang tumbuh di lembaga formal punya kesempatan membangun ruang hidup baik di bidang sosial, politik, ekonomi, yang lebih adil dan humanis. Di sinilah posisi literasi itu sendiri punya keterbatasan, kelemahan, dan sekaligus menyimpan kekuatan paling dahsyat di bumi sebagaimana kata Faucoult, knowledge/power.

 

Komunitas ‘Melek’ sebagai Fondasi Keadilan

Amrtya Sen (2000) dalam bukunya Development as Freedom sangat percaya bahwa kebebasan sebagai pijakan penting dari pembangunan semesta yang berkeadilan. Lebih lanjut dia katakan:

“…Freedom is both the end and most efficient means of sustaining economic life and the key to securing the general welfare of the world’s entire population. Releasing the idea of individual freedom from association with any particular historical, intellectual, political, or religious tradition…demonstrates its current applicability and possibilitie.”

Dari pemikiran penerima hadiah nobel di bidang ekonomi tersebut, sehingga kita bisa mengatakan demokrasi subtansial sebagai guarantor akan keberlanjutan pembangunan manusia serta bidang-bidang yang melingkupinya. Komunitas melek juga demikian, karena keberadaan mereka, nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dan dikontrol untuk mencapai kebaikan publik secara luas dan konsisten. Keberadaan komunitas kemudian menjadi penjamin terciptanya praktik keadilan baik keadilan distributif maupun keadilan subtanstif, baik yang berpangkal pada kekuasaan struktural politik yang vertikal, maupun secara herozontal, warga-warga.

Individu, keluarga, komunitas atau asosiasi yang mempunyai pengetahuan lengkap mengenai politik, pemerintahan, hak asasi, hukum, pasar, dan kebudayaan akan lebih memungkinkan untuk menjamin keberlangsungan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis atau sistem pemerintahan liberal—sebaliknya, akan menjadi ancaman serius bagi rezim non-democratic. Kelompok manusia demikian yang dianggap sebagai kelompok civil society terutama keluarga. Ruang antara keluarga dan negara disebut sebagai masyarakat sipil oleh Frederick Hegel yang juga entitas politik. Sementara itu, Marx  melihat civil society hanyalah bagian kecil dari kelas borjuasi (pemodal, the rulling elites) yang berhadapan dengan kaum kelas bawah (governed). Kontestasi antara negara dan ‘masyarakat sipil’ ini sebenarnya diimajinasikan sebagai faktor yang memungkinkan demokrasi bekerja (Tocqueiville 2002; Putnam et. al, 1994).  Tentu saja antara konteks Barat dan keadaan aktual di negera seperti Indonesia punya perbedaan namun, ada kenyataan empirik bahwa kelompok civil society atau apapun namanya, menjadi bagian aktif dari proses pembangunan politik dan demokhratisasi di Indonesia, terutama dan paling utama setelah tumbangnya era ‘monolitik’ di bawah kekuasaan Suharto.

Melanjutkan gagasan Putnam dkk, ia bersama penulis mitranya yaitu Robert Leonardi dan Raffaella Y. Nanetti dalam bukunya Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy memberikan bukti bagaimana ‘komunitas’ atau apa yang dibarat disebut kelompok asosiasi (civil society?) memberikan sumbangsih bagi bekerjanya sistem pemerintahan yang baik dan keadilan ekonomi. Apa rahasia di Itali tersebut? Jawabannya adalah karena keberadaan praktik dan kekuatan ‘asosiasianisme’ yang membangun nilai saling percaya (trust) dan kerja sama (cooperation) di dalamnya. Banyak penulis menghubungkan temuan tersebut dengan konsepsi social capital yang banyak disinggung oleh Francis Fukuyama dalam beberapa bukunya seperti Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity (terbit tahun 1996) dan juga buku Social Capital (1997), dan juga buku Putnam sendiri yang berjudul Bowling Alone:The Collaps and Revival of American Community (2001). Konsep ini kemudian banyak diadopsi oleh peneliti dalam melihat konteks di Asia atau Indonesia. Sudah banyak orang melihat masyarakat Yogyakarta, misalnya, dengan melihat kekuatan social capital. Bahkan hal itulah yang menjadikan DIY yang tidak terlalu istimewa sebenarnya (Liddle, 2011) menjadi agak istimewa ini dan bahkan dihadiahi dengan UU Keistimewaan beserta polemiknya.

 

Di Indonesia, kehadiran kelas menengah tak independen dari negara, partai politik merasa mendominasi proses demokrasi sehingga peran-peran civil society tidak serta merta menjadi pilar demokrasi yang diutamakan—bahkan sering tak dilihat kecuali sebagai pelengkap dan penderita dari sistem politik dan demokrasi. Wajar saja, kadang CSO (Civil Society Organization) juga ada yang ingin mendapatkan keuntungan material dari kekacauan sistem sosial dan politik yang bekerja/tak bekerja di republik ini. Kekuatan sosial yang tak efektif bekerja jangan-jangan bukan karena mereka tak mampu bekerja tetapi mereka sedang mematahkan halang-rintang yang tak tertahankan sehinga praktik transformatifnya sungguh-sungguh tak kentara. Misalnya, komunitas yang bekerja keras membangun kemandiriannya (inward looking/internal) dan belum merespon keadaan luar (masalah eskternal) yang menunggu keterlibatannya. Komunitas juga tak bisa dituntut janji-janji untuk melakukan perubahan secara radikal. Jangan-jangan mereka tak mengagendakan perubahan tetapi justru secara tak langsung membangun kesadaran dari dalam (menular keluar?).

Jadi, baik komunitas, termasuk komunitas literasi yang digerakkan oleh keluarga, dan juga kumpulan individu/asosiasi yang sudah bergabung dalam suatu gerakan sama-sama mempunyai struktur peluang dan kesempatan (political and social opportunity) untuk menjadi agent of change dalam upaya transformasi sosial—misalnya dari yang akses bukunya terbatas/dibatasi menjadi lebih open resources, atau dari pemerintahan yang tak ramah bagi upaya pencerdasan, keberdayaan, keberkuasaan anak bangsa menjadi lebih positif, emansipatif, dan advokatif bagi pembangunan sosial-politik-budaya masyarakat. Negara yang baik, seharusnya memberadabkan dan bukan sebaliknya, mengajari kiat-kiat bertindak biadab. Konteks nawacita, menghadirkan negara berarti negara harus ada di dalam setiap kesusahan dan kesulitan pegiat literasi untuk membebaskan kebodohan dari endemiknya di masyarakat. Anehnya, di rezim yang mengklaim negara hadir jsutru menciptakan antagonisme peranannya seperti tentara membubarkan perpustakaan jalanan,  pemerintah membiarkan pemalakan liar atas nama pajak preman kepada pelapak perpustakaan jalanan, dan juga tak mengubah akses sanggat terbatas warga untuk peminjaman buku. Intinya, negara belum hadir dalam urusan membangun gerakan literasi yang transformatif.

Apakah komunitas tak bisa berhasil tanpa belas kasih negara dalam membangun praktik kehidupan yang adil dan manusiawi? Menunggu belas kasihan negara seperti menunggu ratu adil atau menunggu ghodot di Malioboro. Umur komunitas atau keluarga serta individu lebih tua dari negara, jadi pertanyaan itu kurang pas dan jawabannya pasti bisa berhasil—dalam batas tertentu. Tetapi juga diingat, bahwa kehadiran negara yang totalitarian atau hobbesian dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan sosial komunitas sampai ke akar-akarnya. Karenanya, butuh negosiasi dan strategi agar tak gampang frustasi menghadapi tindak tanduk negara yang konyol dengan naluri caritasnya yang citrawi.

Belum lama saya mampir ke teman yang menurutku sedang melakukan laku ‘spiritual’. Ia menceritakan bagaimana keadaan kacau di rembang yang parah sebenarnya punya kesampatan akan kebangkitan orang-orang justru yang berada di luar dampak kerusakan tersebut. Teman saya ini orang Rembang yang sedang digegerkan dengan kongkalikong korporasi dengan negara. Dia tidak anti gerakan sosial konvensional, tetapi dia juga berharap para pelaku penolakan menghitung kekuatan dimensi bukan immaterial dan non-human yang tidak pernah tidur (mboten sare). Intinya, jangan sampai orang yang menghendaki perubahan itu stress melihat serbuan kaum pemodal dan kaum serakah-uang. ‘Kalau udah stress itu awal kekalahan,’ katanya. Barangkali itulah yang menyebabkan mengapa perlawanan komunitas di dalam menegakkan keadilan dan ‘kebenaran’ perlu daya kreatif dan daya tahan, untuk mempekerjakan daya transformatifnya. Di dalamnya menyaratkan kesadaran tinggi akan posisi manusia termasuk spiritualitas/divine power, ketekunan, serta ketegaran.

Dalam sepak terjang perebutan kekuasaan ekonomi politik, komunitas sering tak dihitung manakalah negara menjadi bagian dari skema kaum pemodal karena mereka sudah menguasi perinti lunak dan keras, regulasi dan aparat keamanan. Karena kapitalis menyerang ‘komunitas’ tanpa jedah. Tak ada kesempatan buat mikir bagi kelompok yang menagadvokasi masyarakat. Tak lupa, dia juga memberitahu aktifis yang menolak toko berjejaring agar terus waras—dengan tidak stress. Dia memberikan kiat-kiatnya, ‘sampean minimal waras kanggo sampean, keluarga, konco, lan komunitas. Kui wis apik. Trus ojo lali ngakak-ngakak ben sehat.” Suatu pesan spiritual yang dahsyat, wa bill khusus, bagi saya sendiri.

Catatan ujung

Sebenarnya ada pertanyaan ontologis yang penting, apakah fair membuat pertanyaan bagaimana mendorong komunitas bekerja untuk keadilan sosial? Pasti terkesan penulisnya adalah outsider dan atau mengklaim dapat menggerakkan suatu perubahan seorang diri? Jika dari refleksi orang per orang tentu suatu cara memproduksi wacana yang tidak sehat? Tapi dalam subyektifitas penulis, tetaplah ada relevansi sebenarnya bagaimana keberadaan komunitas dapat mempunyai fungsi sosial dan termasuk untuk mendorong keadilan diupayakan oleh pihak-pihak yang bisa mengupayakannya (baca: otoritas pemeirntahan, atau non-negara yang berkuasa). Keterlibatan komunitas dalam proses transformasi sosial, bagi saya, adalah takdir yang tak bisa dihentikan. Selalu ada proses menjadi (becoming), menuju (going),   atau mengada (being) karena komunitas bukan alien di dalam sistem sosial dan politik serta jejaring kebudayaan semesta. Ini hanyalah suatu upaya memahami keadaan, tak bertendisi membangun premis-premis yang dapat menggelincirkan pembaca ke dalam asumsi yang terlalu spekulatif mengenai ihwal keadaan dan peran komunitas. Semoga bermanfaat.