Judul : Pergeseran Politik Muhammadiyah

Pengarang : Dr.H. Syaifullah

 Penerbit : Pustaka Pelajar, 2015

Hlm : 372 +xxx

 

Membincang politik adalah tema panjang yang berliku dalam konteks Indonesia. Sistem politik di republik ini dianggap masih fragile dan tidak stabil. Ketidakstabilan sistem politik di negara ini juga ternyata berkelindan dengan ketidakstabilan peran dan keterlibatan Muhammadiyah dalam politik. Hal ini semakin membenarkan thesis Syafii Maarif bahwa, jika negara ini tersungkur maka Muhammadiyah ikut terpuruk. Thesis ini ada benarnya dan sangat tepat sehingga penting Muhammadiyah memperkuat jati dirinya dalam kancah perpolitikan.

Wacana telah lama dibuka baik pra-Muktamar atau pada saat Muktamar yaitu pentingnya Muhammadiyah mempunyai amal usaha di bidang politik. Hal ini bisa dilihat dari tulisan Buya Syafii Maarif, Zuly Qodir, Bachtiar Effendy, David Efendi, Munir Mulkhan, dan sebagainya mengenai posisi Muhammadiyah dalam politik. Pesan kuatnya adalah bagaimana Muhammadiyah melakukan transformasi politik dari ‘gerakan pembantu’ menjadi gerakan penentu. Inilah nalar politik baru yang perlu direvitalisasi. Syaifullah menuliskan disertasinya yang kemudian diterbitkan dalam buku yang diberinya judul Pergeseran Politik Muhammadiyah yang melihat bagaimana pilihan keterlibatan politik yang pernah dilakoni oleh Muhammadiyah. Rentang waktu 1945 dan 1957-1959 Muhammadiyah menempuh jalur struktural yaitu sebagai anggota Masyumi dengan salah satu orientasi penerapan syariat islam dalam ranah negara.

Alasan ideologis tersebut didasarkan pada pandangan keyakinan bahwa penerapan syariat islam merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan terhadap kebenaran ajaran islam. Upaya ini bukan berarti tidak mengundang perdebatan di internal tokoh Muhammadiyah terlebih kelompok yang sejak semula tidak ‘percaya’ akan perjuangan melalui ranah politik kekuasaan. Di luar tahun tersebut di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah mengambil jalan kultural dalam menjaga kedekatan dan jarak dengan dunia politik kenegaraan atau politik kepartaian.

Dua pengalaman yang saling melengkapi ini, menurut Haedar Nashir, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memikirkan secara sungguh-sungguh pilihan strategi politik yang tepat bagi Muhammadiyah untuk terus mengawal peran kebangsaan. Sangat disadari bahwa dakwah amar maruf nahi mungkar tak bisa lepas dari infrastruktur politik pemerintahan yang berlaku karena apa sejak semula Muhammadiyah sangatlah menghargai konstitusi yang berjalan. Temuan sentral dari penelitian yang dilakukan oleh Dr syaifullah ini adalah keberhasilannya mengolah data yang sangat penting mengenai besaran keterlibatan politik Muhammadiyah baik ketika menggunakan strategi struktural maupun strategi kultural. Dari analisa data didapatkan temuan prosentasi capaian peran politik Muhammadiyah di tiga ranah kekuasaan baik di legislatif (DPR dan MPR) dan ranah eksekutif (kabinet). Jumlah persebaran kader politik Muhammadiyah pada era 1945-1959 dan era reformasi dengan tiga kali pemilu berturut-turut tahun 1999, 2004, dan 2014 ditemukan angka konstan sebesar 5%. Tidak berbeda, dalam perolehan kursi MPR RI pada kurun periode yang sama hanya naik 1% dari 4% menjadi 5%. Sementara dalam komposisi kabinet, kekuatan Muhammadiyah jika dibulatkan hanya sebesar 6%.

Artinya, bukti kauntitatif menunjukkan bahwa pergeseran maupun pilihan strategi politik Muhammadiyah tidak mampu mendorong peran siginifikan kader Muhammadiyah dalam pembuatan keputusan. Namun hal ini bisa diperdebatkan mengenai kekuatan sentral Amien Rais sebagai ketua MPR yang dalam banyak hal sangat berhasil mengegolkan agenda perubahan konstitusi yang sampai hari ini pengaruh perubahan itu dinilai sangat positif—terlebih daya dorongnya terhadap, meminjam istilah Frederic Schaffer (2008), penguatan grassroot democracy atau berjalannya piranti demokrasi (democratics institution) untuk mendukung sistem elektoral yang fair dan kompetitif. Problem kuantifikasi peran politik kemudian menjadikan hasil riset ini perlu terus menerus disandingkan dengan narasi-narasi kaulitatif sebelumnya mengenai peranan politik Muhammadiyah seperti buku Alfian, Syaifuddin Zuhri, David Efendi, dan beberapa buku politik Muhammadiyah lainnya.

Hal ini urgen karena untuk mengindari ‘kaca mata kuda’ dalam melihat political angagement individu Muhammadiyah dan organisasi serta kompleksitas yang tidak sederhana—setiap wilayah mempunyai model hubungan politik yang beragam. Beberapa daerah menunjukkan relasi yang produktif antara Muhammadiyah dan kekuasaan politik lokal, beberapa tidak. Bahkan beberapa daerah, Muhammadiyah dianggap sebagai ormas yang kontrolnya terlalu aktif bagi kebijakan daerah. ini adalah fakta yang tidak selalu bisa dinegasikan dengan angka-angka partisipasi kader dalam ranah politik formal. Format yang tepat mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik dan negara merupakan tema diskusi yang selalu menarik di lingkungan Muhammadiyah sampai hari ini. Tak terkecuali dalam forum tertingggi Muktamar tahun 2015 ini juga santer menyinggung isu ini. Hal ini dapat dimengerti, untuk beberapa kalangan ketidaktegasan hubungan ini dianggap menghambat kader untuk berkiprah dalam bidang politik serta kekhwatiran bahwa Muhammadiyah akan mendapatkan banyak ‘rintangan’ dalam dakwahnya ketika terus menerus menjaga jarak dengan politik dengan dalih politik kultural atau politik kebangsaan yang hanya mampu mengantarkan Muhammadiyah sebagai ‘gerakan pembantu dan bukan penentu’. Pergeseran kiblat ini menjadi perlu tanpa menghakimi bahwa jalan kultural maupun struktural tidak berhasil.

Sebagai penutup, apresiasi yang sangat tinggi bagi penulis buku ini yang telah berhasil menyajikan data riil (kuantitatif) yang sama sekali berbeda dengan metodologi riset sebelumnya (kualitatif) mengenai keterlibatan kader Muhammadiyah dalam politik. Tak dapat disangkal, buku ini melengkapi abstraksi sebelumnya dan secara praktis dapat dijadikan kajian berharga bagi pengambil keputusan di Muhammadiyah untuk terus menerus melakukan ‘ijtihad politik’ untuk menemukan format yang tangguh untuk menghadapi cuaca politik di republik ini. Angka kecil yang disajikan oleh penulis buku bukan menjadi alasan untuk psimis mengenai peran politik Muhammadiyah, namun justru seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat peran dan sekutu untuk mengawal beragam konstitusi yang pro-rakyat.

Keterlibatan Muhammadiyah baik secara struktural maupun kultural penting ditempuh. Salkah satu alasannya adalah, jihad konstitusi yang sedang diperkuat oleh Muhammadiyah tak akan banyak menolong, tanpa merevitalisasi peran politik Muhamamdiyah dalam lembaga legislatif maupun eksekutif melalui penempaan sumber daya kader yang by design dan sistematis untuk menghasilkan ‘abdi  bangsa’ yang mumpuni, berkarakter kuat dan tahan banting.[]