Tulisan _enteng-entengan_ yang tertunda kuselesaikan. Tapi Karena tanggal pencoblosan kepala daerah masih 5 hari lagi saya kira menelurkan pandangan ini masih rada _up to date_.

Apalagi soal pemilihan walikota Yogyakarta dimana saya tinggal dan punya hak pilih. Saya kira dari 101 pemilihan kepala daerah yang akan di gelar tahun 2017 ini di beberapa tingkatan teritori kekuasaan hanya di jogja menyeruak diskursus di ruang publik akan “golput”, “tidak memilih adalah pilihan”, “coblos loro lorone”, dsb. Ada juga kalimat, berbuat adillah pada kandidat walikota dengan mencoblos keduanya.

Dalam berbagai literatur ilmu politik, pemilu diyakini secara luas sebagai proses reward and punishment. Kalau kerja baik dan memuaskan sebagian masyarakat menghadiahi dengan memilih kembali dan begitu juga sebaliknya. Itu salah satu fungsi suksesi kekuasaan dalam proses demokratis.

_Tidak memilih sebagai pilihan_

Terminologi itu mungkin berbau posmo atau sikap kritis yang bisa sangat rasional atau emosional. Di kota pelajar yang angka melek literasi politik tinggi, bersikap tidak memilih (atau dilabeli golput oleh beberapa orang) adalah tindakan sangat rasional. Ada alasan banyak di balik sikap abstein dalam pilihan kandidat yang tak sesuai “spec” yang diharapkan.
Terminologi “golput” itu di zaman orde baru adalah bentuk Perlawanan sangat keras dan beresiko. Hari ini golput bukan sebagai sikap anti negara tetapi sebagai sikap kritis-rasional yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keberanian, ketegaran, dan juga nalar. Untuk individual merdeka hal ini no big deal, tetapi bagi person person yang punya afilisasi politik aliran dan cucu cicitnya sikap kritis dengan tidak memilih sebagai pilihan sadar adalah hal yang sangat sulit dan berat dilakukan. Bisa dibayangkan akan banyak pakewuh yang dibalut kesetiaan pada organisasi atau jamaah.

 

Di kota yogyakarta, ormas berbasis agama seperti NU dan Muhammadiyah memang tak punya “tradisi” menjadi “golput” atau tak memilih Karena kepentingan memayungi kepentingannya dan elitnya (walau sering kali hanya ilusi politik) sebab pada umumnya organisasi tersebut tak mendapatkan keuntungan nyata. Barangkali, ini soal marwah.

 
Ormas Islam seringkali terlalu murah memberi dukungan dan tak ada desain jangka panjang what must to be done setelah kandidat yang didukungnya menduduki jabatan kekuasaan (lebih detail, silakan baca tulisan saya di opini jawa post dengan judul politik elit Muhammadiyah 7 Augustus 2015).
Memang benar dua ormas Islam besar tersebut memang punya angka kepercayaan sangat tinggi pada proses demokrasi sebagaiman hasil survey Robin Bush tahun 2008 silam dengan lebih dari 2000 responden seluruh indonesia. Di situ disimpulkan warga Muhammadiyah dan NU percaya pada mekanisme demokrasi sebesar 89% dan 78% secara berturut-turut.

 
Bisa saja hasil olah statistic tersebut benar sehingga di kedua ormas ini tidak Ada tempat bagi sikap “abstein” atau golput atau tak memilih dalam pilkada atau pemilu. Namun juga ada alasan ideologi yang terhubung dengan dalil-dalil soal pentingnya memilih pemimpin. Walau belum clear apakah kepala daerah itu masuk kriteria pemimpin. dalam kehidupan sehari hari warga Muhammadiyah atau NU sebenarnya kepala daerah tak pernah memimpin mereka, dan juga bukan sosok ulil amri. Di Muhammadiyah jelas sekali presiden atau Menteri yang memutuskan soal hari tanggal hari raya bukan ulil amri.

 

Jadi, memang memilih kepala daerah harus dengan hati nurani termasuk tidak memilih itu juga bagian dari dinamikanya akal sehat.
Di dalam proses politik yang penuh pat gulipat dan intrik landasan agama kadang tak bisa memahami keadaan ini dan banyak elit ormas memilih menutup kata akan fakta fakta proses “buruk” menerabas moral Etika ajarkan agama tetapi tetap memberikan dukungan pada kandidat (walaupun prosesnya tak benar: politik uang).

 

Ini nalar yang sangat simplifikasi jika bertindak golput sebagai tindakan tak pantas. Bagaimana warga /pemilih bisa menyampaikan ketakpuasan jika semua harus dengan nyoblos? Logika agama ‘Memilih setan yang paling kecil” (less evil atau mudhoratnya paling kecil) saja kadang tak masuk akal atau tak cukup begitu saja. Kenapa harus memilih setan? Kan Ada kesempatan tak memilih agar setan itu tahu kalau dirinya tak diharapkan.

 
Jadi, memilih tak memilih atau mencoblos keduanya, atau apapun yang memang itu ekspresi yang punya pijakan rasional sebagai sikap otonom dan kritis seorang warga (citizenship) itu sangatlah pantas.

Tindakan mendidik politisi dengan tak memilih itu sangatlah pantas dan wajar. Barangkali itu bagian dari ayat kauniyah yang mustinya politisi beserta bolo kurowonya tahu. Orang orang tercerahkan kadang memilih jalan tak meanstream walau pun anti meanstream itu juga tak selalu saya bela.

Pada saat pencoblosan itu saat yang baik menyampaikan maksud. Maksud baik tentunya. Saatnya sekarang membela akal sehat agar pengelola kota tak sembarangan menggadaikan masa depan manusia di dalamnya.

Begitu saja cerita hari ini, Lur. Selamat malam dan jaga kampungmu dari kobaran pembangunanisme.