Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning LITERASI JALANAN DAN PEREBUTAN RUANG PUBLIK – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

LITERASI JALANAN DAN PEREBUTAN RUANG PUBLIK

“…Kebahagiaan terbesar dari pegiat literasi adalah manakalah dapat mengantarkan buku-buku kepada orang tua asuhnya, pembacanya.” (tagline Perpustakaan Jalanan RBK)

Jangan heran mengapa hasil survei PISA mengenai tingkat literasi anak di Indonesia pada tahun 2009 berada pada urutan ke 62 dari 72 negara. Dan pada tahun 2012, Indonesia urutan 64 dari 65 negara yang diteliti[i]. Hasil survei tersebut, memang tidak merefleksikan perkembangan kualitas, tetapi cukup untuk membuat kita berpikir tentang paradigma dan berbagai hal yang dianggap sepele selama ini seperti implikasi dari gerakan literasi (Sandiah, 2015). Pemerintah tidak pernah menganggap kebutuhan buku itu setara atau lebih penting dari anggaran belanja untuk perlengkapan perang.

 

Bulan Nopvember lalu Rumah Baca Komunitas bersama Komunitas literasi lainnya mempetisikan Jokowi dan Kemendikbud di laman change.org untuk mewujudkan buku murah untuk rakyat. Selain itu, secara implisit itu juga membela ruang publik untuk dimanfaatkan sebagai ruang literasi. Negara tak mungkin bisa menggerakkan literasi sendirian tanpa kekuatan publik: pembaca, penggiat literasi, Komunitas, dan industri penerbitan. Semua itu harus bersatu berkolaborasi secara tulus.

 

Buku merupakan sarana informasi dan pengetahuan yang sangat penting. Perkembangan teknologi terbukti tak mampu menggantikan peran buku cetak sebagai sumber informasi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, peran buku cetak tidak saja sekedar penting, melainkan menjadi indikator bagaimana sulitnya pemenuhan indeks hak literasi negara terhadap masyarakat. Konstitusi mengamanatkan bahwa literasi merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dipenuhi negara sebagai bentuk kebebasaan dan kesejahteraan. Hingga akhir tahun 2016, tantangan buku cetak di Indonesia tak banyak bergeser dengan apa yang dialami sejak tahun 1990an, yakni mahalnya harga buku cetak dan ketatnya kontrol terhadap kebebasan literasi.

Buku cetak hingga beberapa puluh tahun berikutnya masih penting sebagai hak dasar yang harus dipenuhi.

 

Prolegnas 2016 memberikan sedikit angin segar bagi dunia perbukuan Indonesia dengan RUU Sistem Perbukuan. Namun hingga akhir Oktober 2016, tidak terlihat perkembangan yang signifikan. Ketua IKAPI, Irma Permanasari melihat RUU Sistem Perbukuan tidak akan banyak memberi perubahan bagi literasi Indonesia. Persoalannya terletak pada watak RUU Sistem Perbukuan yang cenderung memprioritaskan buku pendidikan dan kontrol terhadap konten buku pendidikan. Hal ini sama sekali tak cukup sebagai solusi dunia perbukuan Indonesia. RUU juga seharusnya mampu menjamin subsidi buku-buku bagus, dan mendorong penerbit-penerbit supaya semakin bergiat meramaikan khazanah perbukuan dengan menerjemahkan berbagai karya yang terbit setiap tahunnya dari berbagai negara.

 

Banyak negara memberi contoh tentang bagaimana subsidi buku dijalankan dengan mekanisme yang mudah, sehingga mampu menjamin harga buku cetak demikian terjangkau bagi masyarakat. Indonesia sebenarnya bisa melakukan hal tersebut apalagi mengingat bahwa negara tak akan repot sendirian mengusung misi mulia ini, karena sejak tahun 2000an di beberapa kota lahir gerakan literasi dan industri penerbitan kecil yang berdaya-tahan. Hanya saja, dibutuhkan satu kebijakan yang mampu menjamin iklim ini menjadi demikian maksimal. Salah-satunya adalah dengan menjamin subsidi buku cetak. Harga buku yang murah akan menjadi faktor penting bagi perayaan hak-hak literasi.

 

Adalah suatu kesempatan berharga saya bertemu dengan seorang pegiat literasi Jalanan asal Ternate, namanya Adlun Fikri. Nama ini sudah sangat terkenal lantaran ia dijebloskan ke penjarah akibat memakai kaos yang identik dengan PKI. Padahal PKI itu hanya kependekan dari Pencinta Kopi Indonesia. Dilalah, itu menjadi musibah sekiligus hikmah. Adlun merupakan anak muda yang sangat kreatif bukan hanya dalam menggelar lapak tetapi juga dalam dunia sastra dan musik. Dalam kesempatan pertemuan di Jogja ia mengkisahkan kalau Rumah belajar bersama yang ia dapat pinjaman dari seorang pemilik toko itu dibongkar. ‘betapa sedihnya,’ pikiranku melayang.

 

Situasi itu hanyalah satu dari jutaan peristiwa ‘memalukan’ bangsa akibat dari salah urus ruang publik. Ruang belajar publik sangatlah terbatas, sudah begitu banyak sekali ruang public terlah berubah menjadi arena pertempuran ekonomi keseharian. Banyak alun-alun dan taman kota yang tidak lagi berfungsi sebagai ruang edukatif tetapi menjadi ruang berebut penghasilan. Bukan hanya melibatkan PKL sebagai kambing hitam, ada banyak perusahaan besar bermerk dagang toko modern atau perusahaan yang membuka jualan di jalanan. Ada mobil Box bahkan di alun-alun kidul juga ada truc yang jualan roti. Ini adalah ironisme ruang publik yang semakin tidak dimiliki publik.

 

Apakah ruang publik benar-benar untuk publik? yang menjadi sarana edukasi atau semacam rapat umum (openbare vergaderingen) yang merupakan bagian penting gerakan populer anti-kolonial di Hindia Belanda di tahun 1920 – 1926, sebagai alternatif ruang publik[ii]. Itu adalah salah satu pertanyaan penting mengapa puluhan Komunitas literasi memilih jalanan sebagai pilihan untuk menawarkan bacaan bagi khalayak.  Apakah Komunitas literasi jalanan akan mampu bersaing dengan himpitan ruang yang kian sesak yang kemudian perlunya mempraktikkan perlawanan halus nan kreatif? Bagaimana daya tahan Komunitas literasi dijaga, dirawat dan diperkuat? Semoga tulisan ini dapat mendiskusikan secara baik.

 

Menegosiasikan stigma

 

Banyak kota tak memiliki ruang publik yang nyata. Banyak declare ruang public tetapi kenyataannya bukan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi khalayak luas. Sering kali hanya menjadi area pasar, area pertempuran memperebutkan sumber kemakmuran (capital). Konsep ruang publik menjadi tidak jelas di mata Negara sebagai penyedia sarana publik.

 

Jürgen Habermas menjelaskan konsep ‘ruang publik’ sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara (state) dan pasar (market). Ruang publik memastikan bahwa setiap warga negara memilik akses untuk menjadi pengusung opini publik. Opini publik ini berperan untuk memengaruhi, termasuk secara informal, perilaku-perilaku yang ada dalam ‘ruang’ negara dan pasar. Konsep ruang publik diambil dari sejarah ruang publik kaum borjuis di Jerman pada abad delapan belas.[iii] Walaupun dalam bukunya kemudian Habermas meratapi matinya ruang publik ini karena transisi dari kapitalisme liberal ke kapitalisme monopoli[iv], dia tetap berargumen bahwa ruang publik tetap bisa dijadikan sebuah ‘tipe (konsep) ideal’[v] untuk prospek demokrasi pada masa kini.

 

Buku dan ruang publik menjadi suatu keniscayaan manakalah Negara tidak secara baik memfasilitasi hasrat berpengetahuan masyarakat. Birokratisasi yang kompleks dalam mengakses bahan bacaan di perpustakaan umum/milik pemerintah menjadi kehadiran ruang terbuka untuk membaca dan meminjam buku sebagai kepentingan publik yang layak diapresiasi. Ada puluhan perpustakaan bergerak atau perpustakaan jalanan di republik ini. Ada buku-buku yang diangkut ke pegunungan, ada yang melalui sungai dan lautan. Itu adalah hasanah yang luar biasa untuk mendekonstruksikan bahwa pengetahuan hanya didominasi oleh kaum terdidik di lembaga pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi). Stigma itu memang harus secepatnya diruntuhkan.

 

Seorang kenalan pernah berkata “gerakan literasi saja tidak cukup!”. Kami yang biasa hidup dalam gerakan literasi sebenarnya tidak kaget ketika mendengar perkataan itu. Daripada kaget dengan komentar itu, yang lebih menarik adalah kami menangkap suatu informasi penting tentang sejauhmana orang memahami gerakan literasi. Apakah gerakan literasi selalu identik dengan TBM?, apakah gerakan literasi identik dengan membaca buku?. Apalagi jika gerakan literasi dikait-kaitkan dengan urgensi transformasi sosial. Masalah itu menjadi pelik karena proses transformasi sosial erat dengan tindakan-aksi bukan komentar anarkis. Jadi ketika orang menuntut lebih kepada gerakan literasi, pernahkah mereka sendiri mencoba memainkan peran lain?. Jawabannya tentu saja relatif. Model gerakan yang menuntut transformasi sosial pada masa dewasa ini tidak bergerak dengan cara mengkonsolidasi elit-cendekiawan, atau aktivis-mahasiswa melainkan berbasis pada “siapa-saja”, seperti sebuah mantra dari seorang pegiat literasi Yogyakarta Alm. Dauzan Farok “siapa saja bisa menjadi penggerak literasi”. Kesadaran bahwa “diri-politis” dalam konteks gerakan transformatif dewasa ini di Indonesia sangat penting. Artinya pencapaian transformatif hanya terjadi jika masing-masing orang memulai peran-perannya dalam lingkup paling kecil. Tidak ada cara lain.  Begitu juga dengan gerakan literasi.

 

kebanyakan perspektif melihat gerakan literasi sebagai gerakan pemberantasan buta huruf yang identik dengan agenda membentuk spesifikasi pekerjaan dan membentuk formasi sosial kapitalistik. Argumen tersebut terkesan kritikal, tetapi sangat minim dalam kajian-kajian kontemporer mengenai gerakan literasi. Tentu saja, tidak dapat disebut juga bahwa gerakan literasi diidentikkan dengan model taman baca masyarakat, perpustakaan, atau jenis institusi literasi konvensional lainnya sebagai tidak benar. Hanya saja jangan sampai kenyataan itu mereduksi pekerjaan-pekerjaan literasi yang dilakukan oleh pegiat-pegiat literasi berbasis paradigma yang matang untuk menentukan corak emansipatif dalam gerakan literasinya masing-masing. Dalam tataran itu banyak yang lalai melihat penyebab-penyebab baru dari terbentuknya gerakan-gerakan literasi.

 

Hal tersebut berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai variasi portofolio subjek-subjek gerakan sosial (Situmorang, 2007). Dalam konteks gerakan literasi, hal yang sama juga terjadi. Variasi portofolio subjek-subjek gerakan literasi tidak hanya terbatas pada aparat-aparat negara (misalnya perpustakaan daerah), atau dari kalangan swasta (kios sewa buku), melainkan juga merambah hingga ke aktivis yang tinggal di desa, akademisi, guru, mahasiswa, “ibu rumah tangga”, dan lain sebagainya. Penting untuk melihat variasi portofolio subjek-subjek gerakan literasi kontemporer di Indonesia sebagai cara untuk memahami betapa kompleksnya implikasi paradigma, model kerja, strategi, dan tujuan yang dikehendaki oleh masing-masing gerakan literasi. Melupakan variasi portofolio subjek gerakan literasi berarti nyaris menegasikan keadaan terkini dari gerakan-gerakan sosial. Belum lagi diperkaya oleh kenyataan bahwa topik-topik diskursus dalam gerakan literasi terus meluas melampaui stigmanya seperti diskursus demokratisasi, ekologi, politik, HAM, perebutan ruang publik, isu perkotaan, kesetaraan jender. Hal ini bisa disebabkan adanya keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi.

 

Sampai hari ini, banyak kecenderungan pesimistik terhadapnya. Gerakan literasi seringkali dilekatkan dengan suatu strategi untuk berinteraksi dengan negara. Dalam konteks ini, gerakan literasi konvensional membangun interaksi melalui timbali-balik peran. Negara menyediakan fasilitas (uang bantuan, program sosialisasi), dan masyarakat mengambil peran sebagai pelaksana dengan misalnya mendirikan TBM, atau perpustakaan desa. Dengan melihat gerakan literasi melalui operasi tersebut akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang menjebak. Konsep gerakan sosial sebagai cara berinteraksi dengan negara tidak dapat digunakan serta-merta untuk melihat perkembangan gerakan literasi di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, berdiri beberapa komunitas literasi yang tidak bergerak dengan mekanisme tersebut. Komunitas-komunitas literasi tersebut tidak bermaksud membangun gerakan literasi sebagai cara berinteraksi dengan negara. Lebih daripada itu, komunitas-komunitas itu dibangun atas perjuangan kultural yang tidak menegasikan peran formal temporal negara sebagai sistem —yang dengan demikian cukup rumit menjelaskan posisi diametralnya dengan negara—tetapi mempertimbangkan aspek ketersediaan basis sosiologis sebagai cara untuk menentukan peran literasinya.

 

 

Ketegaran di jalanan

 

Gerakan literasi bukannya tanpa ujian atau kedap kekerasan. Gerakan literasi kontemporer ternyata menjadi ancaman bagi ‘kekuasaan’. Tuduhan komunis, anarkis, dan illegalitas kerap menjadi konsumsi keseharian pegiat. Di perpustakaan jalanan akan menemukan pemalakan, premanisme, pengusiran, ancaman, terror, penangkapan, dan sebagainya. Resiko itu sudah melekat dan haruslah disadari ketika berniat untuk memihak publik. Bahkan, barangkali menjadi pegiat literasi adalah menjadi manusia-manusia yang bermusuhan dengan status que. Dan semua dari deretan persoalan ini menuntut pegiat literasi untuk tegar, kuat, dan berdaya tahan. Dengan begitulah, gerakan ini akan awet muda.

 

Kasus-kasus kekerasan yang menimpa pegiat literasi dalam setengah tahun ini sudah terjadi dua kali. Tanggal 10 Mei, dua pegiat asal Maluku dari Literasi Jalanan ditangkap dengan dugaan “menyebarkan” paham komunis. Tuduhan tersebut tentu saja sangat abu-abu. Pembuktian mengenai “paham” berada pada analisis yang dalam, tidak melalui interogasi atau debat. Kasus lainnya terjadi pada tanggal 20 Agustus. Tiga pegiat Perpustakaan Jalanan di Bandung mengalami tindak kekerasan aparat Kodim III Siliwangi. Tiga pegiat Perpustakaan Jalanan yang saat itu tengah membuka lapak baca buku tiba-tiba didatangi oleh aparat Kodim III Siliwangi dan memukul mereka di kepala dan wajah. Menurut keterangan dari akun FB Perpustakaan Jalanan ini bukan yang pertama kalinya aparat bertindak kasar terhadap masyarakat sipil.

 

“Sehari-hari kami bekerja,sehingga waktu luang yang kami miliki hanya di akhir pekan. Akhir pekan adalah ‘hari raya’ kecil bagi para pekerja. Hari dimana kawan dan sahabat bersua, sekadar melepas rindu dan berbagi cerita penuh kehangatan,” tulis akun FB Perpustakaan Jalanan.

 

Khoirul Huda, pegiat Masyarakat Literasi Bergerak kekerasan adalah tindakan biadab mengungkapkan, “Yg jelas perlakuan kekerasan terhadap pegiat literasi dr aparat adalah tindakan biadab, cita-cita kemerdekaan salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, sejatinya para pegiat literasi ini membantu tugas negara dgn mencerdaskan masyarakat melalui literasi, negara tidak mensupport gerakan literasi saja itu keterlaluan apalagi melarang.”

 

Negara melalui Kementrian yang berkaitan langsung seharusnya punya perspektif “adil sejak dalam pikiran”—sebuah ungkapan khas yang kerap muncul untuk menolak kekerasan atas dasar pikiran picik terhadap manusia. Menteri Pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) harus mengambil bagian dalam mendukung dan memproteksi komunitas literasi yang sepuluh tahun terakhir begitu gencar dilakukan kelompok sipil secara mandiri. Mendikbud harus punya sikap adil sejak dalam pikiran dalam memberikan apresiasi atas kerja pegiat Literasi selama ini. Negara tidak hadir itu lebih baik ketimbang hadir untuk menciptakan neraka neraka kecil di berbagai tempat.

 

Tindakan Kreatif Perlawanan

 

Perpustakaan jalanan yang memanfaatkan ruang terbuka/ruang publik untuk membangun nilai-nilai kemajuan (ide progrosif) merupakan manifestasi dari tindakan-tindakan kreatif perlawanan yang cukup damai dan tanpa kekerasan. Perpustakaan jalanan secara umum dirawat setidaknya dengan karekter keberanian, daya tahan & ketegaran, dan kreatifitas tinggi.

 

Tindakan kreatif perlawanan adalah gagasan yang sepadan dengan everyday politics of resistance, everydayrebeliion, and regular small act of kindness. Menurut salah satu sumber yang saya lupa kopi paste linknya menyebutkan begini:

 

Creative resistance begins when we start to imagine what our world – our communities, our friendships, our networks – could be like when we start living by our own rules outside of the logic of progress and profit and learn to construct the ‘goodlife’ together by observing and working with the ecological systems of the natural world. To do this we need to create space, psychological and physical. Creative Resistance always begins in the imagination of another way of being together, but has to continue with an act of resistance in the world itself, when a new idea is thrown in the face of the present.

 

Tindakan perlawanan kreatif (Acts of Creative resistance) seringkali menjadi langkah awal untuk mendekonstruksikan kesadaran (kebudayaan).  Aksi teartrikal: mandi pasir, topo pepe, mandi bunga sangat mungkin menjadi misteri sekaligus penjalas kemunculan suatu bentuk solidaritas komunal (identitas kejogjaan). Penjelasan semacam ini tentu saja tak mudah ditemukan dalam pelajaran formal.

 

Pertama, Keberanian individu yang menggelar lapak baca di jalanan bukan sekedar keberanian kehilangan buku tetapi juga mengenai keamanan fisik dan psikis. Di Rumah Baca Komunitas sendiri mempraktikkan secara sempurna kemudahan mengakses pengetahuan kepada pembaca. “Pinjam buku berapa pun dan dikembalikan kapan pun. Gratis dan tanpa syarat.”, itu adalah prinsip yang melekat ketika memutuskan membawa buku-buku ke ruang publik. Tindakan berani ini seringkali, secara kelakar, dilabeli sebagai tindakan ‘gila.’ Atau barangkali memang sudah gila.

 

Tindakan kreatif ala perpustakaan jalanan selain dapat dinilai sebagai tindakan kreatif adalah juga telah memenuhi beragam teori sebagai bentuk perlawanan yang teruji, tegar, dan berdaya tahan. Karakter otonomnya juga penting untuk dikaji dalam konteks super citizen yang dibanyak negara telah berperan sebagai penjaga keutuhan kehidupan bermasyarakat-berbangsa. Sama dengan kekuatan social capital, bentuk perlawanan dengan jalan budaya kreatif adalah kekuatan yang strategis untuk membangun kekuatan kolaboratif atau ber-asosiasi-berjejaring (Putnam dalam Bowling Alone, 2001).

 

Siapa pun tahu bahwa keberanian yang didasari karakter otonom adalah suatu keniscayaan bagi sosok penyeru kebaikan. Dalam konteks kota sebagai arena pertempuran kuasa (politik ) dan kapital (ekonomi) maka daerah ini daerah yang syarat dengan kemenangan, pesta pora, kejayaan dan di sisi lain akan bergelimpangan nestapa. Kekuatan politik dan uang selalu berdekat erat dengan premanisme dalam segala variasinya. Maka, menolak pembangunan hotel, eksploitasi, dan brandalisme jalanan bukanlah perbuatan tanpa resiko yang dilakukan oleh pegiat literasi untuk memastikan ruang tersedia untuk publik. Resiko disadari dan jalan taktik ditempuh untuk membangun strategi. Jika mau berhasil, keberanian haruslah dipadukan dengan penalaran yang baik agar tidak mati dalam keadaan konyol. Ini diyakini sebagai tindakan mulia untuk terus meneriakkan kebaikan.

 

Kedua, Gilles Deleuze (1925-1995) mengatakan ‘A creator is not someone who works for pleasure. A creator only does what he or she absolutely needs to do’.  Seperti tindakan kretif Adlun Fikri di Ternate dan teman-teman yang menyuarakan soal kejujuran polisi lalu lintas dan ruang bacaan sebagai akses pengetahuan publik, sebenarnya ada banyak kisah inspiratif seputar penggunaan metode perlawanan yang kreatif di muka bumi ini. Ada buku Jakcson dan Crawshaw, ada website menarik seperti ini http://www.everydayrebellion.net/category/creative-resistance/ yang dapat menjadi petunjuk dan pengetahuan akan perlunya kreatif di dalam upaya mengubah suatu keadaan atau menolak suatu keadaan baru yang mengancam. Elanto dan Dodo mirip seolah mereka percaya bahwa gagasan yang diviralkan akan melahirkan kekuatan dukungan sentipetal dan sentrifugal secara simultan dan ini sebuah jalan yang tidak ‘mahal’ untuk memulai suatu agenda aksi. Kisah kekuatan viral juga pernah terjadi di Korea atas tindakan asik seorang mahasiswa bernama Ju Hyun-Woo yang membuat poster bertuliskan “I am not fine” berwarna kuning seperti warna identitas #gerakanmembunuhjogja. Poster dari kampus ini menjadi viral lantaran terlampau banyak kasus yang membuat orang tidak gembira dan tidak baik-baik saja seperti korupsi, pemilu yang tak jujur, pembangunan PLTN, dan sebagainya. Banyak orang mengamini tindakan Hyun-Woo ini seperti halnya orang mengapresasiasi aksi-aksi Dodok dan Elanto di Yogyakarta. Kedua makhluk tuhan ini sangat kompak untuk mengedukasi publik agar menjadi warga berdaya—warga yang terus berkarya tak berharap pada negara dalam brandingnya #JogjaOraDidol dan juga kampanye serta advokasi untuk mewujudkan Kota Untuk Manusia melalui media online dan berbagai forum rembug warga.

 

Biar bagaimanapun, perlawanan itu adalah adalah seni kemungkinan. Bagaimana cara membuat suatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan trial and error tanpa merasa stress dan frustasi. Perlawanan yang dapat dibuat asik, dagelan, fresh, dan unik tentu saja akan memberikan nafas lebih panjang. Ada sound of revolution-nya dari Komunitas literasi lewat music, puisi, teater, bahkan pengajian yang progresif. Ini pertanda bahwa cara perlawanan kita sudah sampai pada tindakan tindakan kreatif. Kreatifitas juga punya korelasi dengan daya tahan serta ketagaran. Selain itu juga ledakan karya seni bernada perlawanan dalam beragam desain di social media, poster, graffiti jalanan, banner, leaflet, broadcast, dan fotografi.

 

Kedua, ketegaran dan daya tahan. Bentuk perlawanan yang paling mematikan adalah perlawanan yang berdaya tahan. Sederhananya, satu orang saja melakukan perlawanan seperti tuntutan kamisan di depan istana Negara tentu ini adalah suatu kegoncangan moral dan harga diri luar biasa bagi pelaku kejahatan yang ‘disowani’ setiap pekan. Jenis perlawanan yang tidak bisa dihadang dengan tank karena hanya satu atau tiga orang, bentuk perlawanan yang sulit dilumpuhkan lantaran meraka tak melakukan kekerasan apapun, dan juga tidak bisa ditembak karena semua orang tahu aksi berpayung hitam adalah seperti orang sedang takziah—menuntut ketidakadilan atas kematian yang tak diharapkan.

 

Daya tahan itu adalah kekuatan yang dipelihara dengan berjejaring, dengan melakukan tindakan, melanjutkan apa yang sudah berjalan, berteman dengan siapa saja, beriteraksi, menjawab wawancara, mennyatakan pendepat di media, menuliskan cerita pendek, menguatkan diri dengan membaca, belajar hal baru, mau berbagi dan bertanya satu lain hal. Inilah kekuatan yang tak gampang ditumpas. Peluang melakukan seruan dan perlawanan semakin terbuka.

 

Terakhir, jalan non-Kekerasan. Dunia kontemporer yang kita dapat jadikan pelajaran adalah bagaimana berminggu-minggu kelompok oposisi di Mesir menduduki (sit-ins) tempat umum di masa transisi mendukung Mohamad Morsi. Mereka mereplikasi taktik para demonstran yang pernah aksi protes kepada komunisme dengan menduduki Tiananmen di China,  pendudukan damai di Epifanio de los Santos Avenue untuk membebaskan Presiden Ferdinand Marcos dari tuntutan, aksi pendudukan the United States’ National Mall to memaksa menghentikan perang Vietnan, pendudukan gedung DPR-MPR tahun 1998 di Indonesia untuk melengserkan Suharto, dan masih banyak lagi.

 

Praktik perlawanan tanpa kekerasan ini dipraktikkan secara luas di dunia seperti Anna Hazare di India yang melawan korupsi dengan puasa yang membuat solidaritas luar biasa. Jutaan manusia bergabung, turut berpuasa. Jadi, sebenarnya tindakan non-violence resistance (perlawanan tanpa kekerasan) seperti perpustakaan jalanan, mandi pasir, mandi kembang, menghadang moge, menebarkan kesadaran akan pentingnya ruang publik ini dapat membangkitkan kekuatan citizen & netizen untuk menyuarakan kebenaran dan kepentingan  public (public interest).

 

Keberhasilan tentu saja debatable ukurannya. Saya sendiri lebih melihat keberhasilan perlawanan kretif ini diukur dari sisi internal (apakah bertahan, solid, nilai yang diperjuangkan semakin mantab dipahami pengikutnya) dan sisi eksternal melihat obyek yang mengalami transformasi seperti penghentian pembangunan hotel, penyegelan. penyitaan, penyerahan diri, kemenangan di persidangan, dan mendapatkan semakin besar dukungan publik terkait isu/kasus yang sedang diperjuangkan.

 

 

Apa Yang Kita Simpulkan?

 

Bagaimana kita mempersepsikan gerakan literasi kontemporer? Apa perkembangan terbaru dari gerakan literasi yang semakin populis? Persepsi tersebut berpotensi menghasilkan berbagai spektrum yang berbeda tentang fungsi transformatif gerakan literasi.

 

Pertama, kita harus menyadari bahwa gerakan literasi sudah berkembang jauh jika dilakukan penyelidikan kasuistik pasca era reformasi. Dalam konteksnya yang tidak terlalu jauh misalnya masyarakat tidak lagi sekedar melihat perannya melalui pengembangan kegiatan di sektor ekonomi, melainkan juga pendidikan. Meningkatnya jumlah institusi pendidikan yang dikelola oleh swasta (termasuk masyarakat) dapat menjadi cermin yang cukup baik untuk melihat konteks gerakan sosial kontemporer di Indonesia. Paling tidak berdasarkan aras partisipatif masyarakat dalam mengembangkan pendidikan, meskipun tentu saja kita bisa mempertimbangkan itu sebagai produk umum gejala masyarakat urban dan peningkatan kelas menengah. Tetapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk mempertimbangkan kembali alat analisa baru untuk melihat bentuk-bentuk partisipatif dalam setiap perilaku masyarakat.

 

Kedua, paradigma sebagai rule of game memainkan peran penting dalam cara kita menilai dan mengevaluasi gerakan literasi. Karena paradigma yang menentukan apa yang boleh dianggap penting, apa yang dianggap relevan, dan menentukan “sebagai siapa” orang memandang sesuatu, serta “sebagai apa sesuatu itu hadir”. Fungsi paradigma yang terakhir, contohnya adalah “sebagai apakah gerakan literasi muncul?” atau “gerakan literasi sebagai bentuk dari perlawanan keseharian”, atau “sebagai kumpulan peminat buku?”. Cara kita merefleksikan realitas memperlihatkan paradigma. Jadi tantangan gerakan literasi dan relevansinya dalam konteks transformasi sosial bisa saja sangat bergantung dari kemampuan reflektif kita mengenai gerakan literasi, dan basis data untuk menyimpulkannya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa “gerakan literasi saja tidak cukup!?” darimana basis kesimpulannya berasal?.

 

Daftar bacaan :

 

https://www.change.org/p/joko-widodo-buku-murah-untuk-rakyat-a065f84c-a93d-4150-a555-b0e781852dde

 

http://www.rumahbacakomunitas.org/respon-perpustakaan-jalanan-atas-kekerasan-tni/

 

[i]  http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2012-technical-report-final.pdf baca juga hasil penelitian Suhendra Yusuf, “Perbedaan Gender dalam Prestasi Literasi Siswa di Indonesia”

[ii] Rianne Subijanto, dalam http://indoprogress.com/2014/04/ruang-publik-dulu-dan-sekarang/

[iii] Habermas, J. ‘The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)’, New German Critique 3 (Autumn/1974): 49.

[iv] Eley, G. ‘Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century’, in C. Calhoun (ed.) Habermas and the Public Sphere, (London: The MIT Press, 1992). 293.

[v] Habermas, J. ‘Further Reflections on the Public Sphere’, in C. Calhoun (ed.) Habermas

and the Public Sphere, (London: The MIT Press, 1992), 422.

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*