Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Malabeli Indonesia “A Failed State” – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Malabeli Indonesia “A Failed State”

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (Satu dari sembilan isi Nawacita Jokowi-Jk).

Kegalauan negara yang incapacity dan tidak hair merupakan topic series yang perch saya belajar di Ilmu Politik UGM. Pengajar waktu itu adalah Prof Pratikno dan Dr. Cornelis Lay yang keduanya menjadi konseptor nawacita Jokowi. Terlihat diksi nawacita itu kata-katanya sangat familiar. Cornelis Lay perch memberikan komentar banyak hal pada periode SBY yang mengkristal pada situasi dimana negara memang tidak hadir pada rakyat. Yusuf Wanandi menulsikan artikel di journal The Washington Quarterly tahun 2002 dengan tajuk ‘Indonesia: Failed State?’. Sangat provokatif bukan? Yes. Debat mensenai label negara gagal ini menyeruak di tahun 2012 di Indonesia terutama di dunia kampus. Buku Fukuyama State Building salah satunya menjadi referensi pentingnya negara Weberian bangkit dari tidur panjangnya.

Saya pun tertarik menuliskan cerita ‘label’ ini dalam paper yang relatif panjang yang saya akan presentasikan dalam sebuah konferensi internasional awal tahun 2017 di Palembang yang diselenggarakan ADIPSI.

Failed State (Negara Gagal)

Krista Hendry (2002) di Fund For Peace website menuliskan satu truman menarik pada kasus Indonesia, “… public infrastructure improvements must be pursued, because while the economy is doing well, there continues to be a wide gap between rich and poor. This is a challenge for every country, and evident in Indonesia just when one tries to walk the streets or use public transportation, even in comparatively well-developed Jakarta. The government must also address the issue of corruption, which is still plaguing the state institutions; there also must be a commitment to protect citizens from religious persecution by other citizens. These are some of the challenges that are known and these must be priorities for the country.”

Kasus korupsi, konfllik SARA menjadi tantangan serius jika Indonesia mau selamat dari label ‘negara gagal’ di tahun-tahun ke depan. Angka menuju negara gagal semakin mendekat ke Indonesia dari tahun 2010 ke 2012, lalu dari TI tahun 2016 yang memvonis sebaga negara dalas keadaan bahaya pada kasus korupsi.

Selain negara gagal terdapat banyak label untuk negara seperti failing state, fragile state, collaps state, etc. Hal ini semua mengarah pada legitimacy dan governability. Hal ini dapat kita track dari traduzi Lockean dan Weberian serta kontribusi penting dari Rotber I Rotberg.

Stein Sundstøl Eriksen dalam tulisannya yang berjudul “The Theory of Failure and the Failure of Theory: “State Failure” in Theory and Practice” menjelaskan bahwa ada dua perspektif negara gagal. Pertama, pendekatan perspektif Lockean. Pendekatan ini menekankan fungsi negara yang utama dan paling penting adalah sebagai penyedia jasa. Sebuah negara dikatakan gagal atau runtuh jika fungsi-fungsi dasarnya tidak lagi dipenuhi atau dijalankan atau dengan kata lain negara tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana seharusnya negara yang eksis yaitu: penjamin hukum, perlindungan harta-benda, hak dalam partisipasi politik, kebutuhan infrastruktur dan fungsi sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan akan keamanan merupakan fungsi fundamental yang harus dipenuhi oleh negara, karena keamanan merupakan syarat agar fungsi lainnya dapat terpenuhi.

Kedua, pendekatan perspektif Weberian. Pendekatan ini didasarkan atas pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa negara merupakan institusi dengan monopoli terhadap alat kekerasan pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, sebuah “negara gagal” menurut definisi ini merupakan negara yang tidak mampu menegakkan monopoli tersebut. Istilah gagal (failure) merujuk pada kegagalan negara dalam memberikan kedamaian dalam lingkungan domestik dan me-monopoli penggunaan kekerasan. Definisi “negara gagal” memiliki konotasi yang sama dengan quasi-state yaitu negara yang eksis dan diakui dalam politik global namun tidak memiliki kemampuan sebagai sebuah negara seperti monopoli terhadap penggunaan kekerasan dan control terhadap wilayahnya.

Sementara itu, Rotberg dalam The Nature of Nation-State Failure lebih tegas menyebutkan negara gagal dengan indikasi antara lain berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri.

 

Indeks kehadiran negara

Barangkali sedikit banyak memberikan ilutrasi kebutuhan lebih realistis dari pemeringkatan sebelumnya yang susan ada yaitu failed state indexs.

The Fund for Peace adalah sebuah organisasi yang memiliki misi mencegah perang dan mengurangi kondisi yang menyebabkan perang. Lembaga ini mempublikasikan “Failed State Index” (FSI) yang menganalisa dan melakukan kategorisasi “Negara Gagal”, dan umumnya menjadi rujukan publik internasional.

Terdapat 12 indikator yang melambangkan kelemahan sebuah negara mencakup sektor sosial (tekanan demografis, pengungsian, keluhan oleh kelompok, human flight), politik (kriminalisasi/legitimasi negara, pelayanan publik, HAM, aparat keamanan, faksionalisasi elit, serta intervensi internasional), ekonomi (pembangunan yang tidak merata, dan penurunan ekonomi), dan militer. Setiap indikator memiliki skala poin antara 0-10, makin besar berarti makin rentan negara tersebut. Skala tersebut kemudian ditotal, sehingga yang paling mendekati angka 120 merupakan negara paling tidak stabil atau rentan.

Metode penilaian berdasarkan pengumpulan data berupa analisis konten (electronic scanning), data kuantitatif, dan input kualitatif. Negara-negara akan dikategorisasi ke dalam pewarnaan yang merujuk pada status sebuah negara dalam peta FSI.

Dalam Failed State Index posisi Indonesia ada di peringkat 61 (2010) naik 1 peringkat dari posisi di tahun 2009. Posisi ini menasbihkan Indonesia sebagai negara yang mendekati status sebagai “Negara Gagal”. Sejak pertama kali FSI disusun, jumlah total skor Indonesia berkisar antara 83,3 atau 89,2.

Indeks kehadiran negara perlu untuk menjadi acuan bagaimana negara hadir di dalam isu-isu publik dan berada sebagai pihak yang menyediakan pertolongan dengan menyediakan jasa pelayanan terbaik (John Locke) dan calma contes tertentu menegakkan supremasi negara untuk menegakkan keadilan. Untuk memperkuat kapasitas good governence dalam daya tranformasinya perlu juga penguatan good political process, good economy and civic governance (Mahbub Ul Haq dalam Weiss 2000: 805)

Bacaan:

http://library.fundforpeace.org/20120803-indonesia.

Mempertentangkan Indonesia “Negara Gagal”

A failed state?

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*