ISTILAH petahana atau incumbent hanya kita temui dalam kontes negara demokratis. Dimana mekanisme pemilihan umum diberlakukan di berbagai level pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Petahana dapat kita definisikan sebagai kandidat yang sedang menjabat atau partai politik yang sedang berkuasa mencalonkan kembali dalam pemilu. Jadi, petahana dapat melekat pada diri kandidat, keluarga, dan partai pengusungnya.

Berbeda dengan situasi di Amerika, definisi petahana semakin luas dan kompleks. Karena kedudukan jabatan politik dalam pemerintahan terdiri presiden dan wakil, gubernur dan wakilnya, bupati atau walikota dan wakilnya. Sehingga ketika mereka kembali mencalonkan diri dengan partai lain atau dengan pasangan lain masih dapat dikategorikan sebagai petahana. Begitu juga apabila logika dinasti politik berlaku dalam kandidasi. Maka kandidat dari istri atau suami atau yang berhubungan keluarga dengan kandidat yang tak lagi dapat mencalonkan diri dalam kompetisi pemilu dapat pula diklasifikasikan sebagai petahana.

Tren Kekalahan

Menarik untuk dicatat, sebuah media nasional merilis hasil pilkada tahun 2015 di 264 daerah. Dari 255 petahana, sebanyak 46,27% mereka kalah. Sebelumnya, tahun 2005, dari 211 pemilukada yang digelar di daerah diikuti 124 petahana (59,05%) sebanyak 87 daerah (40,95) incumbent tersebut tumbang. Nampaknya, tren kekalahan petahana terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Penjelasan ihwal petahana kalah sampai sekarang memang belum cukup memuaskan. Secara teoretis, petahana bisa memenangkan kompetisi lebih mudah. Banyak pula spekulasi yang berkembang misalnya persoalan pemilih pragmatis, praktik patronase dan klientalisme kandidat, kekuatan jaringan atau modalitas sosial, dan kebangkitan pemilih rasional. Hal ini masih terlalu asumtif karena kompleksitas dan variasinya konteks. Keterbatasan tersebut menjadi peluang kajian akademik.

Faktanya, ‘kandidat atau partai petahana’ mempunyai aspek suka dan duka di dalam menghadapi pemilu. Untuk menjelaskan, ada tiga hipotesis. Antara lain, pertama, jika tidak ada keadaan buruk yang massif yang berhubungan langsung dengan kandidat atau partai pengusung, mayoritas pemilih akan kembali memilih petahana. Ini adalah situasi menguntungan petahana. Prestasi petahana bukan isu penting bagi mayoritas pemilih.

Temuan Subianto pada pemilukada di Kalimantan Barat tahun 2005, petahana berpeluang untuk memenangi kompetisi jauh lebih besar. Hal ini karena kemampuan memobilisasi dukungan dari pengusaha lokal dan juga jaringan struktur birokrasi lebih besar berada pada petahana. Kedua kekuatan ini jarang dimiliki kandidat penantang (Erb, M & Sulistiyanto, P, 2009:346). Bagi petahana, birokrasi dan organisasi binaan pemerintah menjadi mesin politik yang efektif (Soetjipto & Adelina, 2016). Hal ini membenarkan bahwa modal sosial dan politik dalam beragam bentuknya dengan mudah dapat dikapitalisasi dalam bentuk suara dukungan. Riset jurusan IP UMY melihat pola-pola pembangunan opini baik oleh kandidat, partai, timses, melalui media mengenai bagaimana kekuatan modal sosial-budaya dapat secara efektif dipakai membangun citra dan integritas kandidat petahana.

Jalan Perubahan

Kedua, jika petahana merupakan the rulling elite yang sangat lama berkuasa, pemilih akan mendukung non-petahana sebagai upaya mencari jalan perubahan. Kalahnya petahana pada pemilukada 2015, juga kalahnya partai petahana di Karanganyar dan Sragen akibat persoalan konflik internal dan isu korupsi serta gagalnya ratusan petahana lainnya. Track record yang buruk barangkali juga menjadi ‘duka’ bagi petahana-dimana masyarakat sangat rasional dan berpegang teguh pada nilai moralitas. Kejenuhan dan involusi politik menggerakkan pemilih untuk mencari cela perubahan walaupun tak ada garansi keadaan lebih baik.

Ketiga, jika patronase dan klientalisme tidak bekerja, maka mayoritas pemilih akan kembali memilih petahana. Pengalaman kandidat seperti Suyoto di Bojonegoro, Risma di Surabaya, Hery Zudianto di Kota Yogyakarta mengalami zaman dimana praktik patronase dan klientalisme dalam berbagai wujud tak bekerja dengan baik karena integritas petahana yang melampaui mesin uang dan barang.

 

artikel dimuat di Opini kedualatan rakyat pada tanggal 7 Januari 2017.