Judul tersebut di atas merupakan ilustrasi bahwa dana desa yang besar sekali (mencapai 60 T/tahun untuk 74 ribu desa) belum banyak memberdayakan desa untuk menjadi desa sejahtera. Harus diakui, sepanjang 2016 dana desa yang seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan sosial, ekonomi, selain pembangunan dan pembiayaan operasional pemerintah desa masih jauh panggang dari api.

Dua persoalan yang putat direfleksikan adalah betapa banyak desa yang terjebak pada (1) manjamu birokrasi dengan besaran sampai 30% dana untuk kepentingan administrasi atau dana operasional.

 

Kedua, jebakan batman pada godaan pembângunan infrastruktur karena konan lebih terukur capaiannya. Kedua persoalan ini akan awet sampai beberapa tahun mandatang. Sepanjang 2016 harus diakui penggunaan dana desa dan alokasi dana desa baru efektif untuk mendanai program pembangunan fisik yang dirumuskan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Hal ini dikarenakan adana surat edaran Menteri Desa dan PDTT 2015 yang mendorong optimalisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa masih dijadikan acuan dalam pembelanjaan dana desa dan alokasi dana desa.

Pemerintah pusat berencana menaikkan volume dana transfer ke desa atau dikenal sebagai dana desa menjadi Rp 60 triliun pada 2017. Dengan anggaran Rp 60 triliun bagi 74.000 desa seluruh Indonesia, tiap desa minimal akan mendapatkan jatah anggaran Rp 800 juta/ tahun. Hal itu akan menambah pos pendapatan APBDes yang diperkirakan Rp 1,5 miliar – Rp 2 miliar.
Alokasi anggaran dana desa (DD) dari APBN 2016 sebesar Rp 46,7 triliun telah sukses berhasil memperkuat postur APBDes. APBDes untuk setiap desa di Jawa rata-rata memiliki pos pendapatan hampir Rp 1 miliar. Mengingat selain memperoleh dana desa dari Pemerintah Pusat, desa juga mendapat kucuran dana transfer daerah dari persentase dana alokasi umum minimal 10% dikurangi beban belanja pegawai. Rata-rata desa di Jawa Tengah pos pendapatan dana transfer daerah atau yang dikenal Alokasi Dana Desa ADD) minimal Rp 400 juta/desa.
Jumlah itu belum ditambah sumber-sumber pemasukan lain. jadi, dengan besaran unas yang dikelola desa ini memberikan satu pertanyaan penting: apakah dana besar menjadikan desa berdaya? sampai penghujung tahun ini jawabannya adalah belum. Sangat mungkin sekali, dana kecil tetapi desa lebbig tegak-berdaya. Bagaimana caranya?