Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Politik Urbanisme dan Kota Manusia – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Politik Urbanisme dan Kota Manusia

Pasar-pasar padha ilang kumandange/Malah kalah karo mall sing padang lampune/Simbok-simbok kepeksa nguculi jarike/Dha ganti katok gemes macak kaya SPG

Merapi gregetan, blegere ilang/Ketutupan iklan, dadi angel disawang/Neng duwur dalan, balihone malang/Sampah visual pancen kudu dibuang

Lan, lan, hotel, hotel bermunculan/Suk-suk pari ambruk karo pemukiman/Lahan hijau makin dihilangkan/Ruwet, macet, Jogja berhenti nyaman

Hoi! Balekno kutaku, kuwi dudu nggonmu/Bukan hanya milik kalangan kapital saja/Rumah bersama untuk kita semua.[1]

Shakespeare pernah menulis ”what is city but ist people.” Apalah artinya kota tanpa penduduk (manusia). Kota sangat dekat dengan manusianya sebagaiman asalnya city yang dekat dengan citizen (Budiharja, 2015).[2]

Manusia kota  juga dipengaruhi oleh infrastruktur kebudayaan dan juga suprastruktur politik dalam negara. Rezim politik menentukan seperti apa kota akan dirupakan: menjadi impian manusia beserta nilai nilai luhurnya, atau menjadi simbol keberadaban yang dipuja barat dengan simbol modernitas. Ini yang disebut karakter dualistik dalam kota.

Dalam tulisan yang dirilis Asean Wall Street Journal tahun 2004 dikatakan bahwa Indonesia menyandang gelar sebagai negara paling demokratis di Asia sejak tahun 2004. Suatu capaian yang menggembirakan setelah 30 tahun berada dalam kekuasaan rezim otoritarian.

Tantangan terbesar kemudian adalah membuktikan kepada bangsanya dan dunia bahwa keberhasilan demokratisasi itu punya korelasi positif terhadap pemenuhan kesejahteraan manusia (citizen) dan meningkatnya daya saing atas bangsa-bangsa lain di dunia.

Dengan logika yang sama, capaian pembangunan luar biasa di kota-kota besar harus dibuktikan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, kenyamanan juga demikian adanya. Inilah yang disebut sebagai ‘harapan.’

“Dengan logika yang sama, capaian pembangunan luar biasa di kota-kota besar harus dibuktikan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, kenyamanan juga demikian adanya”

Kota Yogyakarta dalam dasa warsa terakhir ini menghadapi permasalahan yang dilematis dengan maraknya pembangunan hotel berbintang dan pusat perbelanjaan di seuruh penjuru kota. Di satu sisi fenomena tersebut telah mendorong pertumbuhan investasi daerah, namun di sisi lain dinilai telah meruntuhkan indeks kenyamanan hidup manusianya.

Ketidajelasan fondasi yang dianut dalam pembangunan berujung pada kekhawatiran hilangnya keistimewaan Yogyakarta. Walau ajaran tata ruang Mangkubumi I folosifi sangkan paraning dumadi sudah jelas terlihat dalam tata ruang poros Tugu Keraton, Wilayah jeron benteng, dsb faktanya pembangunan kota tidak lagi berlandaskan pada acuan sejarah dan budaya, tetapi economy heavy.

Dari lirik lagu ‘Jogja ora didol” di atas memperlihatkan pembangunan kota Yogyakarta yang mengalami distorsi besar-besaran yang juga dianggap merusak jati diri kebudayaan yang selama ini dirawat oleh manusia.

Dengan kata lain, praktik pembangunan yang terjadi sudah dikendalikan kekuasan capital yang menggeser kekuasaan legal-formal. Otoritas kehilangan dayanya padahal dalam teori ‘negara’ yang sangat monumental karya weber menyebutkan bahwa: “human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory“.[3]

Negara lahir dengan kekuatan ‘dominasi’ dan ‘monopoli’ dalam rangkah untuk menjamin kepentingan bersama dalam territorial tertentu. Kekuatan ini sangat efektif dijalani sepanjang sejarah walau juga tak sedikit negara menjadi binatang buas bagi rakyatnya (state terrorism).

Namun, sejatinya kesempatan melakukan proteksi terhadap warganya dari ancaman kekuatan ‘asing’ dan berbahaya juga mempunyai porsi yang sama. Sayang sekali, lima tahun terakhir ini negara sering absen ketika rakyat membutuhkan.

Hal ini dapat dilihat dari beragam ekspresi: “Presiden kemana?”, atau ada juga yang warganya mengajak sesama untuk mencari walikota yang dianggap hilang dalam ajang festival mencari Haryadi.

Ketidakberadayaan otoritas legal-formal dalam praktik pembangunan dan penyelamatan tata ruang khusussnya di Kota Yogyakarta membangun kesadaran bersama (collective consciousness) untuk mengambil bagian dalam beragam show of force warga berdaya menolak hotelisasi dan kampanye #jogjaasat.

Beberapa film dokumenter “belakang hotel” terlibat meroketkan kesadaran akan bencana ekologi di kota. Hal ini kurang memungkinkan terjadi apabila kita tidak terlebih dahulu memancangkan ‘demokrasi’ dalam kehidupan sehari-hari.

Mencegah Bunuh Diri Kota

Singapura berawan/Malaysia gerimis/Filipina hujan deras/India gempa bumi/Arab Saudi Hawa Panas/Alaska hawa dingin/Indonesia hawa nafsu.[4]

Satu karya puisi yang menggambarkan bahwa pembangunan kota di Indonesia lebih dikendalikan nafsu dari pada kebajikan atau kebijakan bersama yang berdasarkan pada general will. Hal ini mengilustrasikan secara jelas bahwa ada dominasi kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya: yang bermodal medominasi yang kurang atau tak bermodal, pasar mendominasi kekuasaan formal-legal, dan citra artifisial mengalahkan subtansi-jati diri.

“Satu karya puisi yang menggambarkan bahwa pembangunan kota di Indonesia lebih dikendalikan nafsu dari pada kebajikan atau kebijakan bersama yang berdasarkan pada general will”

Dapat pula kita sebut juga fenomena ini adalah praktik tersegregasinya kekuasaan (power) dan otoritas dalam diri pemerintahan (baca: pemerintah kota) sehingga who govern the city? Tidak selalu jawbannya adalah wali kota atau kepala daerah? Tidak sedikit jawabannya kadang memperlihatkan pesimisme atau apatisme.

Bagaimana upaya mencegah kota dari kematian dininya akibat salah urus? Ada beberapa alternative cara. Pertama, adalah tawaran yang didesiminasi dari World Habibat Forum yang kemudian dilabeli oleh Eko Budiharjo (2014) sebagai The Ten Commandement untuk kota berkelanjutan yang terdiri dari; Employment (lapangan pekerjaan yang berdampak pada ekonomi), Ecology (lingkungan hidup), Engagement (partisipasi), empowerment (pemberdayaan), enforcement (penegakan hukum), enjoyment (kenyamanan), equity (kesetaraan), energy conservation (sustainibility), Etchics of Development (etika pembangunan), Estetic (keindahan), (baca Kota Berkelanjutan, 1999).

Penjelasan mengenai unsur ini sangat relatif tergantung kebudayaan masyarakat masing-masing. Artinya, tak bisa hanya mengikuti arus negara-negara di atas angin untuk membangun sebuah kota.

Di Kota Yogyakarta, penataan ruang walau diatur dalam UU No. 13/2012 dirasa tidak cukup sebagai acuan dalam pengaturan keistimewaan ruang sehingga wajar kalau dinilai tidak jelas. Sering apa yang diyakini diketahui berbeda dengan dengan apa yang dilakukan.

Pertimbangan dasar dari keistimewaan Yogyakarta adalah berdasarkan akar sejarah dan budaya. Menurut temuan Ir Suryanto (2014) bahwa “Induk tata ruang keistimewaan adalah teks yang ada di buku negarakertagama”.

Dalam kajiannya ditemukan dalam buku tersebut ihwal tata ruang Majapahit sebagai kota tertua. Di DIY, penanda keistimewaan Yogyakarta dalam tataran konsep adalah struktur poros monumental Tugu-Kraton-Panggung Krapyak dan Struktur Mandala Masjid Pathok Negoro.

Kemudian pola ruang kampung-kampung prajurit Kraton. Sedangkan keistimewaan tata ruang dalam praktek diwujudkn dalam kawasan Jeron Beteng.[5]

Aspek keterlibatan publik dalam pembangunan kota menarik untuk dicermati. Tak bisa dipungkiri, kasus Yogyakarta memperlihatkan active citizen yang luar biasa bahkan potensinya jauh lebih besar dari komunitas kota di Porto Alegre yang membangun sistem participatory building.

Pemerintah kota sedikit abai dengan peran ‘warga berdaya’ ini. Namun demikian, kekuatan transformatif individu ini tak bisa dilihat dengan sebelah mata. Beberapa petisi warga terutama mengenai cagar budaya dan etika jalanan mendapatkan dukungan luas di sosial media dan dbincangkan intensif di berbagai level individu.[6] Di dalam petisinya Elanto menuliskan:

“…Sebagai warga Jogja, saya meminta Gubernur Jogja bisa tegas terhadap mal-administrasi perizinan yang dilakukan Pemkot Jogja. Dan juga kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jogja untuk mengusut tindak pidana perusakan bagunan warisan budaya ini.”

Ungkapan yang menunjukkan ‘superioritas seorang warga” untuk mengawal apa yang diyakini ‘baik’. Crawshaw dan Jackson (2015) memberikan prasyarat akan efektifnya gerakan-gerakan kecil sebagai media perubahan sosial yaitu apabila dilakukan dengan penuh keberanian, ketegaran atau daya tahan, dan kecerdikan[7]. Kadang, maksud sebenarnya itu harus disamarkan.

Kedua, adalah peran-peran penyelamatan yang dapat dilakukan semua orang yang punya kepentingan di dalamnya termasuk kelompok agamawan.

Pertama, Peran penyelamatan ekologi kota dapat dianalisa dari nalar etika utama yang digunakan oleh para teolog pembebasan dan teolog ekologi yaitu sebuah gerakan yang dipusatkan pada tiga argumentasi kunci yang meliputi (1) keadilan distribusi; (2)keadilan-lingkungan; dan (3) pertanggungjawaban kolektif (Aditjondro, 2003). Metode ini sebenarnya inline dengan nomor 9 dalam the ten comandement tersebut di atas.

Dalam planet yang sama, hasrat kapitalis dalam segala dimensi pekerjaanya tak bisa lagi mengikuti logika business as usual karena banyak cost dan korban yang akan diderita oleh manusia di bumi. Sebagai invidu, Al Gore (2006) sangat mengejutkan dunia dengan membangun oposisi terhadap beragam kebijakan Amerika yang merusak kedaulatan ekologi global.[8]

Kebijakan ekonomi olitik yang tak ramah manusia (melawan human right) akibat human wrong, dan juga beragam fenomena ecological deficit akibat ulah tangan manusia yang seringkali mengkambinghitamkan ‘bencana alam’.

Tindakan Al Gore sejatinya juga dilakukan oleh semua orang yang merasa bagian dari planet bumi—menyuarakan keadilan ekologi secara global. Baik Al Gore dan Elanto adalah dua individu yang memperlihatkan otonomi sebagai warga dunia.

Peran kelompok agamawan banyak dikupas oleh Aditjondro dalam trilogi buku pembangunan yang ia tulis. Di belahan dunia lain, di Amerika Ibrahim Abdul-Matin (2008) [9] menulis Green Deententang bagaimana Komunitas islam berkontribusi untuk merawat bumi agar tetap ramah bagi manusia. Masih ada beberapa buku lainnya bagaimana agamawan merespon perubahan iklim global.

Terwujudnya bentuk tanggungjawab kolektif-keummatan ini telah disinggung oleh Jaspers (1986) bahwa: “Di kalangan manusia muncul solidaritas, karena mereka manusia, yang dengan solidaritas itu masing-masing dapat berbagi tanggungjawab atas setiap ketidakadilan dan kesalahan yang dilakukan di dunia”.

“Di kalangan manusia muncul solidaritas, karena mereka manusia, yang dengan solidaritas itu masing-masing dapat berbagi tanggungjawab atas setiap ketidakadilan dan kesalahan yang dilakukan di dunia”

Karena bumi kita sama, kesadaran bahwa persoalan satu berkaitan dengan persoalan lainnya menjadikan kita merasa penting untuk merawat jagad raya dan menjadikan ummat beragama toleran bagi eksistensi ciptaanNya. Hal ini merupakan kunci untuk menghindarkan kehidupan ummat dari apa yang disebut Garrett Hardin (1968) sebagai “tragedy of the common

Agenda mendesak kita? Radikalisasi Problem

Banyak hal membanggakan di Kota Yogyakarta ini. Selain indeks korupsi rendah dan indeks good governance yang tinggi serta indeks demokrasi yang tak pernah buruk. Di sisi lain, rusaknya tata ruang kota yang diakibatkan vandalism perencanaan pembangunan dan sekaligus vandalism terhadap kebudayaan lokal menjadikan manusia di kota ini tak puas—separah parahnya ketidakpuasan itu diekspresikan dalam bentuk ‘vandal’ walau sejatinya itu seni grafiti.

Vandal paling biadab sebenarnya adalah vandalism yang dilegalkan dna dilakukan oleh otoritas legal-formal. Dengan nada kecewa, tahun 2014 kota ini tak lagi mendapat adipura. Tak ada lagi cerita ‘wagiman’ yang fenomenal itu.

Kita simak kembali terusan lirik JOGJA ORA DIDOL berikut ini:

…Hamemayu, hayuning bawana/Ditata, dititi, ditentrem kerta raharja/Seiring dengan semangat jamannya/Apakah jogja siap Istimewa

Horotoyoh/Kemajuan tak terhindarkan/Nanging jati dirine aja nganti ilang/Kabudayan kudune tetep dadi gaman/Kanthi tansah ngugemi paugeran

Jogja Ora Didol!!!/Ini kotaku, kotamu, kota kita/Jogja Ora Didol!!!/Rumah Bersama untuk kita semua/Jogja Ora Didol!!!/Ini kotaku, kotamu, kota kita/Jogja Ora Didol!!!/Jogja Istimewa, Tetaplah Sederhana

Ada dua catatan penting dalam upaya membangun agenda kolektif mengenai masa depan kota. Pertama, adalah mencegah dehumanisasi pembangunan. Terlalu menuhankan teknokrasi dan modernitas yang dibalut dengan pengetahuan akan meminggirkan rasa manusiawi. Pada akhirnya, pembangunan tak manusiawi akan mengantarkan kepada kerusakan peradaban (Fromm, 2008).

Jika tak ada upaya emansipasi dan antisipasi gejala dehumanisasi maka sangatlah betul bahwa metropolis berubah menjadi miseropolis, kota akan menjadi kebun binatang yang isinya manusia.

Bentuk emansipasi yang dapat ditawarkan, sebagaimana lirik lagu di atas, adalah paradigma “Hamemayu hayuning bawono” sebagai filosofi pembangunan[10] yang pas dalam kontesk manusia-kebudayaan Yogyakarta. Operasionalisasinya dapat diolah sedemikian kreatif tanpa kehilangan karakter aslinya.

Kelompok yang disebut “New Urbanism” berupaya mengantisipasi pudarnya jati diri manusia kota akibat obesitas dan disntegrasi sosial ke dalam beberapa agenda dalam mengatur pembangunan kota dengan prinsip change without loss antara lain (1) walkability dicontohkan dengan pedestrian friendly; (2) Mixed-Use and diversity atau disebut juga progressive identity; (3) Mixed housing; (4)quality architecture; (5) Tradtional Neighborhood structure; (6) increased density atau sarana publik; (7) connectivity; (8) Green transportation; (9) sustainability;(10), quality of life.[11]

Dari poin penting ini, dapat disarikan bahwa Kualitas hidup terbaik yang diharapkan adalah tatanan yang dapat mendorong spirit humanisasi. Hal ini senada dengan ungkapan Andres Duany:

Only when humans are again permitted to build authentic urbanism — those cities, towns, and villages that nurture us by their comforts and delights — will we cease the despoiling of Nature by escaping to sprawl.”

Untuk mewujudkannya, kita bisa meminjam gagasan Hildebrand Frey (1999) bahwa suatu kota dibangun dengan mengacu pada kenyamanan, ekologi yang baik, dan mendukung koloborasi antar stakeholder.[12]

Dia menuliskan; “Most cities in the past are people-friendly, have a positive environmental impact, and work very well,” sehingga secara implisit pembangunan diarahkan pada pro-Jobs, pro-people, dan pro-nature. Satu hal lain yang dibutuhkan adalah dimensi etika di dalam proses pembangunan.

Terakhir, salah satu hal utama dalam paradigma dan praksis pembangunan kota adalah bahwa pembangunan itu berorientasi pada manusia dan kebudayaanya secara jangka panjang. Slowly but sure. Artinya, aspek kesejahteraan, kenyamanan rakyat jauh lebih penting ketimbang sekedar pertumbuhan ekonomi, yang faktanya tidak terdistribusi secara adil dan merata.

“Slowly but sure. Artinya, aspek kesejahteraan, kenyamanan rakyat jauh lebih penting ketimbang sekedar pertumbuhan ekonomi, yang faktanya tidak terdistribusi secara adil dan merata”

Penting untuk memantapkan haluan pembangunan dengan haluan kebudayaan untuk keistimewaan. Memberikan kredit kepada ‘harapan manusia” adalah satu jalan menemukan pembangunan autentik kota. Jika haluannya berubah teknokratis[13] dan western polluted, maka bisa jadi selamat tinggal keistimewaan.

Tulisan ini tak memberikan resep generik mencegah bunuh diri kota-kota besar dan padat namun berupaya membangun kesadaran baru akan pentingnya keberadaan manusia dan kebudayaan di dalamnya untuk mencegah ekspansi apa yang disebut modernitas—yang bisa melumpuhkan segala-galanya. Termasuk, akal sehat warga kota.

 

Artikel ini pernah disampaikan dalam seminar tata Ruang Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh KOMAP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 4 Desember 2015.

 

[1] Lirik lagu Hip Hop Foundation yang digunakan untuk menolak liberalisasi pembangunan di Kota Yogyakarta bersama Komunitas warga berdaya.

[2] Eko Budiharjo. Reformasi Perkotaan: Mencegah Wilayah Urban menjadi Human Zoo. Jakarta: Kompas, 2014.

[3]Daniel Warner (1991). An ethic of responsibility in international relations. Lynne Rienner Publishers. pp. 9–10.

[4] http://ekobudihardjo.blogspot.co.id/2009/02/membangun-bangsa-dengan-cinta.html

[5] Dalam literature klasik, tata ruang atau arsitek harus meliputi tiga hal yaitu aspek utilitas, firmitas/konstruksi kekokohan, dan venustas atau nilai estetika (Vitruvius) sehingga warisan kebudayaan itu ternyata cocok dengan ketiga aspek tersebut.

[6] Ada dua petisi di Change.org yang dilakukan oleh Netizen Elanto sang penghadang Motor Gede pertama petisi kepada Gubernur dan kepala BPCB tentang Cagar budaya “Tjan Bian Tion” oleh hotel Amaris yang mendapatkan lebih dari 5000 penandatangan, dan petisi terhada[ Bawaslu dan Kapolda mengenai konvoi pilkada 2015 yang mendapatkan lebih dari 2500 tandatangan.

[7] Steve Crawshaw dan John Jackson. Tindakan-tindakan kecil perlawanan: Bagaimana Keberanian, Ketegaran, dan kecerdikan dapat mengubah dunia (Yogyakarta: Insist press, 2015)

[8] Al Gore. An Inconvenient Truth: The Planetary Emergency of Global Warming and What We Can Do About It (Emmaus, Pennsylvania, in the United States, Rodale Press, 2006)

[9] judulnya GreeDeen: How islamic teaching about protecting planet. Dibahas juga di sini topic serupa diakses 3 Desember 2015 dari http://www.shapworkingparty.org.uk/journals/articles_0809/ball_long.pdf

[10] buku Yogyakarta menyongsong peradaban baru: visi misi calon Gubernur 2012-2017, (2012)

[11] salah satu contohnya adalah more walking, bycisling, …, less driving, baca sumber di http://www.newurbanism.org/newurbanism/principles.html

[12] Hildebrand Frey. Designing the City: Towards a More Sustainable Urban Form (Spon, 1999).

[13] Ilusi tekhnorasi yang akhirya gagal dikupas juga di buku karya Andre Goss, “Belenggu Ilmuwan Pengetahuan’ (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014). Sementara jurnal Balairung edisi Transportasi dan arus industrialisasi edisi 49/Tahun XXVIII/2013 menuduh ekspansi industri kapital dan teknikalisasi problem pembangunan menjadikan wajah pembangunan kota tidak manusiawi.

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*