Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Aktualisasi Indeks Demokrasi DIY – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Aktualisasi Indeks Demokrasi DIY

Salah satu terpaan arus besar dari globalisasi gagasan demokrasi adalah dioperasionalisasikannya indikator ‘universal’ dalam rangka untuk melihat, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai ragam perilaku demokratis dan non-demokratis, demokrasi liberal atau illiberal dalam kontek local (localized democracy), pendekatan ini juga dimanfaatkan untuk memotret ‘obyek’ yang lebih besar mengenai status apakah suatu negara mempunyai karakteristik, gejala dan kecenderungan untuk menjadi free state/fully democracy, partly democracy, atau authoritarian (non-democratic state). Freedom House bahkan dalam country report juga memunculkan situasi yang beragam termasuk di Indonesia yang terakhir menyandang gelar ‘demokrasi dipersimpangan jalan’ (crossroad democracy) yang ditandai dengan situasi buruknya tranparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan, penyalagunaan kekuasaan dan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
 wahyudi-2
Pemeringkatan indeks demokrasi di Indonesia oleh lembaga dalam negeri yaitu kerjasama Bappenas dan BPS pun tidak terlepas dari gejala globalized governance. Salah satu penandanya adalah diyakininya mekanisme pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur dan berkala serta tingginya paartisipasi rakyat sebagai ciri utama Negara demokratis (Huntington, 2000). Universalisme demokrasi diuji dengan melibatkan berbagai lembaga profesional yang kian lama terus tumbuh seperti “industri” dengan segala spesifikasi, kelebihan dan kekuarangan. Namun demikian, kehadiran IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) sejak tahun 2007 ini merupakan satu hal yang perlu diapresiasi lantaran pemeringkatan ini bukan sekedar ‘survey’ melainkan kolaborasi dari beberapa metode penelitian baik studi dokumentasi, pemberitaan di media, wawancara dan FGD.
Metode yang cukup dapat dipertanggungjawabkan itu dioperasionalkan dalam rangka mencari keterkaitan antara data kualitatif dengan dikonversikan menjadi data kuantitatif untuk dijadikan alat untuk menjelaskan dan meletakkan situasi kehidupan demokrasi di setiap propinsi di Indonesia. Tentu saja, salah satu manfaat parktis dari temuan-temuan dan ‘kesimpulan’ ini akan membantu pemerintah daerah mengembangkan dan mendesain pembangunan di bidang pemerintahan, politik, dan pelayanan publik—terutama yang menjadi isu cukup santer di DI Yogyakarta adalah keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang hak-hak sipil, kesehatan dan pendidikan. Artinya, situasi ideal kehidupan demokratis yang baik juga akan dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan rakyat setempat. Ketika situasi ideal tidak terjadi bahkan terjadi ‘paradok’ tentu harus dicarikan solusi ‘generik’ (short term) maupun solusi komprehensif (systemic and long term). Di sinilah pembacaan dan telaah terhadap hasil penilaian IDI menjadi cukup strategis.
Ada tiga aspek yang digunakan yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi dengan turunan sebanyak 12 variabel dan 28 indikator di dalamnya. Tahun 2011 IDI berhasil memotret landscape demokrasi di DIY yaitu ditempatkan dalam peringkat ke -7 dari 34 propinsi walaupun score keseluruhan IDI DIY (71,67) berada beberapa point di atas nilai rerata nasional (65,49). Dengan demikian DIY berada dalam klaster propinsi kebanyakan yaitu medium performing democracy. Posisi DIY ini terjun bebas dari peringkat ke-2 di 2010 (setelah DKI Jakarta). Propinsi Lampung, Riau, Bali, dan Kalimantan Tengah berada di atas DIY.
Setidaknya ada beberapa data IDI yang menjelaskan fenomena DIY. Pertama, penilaian dalam aspek lembaga demokrasi. Kedua,  ‘mandulnya’ lembaga demokrasi dalam hal ini peran DPRD DIY yang kontribusi terhadap jumlah peraturan daerah snagat rendah yaitu hanya 42,17%, dari rerata nasional skor ini lebih rendah. Kalau kita analisa secara nasional, ini sebenarnya bukan hanya masalah DIY tetapi problem nasional sehingga solusi yang lebih sistemik harus ditemukan  bukan hanya persoalan kuantitas daftar prolegnas tetapi juga bagaimana lembaga demokrasi ini terkondisikan untuk memproduksi peraturan daerah/perundangan yang bermutu tinggi dan dapat memicu pembangunan sector lainnya dalam rangka menggenjot pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Dalam konteks DIY, perda diskriminatif dan tidak berlandaskan kebutuhan masyarakat memang harus diminimalisir dan dalam waktu yang sama publik perlu terlibat/dilibatkan untuk inisiasi perda yang pro-rakyat misalnya pro-poor budgeting dengan logika partisipatif, perda untuk menjamin keterpenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dua bidang yang penulis sebut terakhir ini masih jauh panggang dari api sebagaimana laporan IGI 2012 untuk DIY yang menuliskan hanya masing-masing Rp. 5,807 dan Rp.108,000 perkapita pertahun.
Ketimpangan akses pendidikan terutama, ini sangat potensial memunculkan persoalan konflik horizontal dan vertical di masa-masa yang akan dating jika tidak ada rekayasa kebijakan yang tepat. Gejala-gejala ini sudah semakin menguat di sepanjang tahun 2012 dan 2013. Untuk melakukan advokasi dari dalam untuk mpemerataan pembanguna pendidikan dan kesehatan adalah bukan hal yang sulit, tantangan berikutnya juga terkait bagaimana advokasi kebudayaan dalam paying UU no.13 Tahun 2013 dan perdais ini juga dapat dialokasikan untuk sebesar-besarnya ‘kemakmuran rakyat’.
Implementasi dari falsafah keistimewaan (Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawulo Gusti) itu sedang ditungguh rakyat Yogyakarta untuk mendapatkan apresiasi dari jargon tahta untuk rakyat dan tahta untuk kesejahteraan rakyat. Terobosan untuk menginfiltariskan nilai-nilai adiluhung tersebut dalam  operasionalisasi program dan pengukuran keberhasilannya adalah suatu keniscayaan, untuk mengatakan peluang sekaligus tantangan pemerintah Daerah. Inilah yang sesungguhnya layak disebut sebagai upaya pendayagunaan “infrastruktur kearifan lokal” (social capital) untuk pembangunan daerah yang lebih baik.
Kedua, dalam aspek hak-hak politik DIY hanya mengantongi 52, 25 % dan ini cukup rendah ketika kita juga akan ‘melegitimasinya’ manakalah di DIY tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (non-elected governor). Ketika kita melihat dua indikator yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi public dalam pengambilan keputusan (politik) DIY berpotensi akan terus menempati posisi tidak ‘baik’ lantaran indikator demokrasi universal ini benar-benar ‘incompatible’ untuk kasus DIY. Meminjam bahasa F.C Schaffer (2010) dalam bukunya “Democracy in Translation: Understanding Politics in Unfamiliar Culture” yaitu situasi dimana demokrasi dijadikan alat ukur dalam masyarakat yang tidak familiar dengan ‘gagasan demokrasi barat’. Artinya untuk menggenjot skor dari mekanisme pemilihan kepala daerah nampaknya pintu sudah tertutup untuk memenuhi hak memilih dan dipilih. Namun demikian, terobosan dapat dilakukan melalui pendayagunaan dan pemberian asupan gizi dalam aspek lainnya seperti hak-hak sipil dan pengurangan praktik diskriminasi. Juga dalam hal penguatan peran DPRD. Logika subsidi silang ini bukan semata-mata untuk mengatrol nilai IDI tetapi juga bagaimana keistimewaan ini juga dapat dirasakan secara nyata oleh publik secara luas misalnya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik keseharian. Inilah keistimewaan yang paling ditunggu masyarakat.
Sebagai catatan penutup, data yang telah diramu oleh tim IDI ini hendaknya menjadi masukan yang dapat dijadikan pemantik pembangunan demokrasi di Yogyakarta terlebih juga menjadi tantangan bagi warga Yogyakarta untuk  menjayikan potret dari format demokrasi yang lebih substantive dalam bingkai keistimewaan DIY. Penilaian ‘obyektif’ eksternal yang dilakukan oleh IDI adalah satu hal yang tidak terpisahkan dari segenap upaya pemerintah dan masyarakat DIY untuk terus mengaktualisasikan kebudayaan, kearifan lokal, falsafah hidup dan etos kerja untuk mewujudkan masyarakat DIY yang unggul dan berperadaban luhur. Artinya kita tidak hanya percaya bahwa demokrasi sebagai alat, tetapi kita juga sependapat dengan Amartya Sen, bahwa demokrasi juga menjadi bagian dari pembangunan kemakmuran.
About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*