…berdua saja sudah kerepotan, apalagi sendiri-sendiri. (Elanto Wijiyono)

Kutipan diatas disampaikan Elanto dalam diskusi bulanan di IRE, Sleman menanggapi situasi pilihan buruk dalam pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017 mendatang. Apa yang terjadi di Kota dalam proses politik menurut Elanto sama dan sebangun dengan situasi yang pernah dialami Sleman pada saat pilkada. Saya menyaksikan sendiri, apa yang dicurhatkan Imam Priyono dalam paparan 25 menit sama dengan apa yang dulu juga dicurhatkan oleh Yuni sebagai penantang Sri Purnomo yang berangkat, awalnya, dari ranjang yang sama. Persoalan “kewenangan wakil” menjadi bahan legitimasi untuk pecah kongsi dan janji perbaikan di masa yang akan datang. Kelakar Elanto tersebut di atas dapat ditafsirkan sebagai sindirian, memimpin berdua saja sudah kacau balau begini dan banyak sekali urusan tak beres, apalagi maju sendiri-sendiri. Peserta diksusi tertawa.

kota-mati

Prediksinya walikota petahana menang, sebagaimana yang terjadi di kabupaten Sleman yang dimenangkan oleh Sri Purnama sebagai incumbent yang mempunyai basis dukungan cukup baik—kedua pilkada ini basis dukungan terhadap incumbent hampir sama yaitu masa Muhammadiyah. Bahkan, direktur the Haryadi Suyuti Center adalah seorang ‘elite’ di pengurus harian PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tulisan ini tidak bermaksud mengupas basis dukungan massa, tetapi bagaimana kita mengkritis proses pilkada ini sehingga, meminjam Bahasa Elanto, “agar tidak terulang lagi pada saat pilkada lima tahun yang akan datang seolah tidak ada orang lain yang sanggup memimpin jogja.”

Naas sekali, baik pemilih Sleman dan Kota Yogyakarta mendapati pilihan yang terbatas yaitu notabene para petahana. Dimana memilih petahana yang pecah kongsi adalah ibarat memilih tanpa harapan perbaikan di lima tahun ke depan. Sekali lagi, sungguh naas nasib kota Yogyakarta dan Sleman ini ibarat pinang dibelah dua. Karena nasib yang sama tapi tak sepenanggungan.

Paket lama, kerusakan berlanjut kembali

Baik paket lama di Sleman maupun kota belum bisa meyakinkan publik, minimal saya, bahwa aka nada perubahan yang sehat, lebih baik, dan bermanfaat atau bermakna bagi warga secara luas. Dalam banyak laporan pemeringakatan memang capaian Yogyakarta jika dibandingkan dengan kabupaten lain di DI Yogyakarta. Namun jika dikritisi secara detail, banyak sekali pekerjaan rumah yang tidak menggembirakan. Taruhlah contoh, pekerjaan rumah berupa trotoar yang dapat membunuh siapa saja karena tak aman, juga ruang publik, kedaulatan cagar budaya yang terancam hotel, transparansi, kesenjangan ekonomi, kasus intolerensi, dan ruang diskusi yang tak terbuka dengan baik. Jadi, sekarang ini kita tak mampu mengatakan bahwa paket lama akan menjanjikan perubahan. Bahkan, penghancuran kota akan dilanjutkan.

Perihal kerusakan yang semakin mewabah di darat, tanah, air, udara di Yogyakarta, saya kira menarik mengutip pernyataan Imam Priyono yang disampaikan dlaam diskusi di IRE:

…banyak orang dari mana-mana datang ke jogja menggali tanah, membangun tower,…membangun banyak tower. Itu perusakan terhadap lingkungan. Kalau saya jadi walikota akan saya laporkan perusakan itu sebagai delik pidana.

Jadi, seorang wakil walikota dan walikota tidak kompak dari sejak pertama menjabat kita temui hanya di Yogyakarta. Situasi ini mungkin sekali menular atau ada di beberapa lokasi lain. Ironis, kota Yogyakarta yang sempit yang tak lebihdari 33 KM2 ini dikelola dengan tidak kompak. Satu ke utara, satu ke selatan. Parahnya, selama lima tahun dua ‘pemimpin’ ini harus pura-pura solid di depan warga dan atau di depan pejabat pusat. Rezim pura-pura jelas sangatlah buruk bagi masyarakat. Situasinya adalah, kedua orang ini dengan masing-masing pendukung fanatiknya, saling melempar tanggungjawab atau saling tak bertanggungjawab yang taka da jluntrungnya. Dua orang ini tak akan kena dampak dari sengketa kewenangan, tetapi yang mendapat persoalan dan masalah secara riil adalah warga. Warga airnya asat, warga mencret kena bakteri ecoli sebagaimana laporan titro.id atau warga kena polosi udara dan menderita sakit, difable tak bisa akses jalanan, dan sebagainya. Itu persoalan yang tak menimpah birokrat atau politisi di kota Yogyakarta. Tapi tahukah kamu, ada lebih dari satu juta manusia beraktifitas di kota ini di siang hari. Apa kata mereka? Jawaban singkatnya, “jogja berhenti nyaman” sebagaimana soundtracknya lagu “jogja ora didol”.

Kalau di Sleman masalah liarnya pembangunan perumahan atau partemen mewah dan mall, di Kota Yogyakarta penghancuran bangunan cagar budaya juga edan-edanan. Tercatat, ada 446 bangunan berstatus Bangunan Warisan Budaya (BWB) di Kota Yogyakarta. Sebagian besar tidak diperlakukan layaknya Bangunan Cagar Budaya (BCB). Padahal sudah ada regulasi yaitu Pergub DIY No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Pergub DIY No. 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Bahkan, kedua peraturan ini telah gunakan UU No 11 Tahun 2010 sebagai rujukan nasional.  Pemerintah Kota tahu tapi tak peduli.

Warga sebagai basis pembangunan

Untuk siapa kota dibangun? Untuk apa kota dipermak sedemikian hebat oleh investor (sampai-sampai jogja dibilang isitemwa hotelnya, isitemewa investornya? Kota Yogyakarta tumbuh atas ambisi pasar bukan ambisi warga. Ambisi pasar yang difasilitasi Negara yang oleh Muhtar Habibi telah berkontribusi menciptakan proletariat informal berlebih. Banyak kampanye pembangunan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, dan kota ramah anak, untuk menyebut beberapa. Sejatinya, yang terjadi adalah akumulasi dari imajinasi masa lalu Yogyakarta yang jauh panggang dari api. Segoro amarto, segosegawe yang berusaha direvitalisasi ternyata tak mampu dirasakan oleh public karena banyak kebijakan divandal justru oleh eksekutif, bahkan dewan juga apatis. Kenapa mereka diam?

 

Diam yang membiarkan kehancuran itu sangatlah tak dapat dibenarkan. Walau demikian, tentu kota Yogyakarta bukan hanya urusan eksekutif legislative semata. Kota Yogyakarta terlalu sayang untuk diserahkan kepada walikota dan wakilnya, atau kepada kandidatnya. Kota ini adalah menjadi urusan semua orang, bahkan siapa pun, tanpa dibatasi oleh status kewarganegeraan (KTP). Karenanya, kedepan pembangunan kota haruslah disandarkan pada dan untuk sebesar0besarnya kepentingan warga—terlebih bertumpuh pada kepentingan kelompok paling rentan: warga miskin, perempuan, difable, anak-anak, dan tentu saja akal sehat.

Sekuat apa pun warga terlibat dalam proses pembangunan, semua pada ujungnya sangat tergantung pada keputusan  politik oleh yang berwenang. Ini adalah tesis penyimpul paling penting. Banyak kasus membuktikan kebenaran relative thesis ini. Dalam urusan skanal izin hotel, apartemen, mall, toko modern berjejajaring ternyata sumber persoalan ada pada pengambil kebijakan. Dalam hal ini walikota dan wakil atau kepala daerah. Hal yang sama terjadi pada Sleman saat saya terlibat advokasi kecurangan toko modern berjejaring yang illegal. Ujung dari proses, itu ada di bupati. Hal yang sama dalam kasus izin gila-gilaan hotel di kota Yogyakarta, berdasarkan analisa dari diskusi, kembali kepada walikota dan wakilnya. Walaupun kewenangan berbeda, sebagai bahan diskusi kedua kandidat walikota Yogyakarta haruslah terkena tembaknya.

Lalu apa yang menjadikan kebijakan publik yang diambil atau tak diambil itu terjadi atau dapat mempengaruhi satu sama lain? Penjelasannya bisa panjang. Ada mafia, ada premanisme, ada espansi neoliberalisasi Negara oleh invisible hand. Situasi ini tak secara jujur hendak diurai oleh pengambil kebijakan tetapi ketidakjelasan keadaan aktor-aktor yang berkecamuk ini menjadi keadaan yang menguntungkan. Ingat, pengetahuan yang distortif alias setengah-setengah, preman, masa mengambang, selalu penting bagi status que di bumi mana pun. Perlu juga diketahui, bahwa premanisme bukan hanya ada di jalanan tetapi ada juga di pasar, di ruang-ruang berkelas, dan juga di kantoran.

Akhirnya, kolaborasi sebenarnya menjadi pilihan paling masuk akal untuk mengembalikan jogja menjadi baik dan nyaman. Harus ada ketulusan bergotong royong antar elemen masyarakat baik masyarakat pasar, politik, dan civil society. Tanpa itu, semua akan hancur pada waktunya. Tanpa itu semua, semua akan menjadi hotel dan uang pada saatnya. Tanpa kepedulian yang berdaya tahan dan tegar, kota Yogyakarta akan menjadi kota gagal. Tanpa hasrat dan kerja keras mengubah keadaan, rakyat memang adalah korban yang paripurna!