…the world will be changed by second-hand of dealers in ideas. (Friedrich Hayek)

Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa ada beberapa syarat kota agar tidak menjadi kota gagal atau menjadi kota yang sedang membunuh dirinya sendiri. Pertama, pemerintahan yang terbuka atau demokratis. Kedua, pemerintahan yang responsive. Pemerintah harus mempunyai indra keenam yaitu kemampuan merespon keadaan secara tepat dan juga dapat mengantisiapsi kejadian-kejadian buruk di masa yang akan datang dengan program-program yang inovatif, dan ketiga, pemerintahan yang kolaboratif—yaitu pemerintah yang ringan kaki dan tangan dalam bekerjama dengan berbagai pihak dalam rangkah memenuhi kebutuhan terbaik warga masyarakatnya.

Gambar: Diambil dari Cover buku "Sang Pengoceh" terbitan OAK
Gambar: Diambil dari Cover buku “Sang Pengoceh” terbitan OAK

Karena kompleksitas persoalan di kawasan perkotaan, tentu dibutuhkan model tata kelola pemerintahan atau tata rencana pekrotaan yang kuat dan bertanggungjawab. Kekuatan ini bertumpu pada kepentingan terbesar warga kota dan bukan kebutuhan pasar global—atau apa yang disebut sebagai skema perencanaan neoliberal (neoliberal planning). Kekuatan neoliberal selalu ditandai dengan kebingungan publik akan jawaban pertanyaan ini: siapa sebenarnya yang mengendalikan pembangunan kota?

Skema perencanaan yang kuat akan memberikan kontribusi terhadap perwujudkan keadilan di tengah masyarakat kota. Kalimat tersebut adalah mantra penting dalam buku yang berjudul “contradiction of neoliberal planning…” yang dieditori oleh Tuna tasan-Kok dan Guy Baeten (2011). Buku yang sangat advokatif dan punya tendensi sangat positif untuk menyatukan generasi baru planner yang lebih manusiawi dan pro-keberlanjutan. Hal ini diperlukan ketika situasi menunjukkan betapa pengaruh neoliberal planning sudah merasuki semua kota di belahan bumi manapun termasuk di Negara-negara berkembang atau Negara dunia ketiga dengan sistem sosial-komunalisme serta adat istiadat yang berlaku di dalamnya. Dengan gagasan neoliberalisasi perencanaan pembangunan kota, semua nilai-nilai itu nyaris akan hancur lebur seketika.

Praktik ‘ideologi’ teknokrasi yang membonceng neoliberalisasi jelas telah mengubah kehidupan sosial menjadi kehiudpan kosmopilitan yang serba instan dan miskin makna. Kota tak lagi mencerminkan capaian peradaban manusia di dalamnya, tetapi merepresentaiskan penetrasi pasar global yang berhasil membeli ‘politik’ sebagai business as usual. Kota, dengan sangat menyesal harus dikatakan, hanya sebagai etalase modernitas yang jauh dari cita-cita hidup masyarakat dengan kebudayaan yang dirawatnya. Dengan demikian, mimpi ‘kota sebagai capaian tertinggi peradaban manusia’ ala Ibnu Khaldun sudah benar-benar dikuburkan. Orang pergi ke kota bukan untuk memberadabkan kehidupannya, tetapi melacurkan diri untuk merebut sumber kesejahteraan—atau bagi kaum miskin, adalah, upacara melanjutkan hidup lebih baik—walau akhirnya, keadaan tak pernah benar-benar menjadi lebih baik.

Kota inklusif atau dapat pula kita padankan dengan ‘kota welas asih’ pada dasarnya adalah satu kondisi ideal di mana kehidupan masyarakat kota tidak secara radikal ditentukan oleh kepemilikan kapital (uang), atau ditentukan oleh superioritas ethnis/golongan/agama atau SARA. Kota yang memanusiakan manusia—selalu memicu warganya untuk berlaku baik terhadap sesama. Pun, pemerintahannya dibangun atas kaidah-kaidah demokratis yang sebenarnya seperti penghargaan terhadap HAM, anak dan perempuan, difable, transparansi, kekuatan di bidang tekhnologi yang ramah manusia, ekologi, dan tentu juga kehadiran pemerintah tidak justru menjadi bagian dari persoalan.

Dalam mewujudkan kota inklusif, peran pemerintah tetap perlu baik dalam pembuatan regulasi atau sebagai pihak yang dapat memaksakan kehendak (kebaikan). Namun alasan keterlibatan dan fungsi telah banyak berubah sebagaimana yang terjadi di Turkey yang disebutnya sebagai ‘hybrid forms of governance (AydaEraydin, 2011). Dalam hal ini, pemerintah dapat memproteksi kelompok rentan dari persaingan atau struktur ekonomi yang timpang. Sebagai contoh, di hampir semua kabupaten dan kota di DI Yogyakartam ada regulasi yang mengatur pembatasan toko modern berjejaring atau setidaknya mengatur zonasi toko modern dalam rangkah memberikan keberpihakan kepada palaku ekonomi pasar tradisional. Ada juga, kebijakan jaringan pengaman sosial atau asuransi kesehatan keluarga miskin. Fenomena ini dapat kita katakana bahwa kehadiran Negara adalah sebagai fasilitator—menggaransi semua aktor dapat berjalan walaupun aspek keadilan seringkali dipertanyakan bahkan digugat.

Banyak kita temukan gerakan-gerakan sosial di perkotaan melanda akibat penetrasi pasar berlebihan dan Negara tak berdaya di tengah pusaran modernitas—yang diikuti dengan pembangunan tak terkendali. Munculnya aksi-aksi warga berdaya atau gerakan jogja ora didol di Yogyakarta, misalnya, dapat memberikan ilustrasi betapa kuat keinginan warga untuk menjaidkan kotanya sebagai kota yang inklusif: toleran dan manusiawi. Hal ini juga menjadi penanda, bahwa nilai-nilai sosial kemasyarakatan masih dijunjung tinggi sehingga mereka berteriak manakala ada ancaman sosial-budaya dan ekonomi di kota. Kota yang warganya berkesadaran kritis adalah pertanda bahwa masih terbuka harapan bagi kota untuk menjadi tempat hidup yang mewadahi keberagamaan, berbagi ruang, dan saling tepo seliro (tenggang rasa; toleransi).

Akhirnya, jika anda sebagai warga kota tahu persis siapa yang mengendalikan pembangunan kota maka ada dua kemungkinan keadaan kota tersebut.  Pertama, kota telah jatuh di bursa saham pasar atau kedua, warga masih bisa melakukan gerakan penyelamatan akibat kesadaran akan ketidakberesan keadaan baik dengan berkolaborasi dengan Negara atau murni pergerakan warga (individu) berdaya.