Hari Senin tanggal 15 Juni 2015, bertempat di Ruang Sidang Sumulasi Jurusan Hubungan Internasional Focus Group Discussion terkait Perubahan UU No.12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Perundang-undangan menyangkut kewenangan DPD RI sebagai anggota tripatriat legislasi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PPUU DPD RI  bekerjasama dengan magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan yang melibatkan akademisi dan tokoh organisasi masyarakat dan NGO ini dibuka oleh Dekan Fisipol Ali Muhammad, PhD.

IMG_0804

Dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU P3 yang telah dilakukan oleh PPUU berkembang 2 (dua) isu pokok yang kiranya dapat menjadi trigger dan menjadi salah satu isu yang dapat kita diskusikan pada kegiatan kali ini adalah dengan diucapkannya Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 merupakan momentum bagi terciptanya mekanisme pembentukan legislasi yang berdasar pada amanat konstitusi; Berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ada pun narasumber kegiatan FGD kali ini berasal dari DPD RI yaitu di Wakilli Denty Eka Pratiwi, M. Hum DPD asal Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa proses panjang perjuangan DPD RI sampai pada putusan MK no. 90 tahun 2012 tersebut dan ini pun masih butuh perjuangan berat untuk menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR RI dalam konsep Tripatriat. Pembicara kedua, pakar hukum Isti’anah ZA, M.Hum yang juga sebagai dosen dan praktisi hukum menambahkan bahwa seharusnya DPR RI mematuhi putusan Mk tersebut walau sangsi tidak melaksanakan baru sebatas sangsi moral. ” pintu masuk RUU sekarang seharunya sudah berlaku tiga pintu yaitu dari DPD RI, DPR RI, dan Presiden. Ini amanah MK, bukan main-main, tegasnya.”

Sementara Dr Dyah Mutiarin menegaskan bahwa dalam logika publik policy juga menyaratkan posisi Strategis dalam pengambilan keputusan. “DPD RI dengan basis legitimasi sangat kuat kareba suara yang besar, seharusnya mampu atau diberikan kewenangan setara untuk menghasilkan UU yang jauh dari kepentingan politik kepartian yang interesnya sangat sempit. ” DPD RI mewakili public interest dan public values bukan golongan tertentu.”, pungkas Dyah Mutiarin yang juga direktur Magister Ilmu Pemerintahan UMY.

Setelah 4 jam sesi FGD yang sangat dinamis dengan perdebatan demokrasi dan subtansinya terkait system becameral, three cameral, dan perfect becameral, di penghujung acara FGD, David Efendi selaku moderator menyampaikan beberapa konklusi bahwa publik masih sangat berharap DPD RI lebih punya peran.

“pesan yang sangat kuat bahwa kelompok akademisi dan juga civil society adalah mitra DPD yang terus menerus menyuarakan check balances kepada DPR yang sangat dominan dalam porsi kewenangan dan kekuasaan sehingga merevitalisasi peran DPD dalam urusan legislasi adalah suatu keniscayaan. DPD RI tak bisa lagi dibilang sebagai wakil ruang sementara DPR RI mewakili orang. Keduanya harus ditempatkan sebaga wakil orang dan juga daerah sehingga ada perubahan paradigma melihat idealitas dua kamar (becameral). DPD punya potensi besar untuk memperjuangkan aspirasi daerah untuk akselerasi kesejahteraan public. Hal ini disebabkan senator lebih sering di daerah dan lebih intensif berinteraksi dengan dunia kampus atau akademisi.(DE)