Puji Laksono, Opini Jawa Pos 9 Mei 2015

EDISI Jawa Pos 8 Mei 2015 mengangkat berita tentang sabda dan dawuh Raja Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang menimbulkan polemik di masyarakat Jogja. Salah satu poin yang menjadi polemik adalah pengangkatan Gusti Pembayun sebagai putri mahkota Keraton Jogjakarta. Terlepas dari kepentingan Sultan HB X di balik penobatan tersebut, peristiwa itu menyisakan satu pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Yakni, pantaskah seorang perempuan menjadi pemimpin di keraton?

Patriarki dalam Budaya Jawa

Sistem budaya patriarki adalah sistem budaya masyarakat yang seringnya menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang lebih dominan bila dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dipandang lebih superior, sedangkan perempuan lebih inferior. Hal itulah yang membentuk karakter dari budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik.

Masyarakat Jawa adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem tersebut. Pada zaman dahulu, budaya Jawa menganggap perempuan sebagai konco wingking yang memiliki fungsi 3M, yakni macak (berdandan), masak (memasak makanan), dan manak (melahirkan anak). Kaum perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang dipingit di dalam rumah, tidak boleh bekerja di luar rumah. Pandangan tersebut sedikit banyak masih tersisa dalam nilai-nilai sosial masyarakat Jawa saat ini.

Sistem patriarki tersebut masih terlihat dalam sistem kepemimpinan Jawa di Keraton Jogjakarta. Aturan paugeran hanya memperbolehkan laki-laki menjadi sultan. Gelar yang disandang sultan, yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, mengonotasikan suatu rentetan kata-kata yang bersifat maskulin. Terdapat bias gender dalam gelar tersebut, yang berarti gelar semacam itu hanya pantas disandang oleh seorang laki-laki. Penetapan gelar tersebut dalam paugeran berarti secara struktural menutup peluang perempuan untuk menjadi pemimpin Keraton Jogjakarta. Di sinilah sistem budaya patriarki bekerja, di mana sistem itu cenderung menempatkan laki-laki pada sektor publik.

Pemimpin Perempuan?

Secara sosiologis, struktur sosial masyarakat bisa diklasifikasikan berdasar stratifikasi sosial. Yakni, masyarakat diklasifikasikan secara vertikal. Seperti jabatan dan pendidikan. Kemudian, juga bisa secara diferensiasi sosial. Yakni, masyarakat diklasifikasikan secara horizontal. Artinya, masyarakat terklasifikasi ke dalam kelompok-kelompok sosial yang bersifat setara dan sederajat. Wujud diferensiasi sosial tersebut antara lain ras, etnis, agama, dan jenis kelamin. Dari konsep kedua itu, kita tidak bisa menilai mana kelompok yang tinggi dan mana yang rendah (vertikal).

Jenis kelamin termasuk dalam konsep diferensiasi sosial. Namun, sering dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki, jenis kelamin dipandang secara vertikal. Laki-laki dianggap berkedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Berbicara soal perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan secara sosial, tentu kita harus memahami apa yang disebut dengan seks dan gender.

Seks dapat dipahami sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasar ciri-ciri biologis yang bersifat kodrati dan tidak bisa dipertukarkan. Misalnya, perempuan memiliki rahim dan bisa hamil, sedangkan laki-laki tidak bisa. Perempuan punya buah dada, sedangkan laki-laki tidak punya. Berbeda halnya dengan konsep gender, yang bisa dipahami sebagai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan bisa dipertukarkan. Misalnya, perempuan bisa menggantikan peran laki-laki sebagai montir dan peran lain yang secara sosial identik dengan laki-laki.

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang bersifat gender, peran yang dikonstruksi secara sosial, dan bukan takdir atau kodrat dari Tuhan yang tidak dapat diubah. Artinya, peran sosial sebagai pemimpin bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sejarah mencatat, Kerajaan Majapahit pernah dipimpin oleh ratu yang bernama Tribhuwanatunggadewi. Pada masa Indonesia modern, kita juga pernah memiliki presiden perempuan pertama, yakni Megawati Soekarnoputri. Dalam sejarah Islam, kita mengenal istri Nabi Muhammad seperti Siti Khadijah sebagai perempuan saudagar yang memegang fungsi ekonomi keluarga. Dalam konteks Islam di tanah air, Faiqoh (2003) dalam penelitiannya yang mengangkat tema Nyai sebagai Agen Perubahan di Pesantren menemukan bahwa Nyai Nafisah, istri KH Sahal Mahfudz dari Pesantren Al Badi’yyah, memimpin pesantren dan telah melakukan proses transformasi budaya pesantren yang berkesetaraan gender.

****

Kepemimpinan perempuan memang menjadi polemik tersendiri dalam masyarakat kita yang masih mewarisi budaya patriarki. Seperti yang terjadi saat ini di Keraton Jogjakarta, yang menobatkan Gusti Pembayun sebagai putri mahkota. Penobatan tersebut ditentang sebagian masyarakat dan kerabat keraton karena dirasa melanggar aturan adat paugeran. Di satu sisi, kita memang harus menghormati adat istiadat leluhur kita. Namun, di sisi lain, kita tidak dapat menghindar dari proses perubahan sosial. Sebab, sifat masyarakat tidak statis, melainkan dinamis –yang akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Cepat atau lambat, nilai-nilai sosial adat tradisional dalam masyarakat akan mengalami proses sosial tersebut. Karena itu, agar ”eksistensi keraton” sebagai bagian dari pranata sosial masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jogja, tetap ada, ia juga harus peka terhadap zaman. Termasuk peka terhadap isu gender yang sedang berkembang di era demokrasi saat ini.