JOGJA – Sabdotomo Sultan Hamengku Buwono X rupanya tak menghentikan beberapa kerabat, khususnya adik-adiknya bicara soal suksesi. Setelah GBPH Hadisuryo, kini gantian GBPH Prabukusumo mengeluarkan keterangan.

“Saya tidak akan berhenti bicara. Ini sudah sifat dan sikap saya untuk membela kebenaran dan keadilan, dengan risiko apa pun,” ungkap Prabukusumo dilansir Radar Jogja (Grup JPNN.com), Jumat (13/3)

Dia mengatakan, sikap seperti itu telah ditunjukkan saat berjungan melawan Presiden SBY untuk membela keistimewaan DIJ.

“Dan itu saya menangkan,” ucap pangeran yang semasa muda bernama BRM Harumanto ini.

Prabukosumo menegaskan, paugeran di lingkungan keraton ibarat konstitusi atau undang-undang dasar. Meski mempunyai hak preogratif, seorang sultan tidak boleh sekalipun melanggar paugeran.

Gusti Prabu, demikian sapaan akrabnya menambahkan, apa yang dia suarakan bukan berarti dirinya berani dengan HB X. Tapi, demi kebenaran, langkahnya itu jutru dalam rangka membela HB X.

“Saya siap membela sultan dari tekanan dan paksaan orang picik itu,” katanya tanpa merinci lebih jauh siapa yang dimaksud picik tersebut.

Secara jujur, Gusti Prabu mengaku sedih dengan adanya sabdotomo yang diucapkan HB X itu. Setelah sabdotomo dikeluarkan, banyak orang yang mencibir. Itu diketahui melalui banyak pesan singkat atau SMS yang diterimanya. Sebagai adik, dia merasa ikut prihatin.

“Saya sangat yakin, sabdotomo itu bukan dari hati nurani beliau. Ada orang picik yang memaksakan kehendaknya,” lanjut Gusti Prabu.

Kembali soal paugeran, ia yakin, HB X paham dan menguasainya. Itu didukung latar belakang HB X sebagai sarjana hukum. Gusti Prabu menegaskan, Sultan yang bertakhta harus laki-laki. Sebab, Keraton Jogja merupakan penerus dinasti Mataram Islam.

“Sultan itu dari kata sulton yang artinya imam. Imam itu harus laki-laki,” kata ayah tiga anak ini.

Demikian pula dengan nama Sultan. Hamengku Buwono menunjuk sosok laki-laki. Hal sama juga merujuk gelar khalifatullah yang berarti umat laki-laki Islam Allah. Begitu pula dengan gelar sayidin  panatagama. Di Islam, lanjut Gusti Prabu, seorang laki-laki wajib melakukan syiar Islam.

“Pertanyaannya, kenapa tidak perempuan? Karena perempuan punya tugas mulia seperti mengandung, melahirkan dan membesarkan dan mendidik putra-putrinya,”  terangnya.

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) UMY David Efendi mengatakan, jabatan publik se-perti gubernur seharusnya tidak boleh diskriminatif atas jenis kelamin. Ada pun soal takhta raja menjadi wilayah internal keraton.

“Sultan atau sultanah jangan intervensi tafsir dalam sabdotomo. Beberapa pihak meminta waspada akan intervensi kuasa kelompok tertentu dalam menyikapi implementasi keistinewaan. Ini artinya, ada persoalan internal dan eksternal yang pelik,” bebernya.

David juga melihat keraton tak satu suara dalam menafsirkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Soal suksesi jabatan gubernur telah menimbulkan banyak tafsir.

Di pihak lain, sejumlah fraksi di DPRD DIJ sampai sekarang belum menentukan sikap terkait Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub DIJ. Salah satunya Fraksi Partai Gerindra. Fraksi yang sempat disebut-sebut lebih condong mendukung opsi gubernur perempuan itu rupanya belum mengambil sikap resmi.

“Baru besok pagi (hari ini) kami rapatkan,” kilah Ketua Fraksi Partai Gerindra Suroyo.

Setali tiga uang Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan dan NasDem (FKN) Adlam Ridlo menyampaikan hal senada.

“Kami juga akan rapat fraksi dulu besok,” kelitnya.(eri/jko/jpnn). sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/03/13/292180/Gusti-Prabu-Siap-Bela-Sultan-Jogja