Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Keistimewaan Kita – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Keistimewaan Kita

David Efendi, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY)*

Dari rekaman penulis terkait pemahaman ‘makna’ keistimewaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta ternyata memang menarik. Keistimewaan Yogyakarta secara politik formal terletak pada UUKY, tetapi tidak demikian yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Keistimewaan bisa sangat berbeda dimaknai oleh masyarakat yang pernah atau berdomisili di Yogyakarta. Dalam lagu “Jogja Istimewa” besutan Marzuki ingin membangun kesadaran public bahwa keistimewaan itu milik “kita” semua dengan mengatakan ‘istimewa negerinya, istimewa orangnya.” Ini akan punya banyak tafsirnya terutama, siapa ‘orang’ yang dimaksud? Apakah orang kebanyakan atau bangsawan dalam keratin dan Kadipaten.

Salah satu hal yang menarik dari ungkapan salah satu wakil ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto adalah bahwa ‘rakyat Yogyakarta ikhlas hak politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY’. Salah satu argumentasinya adalah agar ‘suara rakyat’ yang terus bergulir sejak tahun 2003 itu mewujud dalam ‘paugeran negara’ yaitu UU Keistimewaan yang mana salah satu hal paling utama dan pertama adalah tata cara pengisian jabatan gubernur yaitu dengan penetapan. Hal inilah yang disebut oleh KRT jatiningrat sebagai ‘menyatunya monarkhi dan demokrasi’ atau dengan istilah lainnya adalah manunggaling Gusti lan Kawulo. Dalam batas tertentu, ini juga model demokrasi yang istimewa di D.I Yogyakarta. Jika memang rakyat ‘ikhlas’ atau ‘menhendaki’, di DIY ini merupakan model demokrasi yang unik yang telah dilegitimasi oleh tiga jutaan manusia yang ada di DIY sehingga ini menjadi bagian terpenting ‘keistimewaan kita’.

Konsepsi keistimewaan bisa menjadi berbeda-beda karena ‘keluarga dalem’, politisi, dan pemerintah pusat, serta rakyat dapat mendefinisikan apa itu istimewa. Istimewa itu bisa dilihat dari keunikan, misalnya gelar sultan yang ‘luar biasa’ berwibawah dari HB I yang belum lama ini ‘direvisi’ oleh HB X. gelar aslinya itu berbunyi” “Ngarso Dalem Sampean Dalem Sinuwun Sri Sultan hamengkubuwono, Senopati ing ngalogo Ngabdurrrahman sayidin panatagama khalifatullah ingkang jumening kaping ….” pada tanggal 30 April 2015, sabdaraja mengganti atau memperbaharui nama menjadi “Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing tata Panatagama.” Kontroversi pun terjadi karena hilangnya gelar “khalifatullah” dan beberapa pihak mengklaim ‘keistimewaan kita’ terancam. Tapi belum tentu semua terancam karena ‘tumpuhan’ keistimewaan bukan pada gelar raja.

Bagi orang kebanyakan, ada beberapa makna keistimewaan yang dapat diterangkan. Pertama, keistimewaan adalah ‘harmoni’. Artinya, masyarakat merasa kehidupan social kebudayaan di DIY sangat akrab dan stabil secara politik. Persoalan ekonomi tidak begitu menjadi hal utama ketika situasi stabil terpenuhi. Hal ini menjadikan angka kemiskinan di DIY yang mencapai nyaris 15% ini tidak menjadi isu yang serius. Harmoni yang terbangun dalam filosofi ‘manunggaling kawulo lan gusti’ sebagai kekuatan positif yang membedakan antara keraton Surakarta dan solo. Dalam banyak ‘cerita rakyat’, HB IX telah menunjukkan pembelaaannya pada rakyat Yogyakarta sehingga mantan wakil presiden ini dianggap mempunyai charisma luar biasa sebagaimana yang pernah ditulis dalam buku “tahta untuk Rakyat”. Pada zaman HB X filosofi ini juga diwujudkan dalam konsep “Tahta untuk kesejahteraan dan budaya rakyat’ yang diharapkan lebih spesifik dan operasional karena DIY menghadapi kemiskinan akut yang tinggi. Berbeda dengan kasus Surakarta, kerajaan justru dianggap menyakiti rakyat sehingga terjadilah gerakan swapraja—pembebasan dan perebutan tanah untuk rakyat.

Hal senada pernah juga ditulis oleh R.William Liddle dalam opininya di Kompas tanggal 21 Juli 2011 yang diberinya judul “Keistimewaan DI Yogyakarta” yang menyimpulkan bahwa keistimewaan DIY ada pada kepemimpinan “inklusif” Sultan yang melindungi kelompok minoritas dan keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dalam peran-peran kemasyarakatan seperti pada saat gempa bumi dan erupsi merapi. Ini juga dapat dibaca sebagai golog-gilig antara penguasa dengan masyarakat (civil society) yang mewujud pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat kecil. Walaupun, capaian itu semua belum bisa menjawab persoalan kemiskinan di DIY.

Kedua, keistimewaan artinya ‘yogyakarta berhati nyaman’. Kenyamanan itu diwujudkan dalam suasana kebatinan dan prektik interaksi social keseharian yang saling tepo seliro, saling menghargai, dan saling menolong dalam bentuk beragam aktifitas kesukarelawanan (paguyuban, Komunitas dan gotong royong). Kenyamanan ini betul-betul mendapatkan tantangan akibat situasi perkotaan yang semakin panas, sengketa air akibat perhotelan yang ‘nakal’ dan juga kemacetan jalanan akibat bebasnya kepemilikan kendaraan yang tidak dapat diakomodir oleh ketersediaan sarana perkir dan luasan jalan. Kerap kali kita melihat pengendara yang mengumbar amarah di jalanan. Kenyamanan itu kini menjadi kerinduan terhadap masa lalu DIY, juga terhadap sosok HB X yang merakyat.

Ketiga, keistimewaan terletak pada keberadaan keraton dan Pakulaman (hak kesejarahan dalam mempertahankan NKRI dan kebudayaan) sebagai ex oficio gubernur dan wakil gubernur (hak politik). Dalam konteks ini kemudian disempitkan bahwa keistimewaan DIY pada mekanisme ‘penetapan’ gubernur dan wakil gubernur. Kelompok ini yang kenceng meneriakkan disyahakkannya RUUKY dengan opsi penetapan gubernur dan wakil gubernur. Konstruksi politisasi sejarah dan budaya ini semakin surut pendukungnya tergantikan oleg rasionalitas lain yang lebih kritis melihat status keistimewaan yang tak berdaya—keistimewaan tak cukup kuat mengadvokasi kepentingan wong cilik.

Terakhir, keistimewaan dikonstruksikan dengan melihat keraton Yogyakarta adalah kerajaan islam dengan gelar penguasa yang dilekatkannya. Kelompok yang sepakat dengan ini cukup keras menyaksikan sabda raja dan dawuh raja yang berkahir pada dua ancaman serius bagi keistimewan yang diyakininya. Keistimewaan keraton Islam, menurut kubu ini, ada pada gelar khalifatullah dan kepemimpinan raja oleh sosok laki-laki yang mana kedua hal ini ditabrak oleh HB X yang mengakibatkan internal keraton memanas. Kisruh ini diakui membuat banyak orang prihatin, juga banyak orang menunggu saja ‘perseteruan’ ini menghasilkan apa sebab ini semua dianggap masalah keluarga ndalem. Peta konflik pun meluas antara kelompok islamisme atau fundamentalisme islam dalam kraton yang didukung oleh elemen organsiasi islam, dengan kelompok pro Dawuh Raja dan Sabdaraja yang mendapat dukungan dari CSIS atau yang dianggap dilabeli “noni”. Kelompok islam sendiri dalam masyarakat tidak tunggal sehingga kisruh internal ini dapat mengundang struktur ‘kesempatan politiik’ dari banyak pihak baik atas nama idealisme atau pragmatism sudah sulit dipastikan.

Sebagai penutup, kini “keistimewaan kita” memang menjadi polemik lahir dan bathin bagi beberapa warga Komunitas dan secara diam-diam dan atau terang-terangan mereka mulai tak lagi mengakui ‘keistimewaan kita’ kalaupun mereka mengakui itu bisa dikatakan hanya ungkapan biasa atau mungkin keistimewaan itu tak lagi milik bersama. Hal ini bisa disebabkan oleh kenyataan social yang tak hanya menghadapi persoalan ekonomi yang selama ini menjadi domain Rumah tangga masing-masing, tetapi kini masyarakat juga menghadapi isu tata ruang wilayah, ketersediaan air, status tanah, lebih parah lagi masyarakat juga dimobilisasi perihal perebutan kekuasaan di internal keraton. Sumuk di dalam, sumuk di luar terasa dan ontran-ontran ini benar-benar menjadikan keistimewaan kita tak lagi punya makna seperti dulu.

Ini merupakan persoalan serius manakalah daerah ini secara administratif dan legal digelari daerah istimewa dalam UU No.13 tahun 2012 sehingga ada beberapa pilihan untuk mencabut UUKY, merevisi, atau membiarkan pergolakan terjadi dalam istana. Ini semua tergantung rakyat Yogyakarta untuk memelih jalan revolusinya. Apakah revolusi dari luar atau dari dalam, dari atas atau dari bawah, atau revolusi dari banyak arah. Konsekuensi baik dan buruk juga masyarakat DIY yang mesti menerimanya.

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.