Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Jihad Ekologis ala Muhammadiyah – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Jihad Ekologis ala Muhammadiyah

David Efendi, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY)*

Masih sangat relevan apa yang pernah disampaikan oleh Buya Syafi’i Maarif (2006) bahwa ‘Muhammadiyah yang tidak memberikan solusi bagi persoalan bangsa, bukanlah muhammadiyah yang sebenar-benarnya.” Mempertanyakan kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari satu abad (1912-2015) mungkin akan banyak mendapatkan jawaban yang beragam mulai dari jawaban yang ‘biasa’ sampai dengan jawaban yang ditopang dengan beragam data penelitian. Persoalan ‘memuaskan’ atau tidak tentu bukan kapasitas penulis untuk menjelaskannya. Intinya, peran selama satu abad tentu tak bisa dikerdilkan hanya karena kalah popular dengan beragam ‘organisasi’ yang lahir kemudian yang dibesarkan oleh media sosial.

Namun, jika pertanyaan ini dimaksudkan untuk persoalan-persoalan kekinian misalnya: kemiskinan, pelanggaran HAM, bencana ekologis, dan keserakahan kapitalisme. Persoalan kontemporer ini harus menjadi konsen besar bagi organisasi sebesar Muhammadiyah. Prestasi di masa lalu, hanya sejarawan yang tahu sementara ummat yang hidup di hari ini mendambakan peran-peran dan aksi nyata persyarikatan yang dapat membawa pencerahan dan ‘kesejahteraan’ yaitu mencakup terpenuhinya kebutuhan pemikiran/ruhani dan juga kebutuhan jasmani. Artinya, Muhammadiyah dituntut oleh zaman untuk terus menerus melakukan pembaharuan aksi berkamajuannya yang tidak boleh hanya puas dengan capaian di bidang amal usaha pendidikan dan kesehatan (Rumah Sakit dan Balai Pengobatan).

Melekat dan kronis dalam tubuh bangsa ini terkait persoalan dehumanisasi, kekerasan, pengrusakan bumi akibat korporasi, dan kesewenang-wenangan ‘negara’ terhadap rakyat. Di sinilah ijtihad meluruskan kiblat bangsa dalam berbagai aksi mendapatkan pembenaran untuk dilakukan. Salah satu kiprah berkemajuan dalam bidang politik di awal abad kedua ini adalah apa yang dipopulerkan oleh Profesor Dien Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sebagai “Jihad Konstitusi”—mengembalikan dan memenuhi hak rakyat sebagaimana amanah konstitusi dan hukum nurani melalui judicial review atau uji material terhadap Undang-Undang. Teologi jihad konstitusi ala Muhammadiyah memberikan banyak ‘pelajaran’ berharga bagi rakyat terutama membangun kesadaran hak sipil bahwa Negara tak bisa semena-mena untuk mengeksplitasi kekayaan alam atas nama pembangunan dan kemajuan dengan meluluhlantakkan keseimbanan ekologis termasuk juga dampak jangka panjang bagi manusia yang ada di area proyek.

Ada empat UU yang ‘dimenangkan’ oleh Muhammadiyah dan elemen pendukungnya dalam gugatan uji material. Dua diantaranya sangat dekat dengan kepentingan Muhamamdiyah yaitu menyangkut ke-ormas-an (UU No.17 tahun 2013) dan Rumah sakit (UU No.4 tahun 2009), dan dua UU lainnya yaitu UU No.22 Tahun 2001 tentang UU Minyak dan gas Bumi dan UU No.6 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terbilang sangat strategis sebagai bentuk advokasi dan keberpihakan Muhammadiyah terhadap kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Ke-2 UU tersebut belakangan ini adalah keberanian Muhamamdiyah untuk berdiri di depan membela kepentingan rakyat Indonesia dan memang layak disebut pula sebagai bagian dari jihad ekologis. Karena ini jihad, tentu ada banyak tantangan yang menghadang dan konsekuensi resiko yang mesti harus dihadapi. Tentu, beraneka mafia dengan segala kekuasaan beserta kepongahannya akan melawan balik apa yang telah diikhtiarkan oleh Muhammadiyah. Harus diakui bahwa masih banyak kelompok yang menjadi predator bagi negara, baik yang beroperasi secara ‘legal’ maupun sebagai aktor shadow state yang menentukan kebijakan.

Jihad konstitusi Muhamamdiyah tidak hanya memperjuangkan kepentingan internal organisasi Muhamamdiyah karena Muhammadiyah juga harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Persoalan kemanusian juga mutlak harus ditempatkan diatas nilai-nilai sentiment agama yang sempit. Terlebih yang penulis garis bawahi adalah ‘jihad konstitusi’ yang terkait dengan persoalan ekologis kekinian. Aksi berkemajuan Muhammadiyah ini mempunyai nilai-nilai yang sangat mendasar antara lain. Pertama, bagi internal Muhammadiyah ada pembaharuan tafsir teologi yang terus menerus dilakukan yaitu dari apa yang dapat disebut sebagai teologi ‘tekstual’ (fiqh) menjadi teologi al-Maun (transformatif), lalu kemudian teologi insani—dimana teologi insani ini menetik beratkan pada aspek humanism dan juga system manusia yang terhubung dengan system di luar diri manusia itu sendiri (ekosistem semesta). Keterkaitan inilah yang menurut Erich Fromm (2010) dapat menyelamatkan manusia dari ketidakbermaknaan hidup akibat terlalu berorientesi materi. Teologi insani menysratkan komitmen untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, apabila melakukan pembangunan tidak melukai rakyat.

Kedua, politik alokatif atau politik nilai yang selama ini didengungkan oleh Muhamamdiyah mendapatkan ‘tumpuan’ dan ‘harapan’ bahwa ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengontrol kebijakan publik tanpa harus menjadi partai politik. Di saat yang sama ada kegalauan, bahwa Muhammadiyah dianggap kurang mendapatkan ‘posisi’ dan ‘bargaining’ di ranah politik kekuasaan. Upaya menggugat UU yang tidak pro-poor atau tidak manusiawi tidak bisa dianggap sebagai upaya minimalis. Ini adalah ‘seruan moral’ yang terakomodasi dalam system hokum di Indonesia sehingga dampaknya lebih bergaung dari pada suara adzan. Jika ada partai yang menjunjung tinggi integritasnya, tentu mereka akan mendukung gerakan yang dipelopori oleh Muhammadiyah ini. Jika tidak pun, Muhamamdiyah akan terus menerus bekerja untuk ‘meluruskan kiblat bangsa’ dan mengembalikan langit moral anak bangsa yang nyaris melorot.

Terakhir, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah representasi dari suara kelompok ‘tercerahkan’ yang galau melihat betapa banyak kekayaan alam Indonesia dijarah habis oleh kepentingan korporasi global, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia dengan cara-cara yang ‘licik’ melalui beragam manipulasi pasal dalam Undang-Undang yang berujung pada nestapa bagi rakyat yang berkepanjangan. Sudah terlalu rusak alam nusantara akibat keserakahan kapitalis atas nama pembangunanisme dengan segala justifikasi moral dan akademiknya. Apa yang sedang dipertontontkan di republik ini adalah the tragedy of the commons (Hardin, 1968) di mana semua pemilik modal berlomba menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dengan merusak keseimbangan ekologi.

Negara melegitimasinya, dan masyarakat sipil seperti Muhammadiyah akan menuai dosa sosial apabila membiarkannya. Tentu, anak-anak bangsa yang mampu melihat hari depan akan bersepakat dengan upaya penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga berbagai organisasi lingkungan yang sudah sekian puluh tahun bekerja memagari republik dari bandit-bandit lingkungan yang bersembunyi di balik Undang-Undang. Jihad konstitusi dan khususnya jihad ekologis harus berlanjut sebagai bagian dari langkah berkemajuan Muhammadiyah memasuki abad baru-nya.

)* David Efendi, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Sekretaris LHKP PW Muhammadiyah DIY. E:defendi83@gmail.com

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.