Biyanto  ;  Dosen UIN Sunan Ampel; Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

KORAN SINDO, 07 November 2014

Ada pertanyaan yang terlontar di kalangan aktivis Muhammadiyah pasca pengumuman Kabinet Kerja pemerintahan baru, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pertanyaannya seputar tiadanya kader Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Pertanyaan ini wajar karena sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar semestinya Muhammadiyah dapat menitipkan kadernya untuk menjadi menteri. Apalagi jika melihat pengalaman Muhammadiyah yang telah teruji mengelola amal usaha, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Tetapi harus dipahami, bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik.
Habitat Muhammadiyah adalah bergerak di bidang sosial keagamaan. Khitah Muhammadiyah juga menegaskan keinginan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Itu semua menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki budaya berpolitik. Penunjukan menteri juga keputusan politik sekaligus hak prerogatif presiden. Karena itu, semestinya warga Muhammadiyah menyikapi susunan kabinet Jokowi-JK dengan sewajarnya. Justru dengan tidak masuk di kabinet, Muhammadiyah dapat memainkan politik adiluhung (high politics).
Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai kekuatan kontrol di tengah budaya politik transaksional. Apalagi, tema yang digelorakan Muhammadiyah saat memasuki abad kedua adalah kemandirian. Bermacam kiat untuk membangun kemandirian juga telah dicanangkan. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan untuk memobilisasi potensi ekonomi amal usaha Muhammadiyah.
Ikhtiar ini bertujuan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara persyarikatan dan perbankan. Sebagai pilar civil society, Muhammadiyah harus tetap menunjukkan kiprahnya. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Laksana matahari, Muhammadiyah harus terus bersinar untuk mencerahkan kehidupan umat.
Semangat memberi yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah juga harus terus ditumbuhkan melalui amal usahanya. Jika ini berhasil diwujudkan maka eksistensi Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan kehadirannya.
Sejauh ini Muhammadiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang mementingkan amal sosial. Karena itu, tidak berlebihan jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi yang menekankan pentingnya penghayatan ajaran agama dalam bentuk amalan (a faith with action). Karena itulah pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, selalu mengajak santrinya untuk mengkaji surah al-Maal-Maun (surat ke-107).
Harapannya adalah agar santri mempraktikkan nilai-nilai surah al-Maal-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman agama model Ahmad Dahlan tampaknya sangat membekas bagi warga Muhammadiyah. Nilai-nilai kedermawanan yang diteladankan Dahlan turut membentuk ajaran tolong-menolong (al-Maunisme).
Keseriusan Dahlan selanjutnya diwujudkan dengan membentuk Majelis Penolong Kesejahteraan Umum (PKU). Tugas utama bidang ini adalah memperbaiki kesejahteraan umat. Perspektif historis ini penting dikemukakan untuk mengingatkan kembali kiprah Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan filantropi. Sangat disayangkan, posisi sebagai gerakan filantropi ini belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan di bidang ekonomi.
Padahal untuk menjadi kekuatan civil society yang bebas dari konflik kepentingan, Muhammadiyah harus menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam aspek ekonomi. Pada konteks inilah, Muhammadiyah membutuhkan sebanyak mungkin kelompok saudagar untuk diajak berkiprah. Kelompok saudagar ini perlu untuk memperkuat sektor ekonomi umat, terutama warga Muhammadiyah.
Dengan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi, Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ini penting ditekankan karena sejauh ini posisi ormas umumnya kurang mampu menjalankan fungsi checks and balances pada pemerintah dan partai-partai politik. Jika diselisik penyebabnya, dapat dikatakan bahwa ternyata ormas keagamaan masih banyak bergantung pada pemerintah dan partai-partai politik, terutama bantuan pendanaan.
Yang ironis, ada ormas keagamaan yang merasa berkecil hati tatkala kegiatannya tidak dihadiri wakil pemerintah. Sikap ini jelas tidak sejalan dengan eksistensi ormas keagamaan yang sejatinya merupakan gerakan civil society. Karena itulah, ormas keagamaan harus memperkuat posisi sosial-ekonomi agar dapat mandiri dan bebas dari kepentingan jangka pendek.
Pada konteks inilah, Muhammadiyah harus menunjukkan kepeloporannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi tersebut harus diambil Muhammadiyah jika tidak ingin mengalami hambatan dalam menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar. Itu berarti Muhammadiyah harus membangun kembali kedai-kedai ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan umat.
Untuk mempercepat pertumbuhan kedai-kedai ekonomi Muhammadiyah diperlukan sebanyak mungkin kelompok saudagar. Aktivis berlatar belakang saudagar dapat menumbuhkan spirit entrepreneur di kalangan warga Muhammadiyah. Pelibatan kelompok saudagar diharapkan dapat menghasilkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu membuat terobosan untuk menggerakkan perekonomian umat.
Yang harus selalu diingat, Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah adalah pelaku ekonomi kreatif sekaligus juru dakwah andal. Itu berarti sejarah Muhammadiyah sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kelompok saudagar. Kehadiran kelompok saudagar dapat memberikan energi yang besar bagi perkembangan Muhammadiyah di masa mendatang.
Karena itu, aktivis Muhammadiyah tidak perlu galau dengan susunan kabinet Jokowi-JK. Berikan kesempatan para menteri untuk bekerja dengan sepenuh hati. Jika kinerja pemerintah ini sesuai harapan rakyat, Muhammadiyah pasti mendukung sepenuhnya. Sebaliknya, jika tidak bekerja maksimal, Muhammadiyah bersama kekuatan civil society lain siap mengingatkan pemerintah.