Sejahterakan Rakyat, Lakukan Perubahan UUK

illustrasi

HASIL penelitian Jurusan Ilmu  Pemerintahan (JIP) UMY seti-daknya memuat tiga hal penting. Pertama, pelaksanaan UUK belum menunjukkan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, dana keis-timewaan (danais) dan perun-tukannya belum banyak dike-tahui masyarakat. Ketiga, ting-kat kepuasan masyarakat DIJ terhadap kepemimpinan HB X sebagai raja maupun gubernur DIJ sangat tinggi

“Sekarang kenapa UUK belum berdampak menyejahterakan rakyat. Ini karena tujuan UUK tidak selaras dengan substansi keistimewaan,” beber pakar hu-kum FH UMY Isti’anah ZA ke-marin (1/2). Menurut dia, dari lima tujuan keistimewaan DIJ, salah satunya mewujudkan ke-sejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

Dari dua hal itu baru ketentraman yang terwujud ka-rena pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diadakan dengan cara penetapan.Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu tidak berkolerasi langsung dengan lima kewenangan keistimewaan DIJ. Kewenangan itu meliputi tata cara pengisian jabatan gu-bernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan. “Pada-hal danais hanya boleh diguna-kan untuk membiayai lima ke-wenangan tersebut. Di luar itu tidak diizinkan oleh pemerintah pusat,” ungkap mantan wakil ketua DPRD DIJ ini.

Menyikapi itu, Isti’anah menya-takan, agar dipikirkan untuk mengadakan perubahan atas UUK. Perubahan itu khususnya meny-angkut kewenangan keistime-waan yang perlu diperluas se-hingga dapat mendukung pening-katan kesejahterana masyarakat.“Kewenangan keistimewaan tidak lagi terbatas pada lima urusan tersebut. Kemudian me-kanisme penyaluran danais perlu juga disederhanakan. Jangan rumit seperti sekarang ini,” desaknya.

Tentang perubahan UUK, ia menyatakan jalur yang dipakai sebaiknya melalui DPD dan DPR RI serta bukan lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab. Bila le-wat MK harus menguji hal-hal yang terkait dengan pelangga-ran terhadap UUD 1945. Sebelumnya, peneliti JIP UMY Ane Permatasari mengungkapkan, dari penelitiannya terungkap sekitar 58 responden yakin dan sangat yakin danais dapat me-ningkatkan kesejahteraan masy-arakat DIJ.

Namun, angka terse-but sebetulnya cukup rendah tapi relevan dengan fakta bahwa penurunan angka kemiskinan di DIJ pada triwulan pertama dan ketiga 2014 sangat rendah. “Dari 15 persen pada Maret menjadi 14,55 persen pada Sep-tember 2014,” ucap Ane yang meneliti bersama tiga rekannya Eko Priyo Purnomo, David Efen-di, dan Tunjung Sulaksono.

Sedangkan David Efendi me-nambahkan, UUK ibarat cek kosong dari pemerintah pusat yang menjadi  beban sekaligus kesempatan bagi DIJ. Beban karena semua provinsi dengan status khusus dan atau istimewa mempunyai persoalan. Misalnya Papua dengan kesenjangan yang besar dan Aceh pasca UU Otsus diliputi perang kepentingan an-tarkelompok dan persoalan tata kelola pemerintah. Lalu DKI Jakarta dengan persoalan tata ruang, kemacetan, dan sebagai-nya.  “DIJ  masih terjebak dengan kemiskinan akut sebesar 14,55 persen,” kata David.

Menurut dia, kondisi itu men-jadi beban berat untuk mem-buktikan keistimewaan dengan dana besar untuk melakukan akselerasi menggenjot kesejah-teraan sosial budaya seperti  gagasan HB X  tahta untuk ke-sejahteraan rakyat. Jika DIJ tidak mampu melaku-kan inovasi pembangunan dapat menjadi tragedi nasional. Yakni status keistimewaan tidak mam-pu memperbaiki kehidupan rakyat di daerah. “Apa yang dida-patkan DIJ hanya menambah deretan kegagalan daerah isti-mewa lainnya yang lebih dulu didapatkan,” lanjutnya.

Ane juga mengungkapkan, masyarakat menaruh harapan besar pada kepemimpinan HB X sebagai gubernur mampu me-nyelesaikan tata ruang di Pro-vinsi DIJ. Beberapa isu yang menjadi fokus perhatian antara lain maraknya pembangunan hotel, kemacetan, dan pengelo-laan kawasan Malioboro. “Se-banyak 75 persen responden yakin dan sangat yakin HB X mampu menyeleasaikan berba-gai persoalan tersebut,” tuturnya.

Diskusi evaluasi dan monitoring pelaksanaan UUK tersebut juga berisi harapan agar Keraton Jogja  tetap mempertahankan tradisi sebagai kerajaan Islam. Karena itu, gelar sayidin pana-tagama khalifatullah yang mele-kat pada gelar Sultan Hameng-ku Buwono dapat diimplemen-tasikan secara nyata sejalan dengan amanat UUK. “Sultan itu juga menjadi pemimpin umat,” tegas Ketua DPW PPP DIJ HM. Syukri Fadholi. (mar/laz/ong)

sumber: http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/02/02/sejahterakan-rakyat-lakukan-perubahan-uuk/