Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Masyarakat Tak Puas Penggunaan Danais – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Masyarakat Tak Puas Penggunaan Danais

Masyarakat Tak Puas Penggunaan Danais

SETIAKY/RADAR JOGJA
SETELAH 2,5 TAHUN: Dari kiri Afnan Hadikusumo, Ane Permatasari, GKR Hemas, dan Isti’anah dalam diskusi publik “Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan UUK DIJ” di kampus UMY, kemarin (31/1).

BANTUL – UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ telah berlangsung selama 2,5 tahun sejak diundangkan 31 Agustus 2012 silam

Selama kurun waktu itu, mulai muncul ketidakpuasan masy-arakat, terutama menyangkut pelaksanaan dana keistime-waan (danais).Sesuai UUK, danais diberikan pemerintah pusat untuk mem-biayai lima kewenangan urusan keistimewaan DIJ. Yakni keisti-mewaan di bidang pengisian jabatan gubernur dan wakil gu-bernur DIJ, kelembagaan, kebu-dayaan, tata ruang, dan pertana-han. “Dari hasil penelitian kami, dapat dilihat kecenderungan masyarakat kurang puas dengan pelaksanaan keistimewaan DIJ, khususnya terkait penggunaan danais,” ungkap dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Uni-versitas Muhammadiyah Yo-gyakarta (UMY) Ane Permata-sari saat acara diskusi publik “Evaluasi dan Monitoring Pelaks-anaan UUK DIJ” di kampus UMY, kemarin (31/1).

Ketidakpuasan itu menge-muka karena masyarakat ba-nyak yang belum mengetahui danais. Ketidaktahuan itu me-nyebabkan publik tak mungkin mengawal penggunaan danais. “Hanya 32 persen responden yang tahu dan sangat tahu soal danais,” bebernya.

Data tersebut menunjukkan gambaran kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyosialisasikan danais tak optimal. Di samping itu, kurang dari 50 persen responden yakin danais dapat mempercepat pembangunan di DIJ.Penelitian itu melibatkan 400 responden usia 17 tahun atau lebih yang tersebar di lima ka-bupaten dan kota se-DIJ. Re-sponden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh tim dari JIP UMY.

Selain Ane, staf peng-ajar yang terlibat adalah Eko Priyo Purnomo, David Efendi, dan Tunjung Sulaksono. Wawan-cara lapangan diadakan 24-27 Desember 2014.Lebih jauh dikatakan Ane, da-lam penelitian itu pihaknya menemukan beberapa persoa-lan yang terfokus pada persep-si publik terkait peran aktif pe-merintahan di DIJ dan peran kepemimpinan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

Meski ada ekspresi ketidak-puasan, dukungan masyarakat terhadap HB X tetap tinggi. Ini menunjukkan rakyat DIJ masih menaruh harapan besar HB X akan mampu membuat keisti-mewaan DIJ lebih terasa dam-paknya bagi peningkatan kese-jahteraan masyarakat.Besarnya dukungan itu men-jadi bukti loyalitas tradisional dari rakyat DIJ terhadap kepe-mimpinan HB X sebagai guber-nur, khususnya dari kalangan pendidikan tinggi yang menca-pai 90 persen. “Data ini menga-lami penurunan 4 persen dari angka 94 persen dukungan ma-syarakat berpendidikan tinggi terhadap jabatan HB X sebagai gubernur pada penelitian JIP UMY 2010,” beber Ane.

Paparan yang disampaikan Ane itu rupanya mengundang respons Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GKR Hemas. “Saya perlu menyampaikan re-aksi yang agak keras karena ada beberapa hal yang perlu saya njlentrehke (jelaskan, Red),” ung-kap permaisuri HB X yang hadir sebagai pembicara.Dengan panjang lebar Hemas menyampaikan polemik keisti-mewaan DIJ bukan hanya ter-jadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampai-kan pidato pada Desember 2010. Namun kondisi terjadi sejak era Orde Baru. “Kita itu di-kuya-kuya (dianiaya) sejak zaman Soehar-to. Saya tahu bagaimana pera-saan Ngarso Dalem karena saya setiap saat mendampingi beliau,” ucap Hemas.

Oleh karena itu, Hemas me-wanti-wanti agar dalam peneli-tian JIP UMY ke depan hendaknya tidak lagi mempersoalkan soal kepemimpinan di DIJ. Ditam-bahkan ibu lima putri ini, UUK diperoleh dengan perjuangan panjang. Menyadari itu, mestinya seluruh elemen masyarakat siap men-jalankan UUK. Ironisnya, lanjut dia, berbagai pemangku kepen-tingan seperti DPRD kabupaten, kota, dan provinsi maupun SKPD, tidak siap mengimplementasikan UUK tersebut. “DPRD nggak paham, SKPD nggak paham. Maka yang disalahkan kemu-dian kebijakan,” sesal ibu lima puteri ini.

Di mata senator yang meraih dukungan terbesar dalam Pe-milu 2014 lalu ini, responden yang diteliti perlu diperjelas. Responden yang diwawancarai mestinya bukan hanya masy-arakat biasa. Sebab, kadang masyarakat awam mengalami keterbatasan informasi dan pengetahuan.“Ajak dan tanya itu DPRD dan SKPD-SKPD. Apa pendapat me-reka,” pinta pemilik nama Tatik Drajat Suprihastuti sebelum dipersunting HB X dan berubah nama menjadi GKR Hemas ini.

Diingatkan, keistimewaan DIJ tidak akan terjadi bila tidak ada keraton dan kontribusi HB IX. Karena itu, semua pemangku kepentingan, mulai level yang paling depan seperti perangkat desa harus paham dan tahu ke-wajiban menjalankan UUK. Hemas juga menyesalkan ada-nya salah pengertian terkait pendataan tanah-tanah milik keraton. Upaya inventarisasi justru dibelokkan seolah-olah menuding keraton sedang ber-upaya meminta kembali hak-hak atas tanah-tanah tersebut.

“Keistimewaan DIJ itu seperti guci atau ember. Silakan diisi, jangan malah dikoyak-koyak oleh berbagai kepentingan politik dan kelompok. Saya ini kadang pusing juga. Masalah danais itu ber-sumber pada tidak selesainya pembahasan perdais di DPRD,” ucapnya.

Di tempat sama, pakar hukum UMY Isti’anah Zainal Asikin SH Mhum menceritakan, saat diri-nya menjadi anggota DPRD DIJ periode 2009-2014 pembahasan beberapa raperdais telah ram-pung. Di antaranya raperdais kelembagaan dan raperdais pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ. Kala itu, raperdais tinggal disahkan di paripurna.“Raperdais itu urung dipari-purnakan karena masih adanya polemik penggunaan kata pro-vinsi dan bukan provinsi,” ce-rita istri Hakim Agung MA Salman Luthan ini.

Meski demikian, dewan provinsi periode lalu te-lah berhasil menyelesaikan Per-dais Induk No 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistime-waan DIJ.Menyinggung belum dipaha-minya danais oleh masyarakat, Isti’anah menilai hal itu karena regulasi danais yang terlalu rumit. Kemudian danais tahap satu di-cairkan sangat terlambat. Lalu penyusunan perencanaan usulan danais tanpa melibatkan DPRD meski perdais telah mengaturnya. “Tidak adanya forum musrenbang khusus menampung aspirasi danais, sehingga keterlibatan publik sangat minim,” katanya.

Ia juga mengungkapkan pro-blematika keistimewaan DIJ bidang pertanahan. Substansi keistimewaan menempatkan Kasultanan Jogja dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan hu-kum, sehingga punya hak milik atas tanah.Sultan dan Adipati Paku Alam diminta melakukan inventari-sasi dan identifikasi tanah Ka-sultanan dan Kadipaten untuk kemudian mendaftarkan ke lem-baga pertanahan. “Substansi itulah membuat Sultan dan Adipati Paku Alam di posisi dilema-tis karena rentan menimbulkan keresahan terhadap rakyat yang dicintainya,” kata mantan wakil ketua DPRD DIJ ini.

Soal potensi konflik pertanahan, juga dikupas anggota DPD Afnan Hadikusumo. Ia bahkan menda-patkan informasi antara Pemprov DIJ dengan Keraton Jogja seka-rang berbeda pendapat soal status tanah di sejumlah tempat. “Salah satu contohnya tanah di timur Stadion Mandala Krida. Belum lagi tanah-tanah lainnya,” ujar Afnan. (mar/laz/ong)

sumber: http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/02/01/masyarakat-tak-puas-penggunaan-danais/


About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.