Ahmad Najib Burhani*

Pada survey yang diadakan oleh LSI (Lingkaran Survey Indonesia) pada 1-9 Mei 2014 diperoleh informasi bahwa warga Muhammadiyah yang sudah memutuskan untuk memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto- Hatta Rajasa (PS-HR) lebih besar (31,57%) daripada pemilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JKW-JK) (27,44%). Namun demikian, angka yang lebih besar (40,99%) dari warga organisasi modernis terbesar di Indonesia ini masih merupakan swing votersalias belum menentukan pilihan hingga saat survey dilakukan.

Polarisasi suara Muhammadiyah itu semakin kentara bila dilihat dari aksi dukung-mendukung yang dilakukan oleh aktivis organisasi ini. Sebagian aktivis, seperti M. Amien Rais (mantan ketua umum) dan Saleh Daulay (ketua umum Pemuda Muhammadiyah), menegaskan kepada publik bahwa mereka mendukung pasangan nomor satu. Sebagian warga Muhammadiyah yang mendukung koalisi Indonesia Raya atau koalisi Merah-Putih itu bahkan mendeklarasikan dukungan dalam wadah yang bernama Surya Madani Indonesia (SMI).

Pendirian SMI itu sebetulnya merupakan reaksi terhadap kelompok serupa yang didirikan oleh warga Muhammadiyah untuk mendukung JKW-JK, yaitu Relawan Matahari Indonesia (RMI). Wadah RMI ini didirikan diantaranya oleh Izzul Muslimin (mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah) dan Abd Rohim Ghazali (mantan sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Selain mereka yang tergabung dalam RMI, dukungan terhadap koalisi JKWI-JK juga datang dari tokoh-tokoh senior Muhammadiyah seperti Ahmad Syafii Maarif (mantan ketua umum), Abdul Munir Mulkhan, dan Rizal Sukma (Direktur Eksekutif CSIS dan pengurus PP Muhammadiyah).

Pertanyaannya, mengapa suara Muhammadiyah terbelah begitu tajam? Sebetulnya Muhammadiyah sebagai organisasi sudah memiliki posisi yang jelas, yaitu memilih untuk bersikap netral. Keputusan ini bahkan secara resmi telah tertuang dalam Maklumat Kebangsaan Menghadapi Pemilihan Presiden 2014 yang dikeluarkan Muhammadiyah pada Tanwir di Samarinda 23-25 Mei lalu. Dalam Maklumat itu Muhammadiyah memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih pasangan capres/cawapres yang memenuhi tujuh kriteria, yaitu: relijius, negarawan, decisive, mampu mengelola negara dengan baik, mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan negara, strategic, dan committed. Netralitas itu merupakan sikap politik yang dipegang secara konsisten oleh Muhammadiyah sejak lama. Bahkan ketika salah satu kader dan mantan ketua umumnya, yaitu M. Amien Rais, maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2004, Muhammadiyah secara resmi tetap memilih menjaga sikap netral ini.

Sebagai sebuah prinsip, sikap netral Muhammadiyah itu sebetulnya memiliki terjemahan dan penerapan yang beragam. Pada masa Orde Baru dan ketika Muhammadiyah dipimpin Amien Rais (1995-1998), netralitas itu ditekankan pada slogan “high politics” atau politik adiluhung. Artinya, keterlibatan Muhammadiyah dalam politik lebih ditekankan pada keberpihakan terhadap nilai-nilai moral dan sosial serta menghindarkan diri dari upaya memobilisasi masa untuk mendukung partai tertentu atau figur tertentu atau untuk mengejar jabatan dan posisi tertentu di pemerintahan.

Ketika Muhammadiyah dipimpin oleh Syafii Maarif (1999-2005), pilihan terhadap “high politics” ini tetap menjadi suara resmi organisasi. Namun bahasa slogan yang lebih sering dipakai adalah “menjaga jarak yang sama” ke semua partai dan aktor politik. Pada masa kepemimpinan M. Din Syamsuddin (2005-2015), prinsip netralitas itu juga menjadi pilihan resmi meski ia menggunakan strategi dan slogan yang berbeda dari Syafii Maarif, yaitu “menjaga kedekatan yang sama” dengan semua partai politik. Ketika Joko Widodo datang ke kantor Pusat Muhammadiyah di Menteng, dia diberi kesempatan oleh Din Syamsuddin untuk mengimami shalat Dzuhur berjamaah yang secara simbolis kadang dimaknai sebagai dukungan terhadap pencalonan Joko Widodo. Hal yang sama diberikan kepada Prabowo ketika datang ke Muhammadiyah. Din Syamsuddin, misalnya, mencerikan bagaimana dulu dia dan teman-temannya biasa memanggil Prabowo sebagai Umar. Sebutan yang mengacu kepada Umar bin Khattab (khalifah kedua dalam Islam) dan Umar bin Abdul Aziz (khalifah terkenal dari Dinasti Umayyah) ini dipakai untuk menunjukkan keberanian Prabowo membela Islam.

Jika suara resmi Muhammadiyah adalah netral, mengapa survey di atas menunjukkan bahwa warga ormas ini yang cenderung memilih pasangan PS-HR lebih besar dari mereka yang cenderung bergabung ke barisan JKW-JK? Ada beberapa penjelasan terhadap pertanyaan ini, diantaranya adalah faktor PAN (Partai Amanat Nasional).

Meski secara resmi PAN bukanlah partainya Muhammadiyah, namun organisasi inilah yang banyak berperan dalam membidani kelahiran PAN. Tak bisa dipungkiri bahwa logo dari PAN memiliki kedekatan dengan logo Muhammadiyah. Di samping itu, banyak aktivis dan warga Muhammadiyah yang menjadi anggota DPR (Dewan Perwakitan Rakyat) dari partai ini atau menjadi pengurus partai ini. Dibandingkan dengan jumlah warga Muhammadiyah di partai lain, maka tentu jumlah warga Muhammadiyah di PAN jauh lebih besar. Terlebih lagi ada upaya dari PAN untuk kembali mengambil hati warga Muhammadiyah terutama setelah PMB (Partai Matahari Bangsa) yang didirikan oleh aktivis muda Muhammadiyah tak mampu melewati electoral threshold pada pemilu 2009 yang lalu.

Ketika PAN memberikan dukungan resmi kepada Prabowo sebagai capres dan ditambah lagi cawapresnya adalah Hatta Rajasa yang merupakan Ketua Umum PAN, maka tak heran jika banyak warga Muhammadiyah yang menjatuhkan pilihannya pada pasangan PS-HR. Tentu saja ada faktor lain, seperti ideologi (kedekatan dengan partai-partai Islam lain), yang mempengaruhi pilihan warga Muhammadiyah. Namun faktor yang paling menentukan sepertinya adalah faktor PAN.

–oo0oo—

*Peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan aktivis Muhammadiyah.

sumber: http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2014/07/polarisasi-muhammadiyah-di-pilpres-2014.html