Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Demokrasi berbasis nilai-nilai Asia – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Demokrasi berbasis nilai-nilai Asia

Demokrasi berbasis nilai-nilai Asia

Oleh: David Efendi

sumber: http://koranopini.com/opini/item/2210-demokrasi-berbasis-nilai-nilai-asia


Dua hari berturut-turut, koran ini menurunkan dua tulisan menarik dan penuh polemik terkait eksistensi demokrasi di Indonesia pasca pilpres. Tulisan Hananto (15/09) dan Bachtiar (16/09) di koran ini tampaknya punya kegelisahan yang sama tentang adanya wacana ambisi kuasa elite politik tertentu untuk “membajak” sistem demokrasi melalui rencana usulan RUU pilkada melalui DPRD. Tapi, kedua tulisan tersebut melupakan analisis politik lokal di tengah menguatnya kultur masyarakat Asia. Tulisan ini hendak menjadi antitesis dari cara pandang kedua tulisan Hananto dan Bachtiar tersebut.

Membaca praktik demokrasi di Indonesia akan terkesan absurd tanpa menilik kembali analisis kultural historisnya. Secara kultural historis, praktek liberalisasi politik di Indonesia seringkali meninggalkan buih-buih persoalan serius. Demokratisasi di Era Soekarno dengan menguatnya parlemen berakhir dengan ‘otoritas’ tunggal yang berpusat dtangan Soekarno atas nama demokrasi terpimpin atau demokrasi ketimuran, sentralisasi kekuasaan. Penggulingan Soekarno yang dianggap merupakan sekenario dunia Internasional untuk mewujudkan nila-nilai demokrasi barat berujung pada menguatnya regim Soeharto yang bengis selama hampir 32 tahun.

Demokrasi dalam bingkai nilai Asia

Pasca reformasi, arus besar eforia demokrasi dari berbagai kelompok, menguatnya masyarakat sipil, hengkangya militer dari dwi fungsi ABRI, dan menguatnya politik lokal tidak serta merta diikuti dengan kapasitas kelembagaan dan personal dalam mengadopsi nilai-nilai berdemokrasi. Seperti, transparansi, hak asasi, dan keadilan untuk semua, sehingga menjadikan demokrasi hanya dipahami sebagai ‘pesta demokrasi prosedural’ (Dahl 1971) atau demokrasi elektoral ala Schumpeter. Inilah yang oleh banyak kalangan pakar dinamai sebagai demokrasi kebarat-barat-an (liberal democracy).

Gosip jalanan mengatakan bahwa lokalisasi persoalan di pusat ke level pemerintahan lokal di era pemilihan kepala daerah langsung hanya menghasilkan praktik korupsi di daerah dan politik transaksional. Inilah dampak demokrasi barat yang mengedepankan kebebasan individu, kompetisi bebas daripada nilai kearifan lokal dan nilai egalitarian yang merupakan bagian substansi demokrasi. Runyamnya persoalan politik lokal ini adalah akibat tercabiknya kohesifitas sosial yang sebetulnya menjadi perhatian utama masyarakat lapisan bawah.

Akan tetapi, harapan publik tentang perubahan substansial melalui gerakan ‘Jokowi’s effect” dianggap bisa menggagalkan rencana kekuasaan kelompok politik ‘barisan sakit hati’. Sementara, sejumlah media mencoba memancing di air keruh. Tentu saja, media adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas hiperealitas politik ini.

Dalam dunia perdebatan teoritis, demokrasi ini masih dipercaya sebagai sistem terbaik (walaupun mengadung sejumlah kelemahan: baca Larry Diamond, 2008). Dan, demokrasi oleh negara-negara baru sebagaimana data temuan Huntington (1992) yang direspon banyak pihak (termasuk yang kontra). Padahal, cara pandang ini sangat tidak menghargai apa yang disebut “Asian value”. Sebab, Huntington dianggap kurang peka melihat tradisi lokal dan kebudayaan lokal dan melalukan simplifikasi mengenai ramalannya tentang fenomena “class of civilization” (Mahbubani, 1996; Langguth, 2003). Tesis pakar politik dari barat itu menilai bahwa kultur masyarakat timur masih tidak cocok (compatible) dengan ide demokrasi barat. Tetapi, dunia pun kembali dikejutkan oleh buku provokasi karya Fukuyama (2006) mengenai akhir sejarah dimana demokrasi liberal dianggap tampil sebagai pemenang setelah collapsnya Komunism-sosialisme di Eropa.

Akhir-akhir ini di banyak forum akademisi, semakin santer terdengar kritik terhadap demokrasi. Demokrasi di Amerika misalnya dinilai cenderung corporatokrasi. Demokrasi di Asia mengatasnamakan demokrasi tetapi praktiknya adalah negara otoritarian (authoritarian state), bahkan dipenuhi praktik perbanditan (predatory state). Ini lantaran suatu negara dan pemeritahan tidak lagi dikendalikan oleh “the will of the people”, namun oleh sekelompok kecil orang/pebisnis besar yang jumlahnya tak lebih dari 1% dari populasi penduduknya.

Di Indonesia, demokrasi liberal pun terus menerus dipertanyakan mengenai apakah akan membawa efek kesejahteraan ataukah sebaliknya, bahkan di belahan bumi Asia atau di negara-negara barat demokrasi dianggap kehilangan orientasi kerakyatannys (Schaffer, 2000; Chomsky, 2007; Kohli, 1991; Sandel, 1998). Kasus Sinegal, sebenarnya bisa menjadi contoh menarik bagaimana demokrasi di sana diadaptasikan ke dalam kebudayaan lokal dan tidak serta merta menjadi arena kompetisi one man one vote. Yogyakarta sendiri juga bisa menjadi satu kasus menarik di masa depan untuk dapat dikatakan bahwa terbuka kemungkinan akan beragamnya praktik demokrasi yang terbaik untuk masyarakat berbasis kultur lokalitasnya.

Konsolidasi Kelompok Everyday Politics

Dari pembicaraan dua pekan terakhir ini, baik di media massa dan di warung-warung  (tempat orang-orang biasa berkumpul) sangatlah kentara bahwa masyarakat kecil atau wong cilik yang mendukung Jokowi juga ikut terlibat mendukung praktik pemilukada langsung (bukan oleh DPRD) sebagai pilihan yang sangat bersifat kerakyatan. Dalam situasi inilah, terminologi “rakyat” atau “kerakyatan” mempunyai daya tawar yang kuat melalui beragam ekspresi keseharian. Setidaknya, sebelum pemilu presiden sampai pada isu pemilukada pekan ini dan detik-detik perjalanan Jokowi menuju ke senayan.

Masyarakat Indonesia pada awal mulanya adalah kumpulan dari bangsa-bangsa yang mempunyai kedaulatan dan martabat masing-masing. Indonesia adalah konstruksi negara baru yang secara sadar atau tidak adalah peleburan kedaulatan yang sifatnya lokalitas. Ikatan nasionalisme sempit ini bisa saja hilang secara formalitas, karena telah mengakui kedaulatan negara republik Indonesia sebagai bentuk negara kesatuan, yang mengakui kebhinekaan, dan keberagaman etnis yang tersebar di seluruh nusantara. Namun, sebagaimana analisis Max Lane (2008) dan beberapa peneliti asing lainnya bahwa negara Indonesia sebagai bangunan unfinished nation-state (banga yang belum tuntas dibangun), masih juga mempertanyakan kembali apakah Indonesia bisa bertahan dalam badai krisis ekonomi yang sering menghantui (Emmerson, 2005), konflik komunal, dan kemungkinannya mengarah pada negara gagal (Wanandi, 2002).

Formulasi demokrasi ini sendiri menjadi pekerjaan yang sangat pelit. Terutama di era sekarang ini, dimana kekuatan sipil menjadi penting,  aktor-aktor politik tidak lagi didominasi oleh partai tertentu tetapi menyebar pada kuasa elit lokal, pengusaha, kaum akademisi yang tentu membutuhkan penjembatan untuk proses kematangan konsensus. Selain suatu polarisasi partai penguasa pasca pilpres sebagai official politics (Kerkvliet, 2010), hal lain yang perlu diapresiasi adalah menguatnya daya tawar kelompok everyday politik yang bersifat informal, kurang terorganisir tetapi jumlahnya sangat dominan di republik ini. Kebijakan politik yang cenderung dipaksakan hanya memancing mereka untuk konsolidasi dan bergerak go politics.

 -Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, pendiri Rumah Baca Komunitas, alumnus University of Hawaii at Manoa (Email:defendi83@gmail.com)

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.