Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Jogja Istimewa ‘Demokrasi’-nya? – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Jogja Istimewa ‘Demokrasi’-nya?

David Efendi)*207266_1858966826865_1021710661_32098422_2202192_n

Ada kesan yang teramat kuat upaya beberapa kelompok (politisi) yang membenturkan antar kelompok tradisi dan budaya dengan kekuatan arus utama modernism yang membonceng demokrasi dan demokratisasi. Kelompok loyalis terhadap kraton sering diposisikan sebagai kubu anti demokrasi juga pro-statisque yang berarti tidak amanah terhadap agenda reformasi 1998. Kondisi yang muncul kemudian kelompok pro-otonomi dengan konsep seragamisasi menguat dalam berbagai perdebatan akademik dan wacana media lantaran kawulo Yogyakarta bersekeras menolak mekanisme demokrasi liberal yang bernama pemilu. Penolakan terhadap liberalisasi politik ini mendapatkan legitimasi historis dan diikuti mobilisasi massa sebagai gerakan ‘informal politik’ yang ditopang keberadaannya berbagai ragam paguyuban. Singkat cerita, wajah politik lokal dan demokrasi ala Yogyakarta dianggap sudah cukup menciptakan situasi adem ayem toto tentrem kertoraharjo semenjak menggabungkan diri dengan NKRI (62 tahun).

Dalam nilai-nilai tradisi dan kebudayaan kawulo alit dan rakyat Yogyakarta secara  historis menempatkan manusia sebagai mahluk berbudaya yang dilingkupi oleh berbagai nilai-nilai cultural atau apa yang disebut  kearifan lokal. Artinya manusia tidak melulu sebagai mahluk biologis yang berhasrat kekuasaan apalagi menjelma menjadi mesin-mesin kapitalisme yang diboncengi oleh liberalisasi politik. Liberalisasi politik bermesraan dengan kapitalisme melahirkan pemimpin-pemimpin yang menganut logika mesin siapa mendapatkan apa dan dengan rasionalitas kebebasan demokrasi liberal yang dilabeli sebagai bentuk keadulatan uang. Suara rakyat menjelma menjadi suara uang di pundak actor politik miskin kearifan sejarah.

Kompleksitas Makna Demokrasi

Ada pihak yang betul-betul ingin memonopoli definisi demokrasi. Ada lembaga yang merasa paling mempunyai otoritas mengartikannya. Katakana saja  pemerintah dan tim yang merancang RUUKY. Padahal, demokrasi sendiri, jika dipahami sebagai barang impor tentu mengandung kesalahan fatal apabila diterapkan secara membabi buta dan mengandung persoalan kronis jika dijadikan mesin legitimasi yang mengikuti cara fikir dan logika pasar—untung rugi. Perdebatan arti demokrasi sendiri cukup banyak lalu muncul terminologi baru demokrasi liberal, demokrasi secular dan sebagainya. Demokrasi dalam konteks Yogyakarta lebih terhormat dan tepat jika dipahami sebagai ‘bentuk aspirasi’ rakyat ketimbang sebuah mesin demokrasi prosedural dengan kompetisi tarung bebas yang tentu saja problematic. Demokrasi liberal sendiri lalu kita tafsirkan ulang sebagai upaya pemerintah pusat untuk memisahkan kekuasaan tradisi (kraton) dengan kekuasaan modern (politik as usual) dalam jabatan gubernur. Model sekularisasi yang mengancam ketercerabutnya antara institusi kraton sebagai pemegang kuasa budaya dan politik riil ini menjadi sangat kental ketika fragmentasi elite nasional dan partai politik semakin runyam lebih-lebih dipicu oleh pemilihan langsung, konflik personal Sultan dan SBY dan seterusnya.

Wajar saja jika rakyat jogja menolak demokrasi yang menganut logika mesin yang tentu saja bertentangan dengan logika budaya lokal yang lagi-lagi dianggap ‘irasional’ yang meliputi kekayaan cara pandang dan fikir dan karya-kara agung yang syarat nilai kearifan lokal, tradisi, adat-istiadat, dan tatanan social yang ratusan tahun sudah dipelihara dan dikembangkan. Rakyat jogja sekali lagi tidak bisa dikatakan sebagai komunitas anti demokrasi tetapi bisa jadi memang sebagain besar akan menolak segala upaya homogenisasi baik itu GOLKARisasi , PDI-P sasi, atau DEMOKRATisasi karena sejatinya telah melekat identitas bersama bahwa Yogyakarta adalah rumah multicultural, rumah kebhinekaaan dan tentu saja masih sangat relevan untuk menyandang gelar sebagai miniature bangunan keindonesiaan kita bersama.

Banyak suara subaltern ketika membincangkan isu demokrasi di Yogyakarta yang berujung pada temuan yang sederhana tetapi mengena bagaimana mereka memaknai demokrasi seperti penghargaan terhadap minoritas dan kelompok tertindas. Pendek kata demokrasi diartikan sebagai proses dan bukan mesin.  Jika demokrasi jogja harus berkiblat kepada demokrasi ala Amerika atau ala Jakarta termasuk demokrasi yang dipahami oleh pemerintah pusat maka Yogyakarta memang tidak membutuhkan demokrasi itu. Namun, apabila demokrasi dimaknai sebagai penghargaan atas entitas yang berbeda, miniritas, dan aspirasi kebanyakan warga melalui ekspresi loyalitas kepada tatanan tradisi di mana kraton menjadi symbol kesatuan masyarakat Yogyakarta dan gubernur sebagai proteksi dan benteng rakyat Yogyakarta menghadapi kerasnya ppertempuran pasar bebas (kapitalisme) dan juga liberalisasi politik yang menghalalkan segala cara. Mereka membutuhkan benteng itu, karena sesungguhnya benteng jogja ini adalah benteng terakhir untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang memanusiakan menusia dan bukan sebaliknya: menjadikan manusia sebagai mesin atam politisi busuk untuk meraup keuntungan dari demokratisasi  pasca reformasi.

Opsi demokrasi plus kearifan lokal atau demokrasi istimewa ala Yogyakarta ini ternyata mendapat apresiasi sangat luas oleh banyak kalangan baik ilmuwan kampus, budayawan, senimana jalanan, seniman kondang, pelawak, kelompok masyarakat yang berprofesi  ‘unik’, LSM/NGO,  mahasiswa, pemuda, organisasi kemasyarakat, dan sebagainya. Terlepas masing-masing punya kepentingan namun berbagai argumentasid an rasionalitas yang dibangun untuk menjustifikasi memang perlu kita hargai karena mereka punya basis alasan yang masih bisa dinalar dengan akal waras manusia modern sekalipun. Jadi, ini juga menjadi kritik keras atas ‘kegagalan’ demokrasi liberal di Indonesia yang terus memakan korban rakyat lantaran anggaran, keadilan, sudah ditangan para mafia yang notabene produk tarung bebas dalam ajang pemilihan umum secara langsung.

Catatan penutup

Kemunculan gangster politik yang membajak demokrasi semenjak keruntuhan oder baru memang perlu diantisipasi sedemikian rupa agar tidak semua gawang dapat dibobol olehnya. Bentuk-bentuk mafia demokrasi yang berlenggang kangkung di negeri merupakan fenomena yang oleh Vedi R Hadiz (2010) disebut sebagai kesuksesan konsolidasi elite lama untuk memenangkan kompetisi politik (survival of old elite) dan juga oleh Sidel yang menengarai kemunculan bos-bos lokal  (local bossism) yang selalu mendapatkan ‘profit’ dari segala proses demokratisasi ini. Mereka berjejaring dalam berbagai partai politik dari level daerah ke pusat dan sebaliknya. Mereka berusaha mempertahankan dan mengakumulasi capital (social, politik, ekonomi, dan budaya) dari kesempatan manufer politik ala pemilihan langsung (pilkada) dengan praktek korupsi dan berbagai bentuk kejahatan anti-rakyat lainnya yang mewujud dalam kebijakan pemerintah yang hanya menghamba kepada pemilik modal dan sponsor. Jika demikian adanya, maka ide mempertahankan ‘keistimewaan’ Yogyakarta di mana sultan ditetapkan sebagai gubernur adalah opsi “aman” untuk  menerapkan ushul fiqh bahwa ‘menghindarkan kemudhoratan yang lebih besar itu harus didahulukan’.

Heterogenitas arti dan jabaran demokrasi menjadikan kita harus saling menghargai konteks lokalitas dan budaya yang menyelimuti. Paksaan-paksaan mesin demokrasi hanya berujung pada kegagalan sebagaimana yang sudah terjadi di banyak tempat seperti apa yang ditulis Scaffer (1998) dalam Democracy in Translation yang mengupas bagaimana komunitas lokal mengadopsi demokrasi secara kreatif dengan memasukan nilai-nilai tradisi tanpa perasaan fanatic  dan bukan membabi buata menerima  demokrasi liberal ala barat yang menuhankan indivisualisme dan kebebasan. Toh, jika demokrasi harus bermuara kepada kesejahteraan rakyat pasti banyak cara yang berbeda yang bisa ditempuh untuk mewujudkannya sebagimana cara Singapura membangun negara-kota dan Malaysia dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai Asia (Asian value). Karena itulah, jogja value juga harus memberikan warna tersendiri untuk menciptakan keistimewaan demokrasi  Jogja. Sekali lagi, jogja istimewa bukan hanya statusnya tetapi juga demokrasinya.

David Efendi, Mahasiswa Ilmu Politik di University of Hawaii, USA. Pegiat Partai Rakyat Membaca.

 

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.