Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Studi Pemilu dan Kepartaian di Indonesia – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Studi Pemilu dan Kepartaian di Indonesia


Oleh: David Efendi, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY


Dalam studi pemilu lanjutan setidaknya ada tiga komponen besar yang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Ketiga elemen itu antara lain yaitu pertama, penyelenggara atau stakeholder yang terdiri dari KPU/D, Bawaslu/Panwaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kedua, Partisipasi (public participation) yang terdiri dari unsur partai dan masyarakat. Ketiga, adalah regulasi pemilu. Dalam rangka memperjelas karakteristik pemilu di Indonesia juga akan dibahas jenis pemilu yaitu pemilu eksekutif (Pemilu Presiden dan Wakil, Gubernur, Bupati/Wali Kota) dan pemilu legislative (DPR/D dan DPD). Keempat bagian tersebut akan dibahas lebih detail sebagai berikut.

Penyelenggara Pemilu

Sistem dan model penyelengraaan pemilu setiap Negara demokratis tidak sama persis. Di Indonesia juga mengalami kemajuan dari aspek lembaga penyelenggara maupun desain teknis pelaksanaan seperti metode penghitungan suara. Untuk pemilu 2009, Negara melalului UU No. 15 tahun 2011 dibentuklah Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu secara nasional dan berdiri juga dilevel propinsi/daerah setingkat, kabupaten dan kota. Badan ini tidak pernah ditemui sebelumnya di tahun 2004 maupun 1999. Untuk pemilu 2014 tahun depan, sudah dibentuk lembaga yang akan menangani pelangaran kode etik penyelenggara pemilu yang disebut dengan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jadi, periode ini kita mengenal penyelenggaran pemilu terdiri dari 3 jenis lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

  1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
  2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
  3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
  4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
  5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
  6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
  7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelembagaan Bawaslu yang bersifat tetap dibentuk untuk menjamin agar Pemilu benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan kesekretariatan Bawaslu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana diubah melalui. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Sesuai dengan pertimbangan dalam merumuskan Visi Bawaslu, penekanan pada aspek integritas dan kredibilitas menjadi substansi yang sangat penting untuk diwujudkan sebagai prasyarat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Oleh karena kata integritas, kredibilitas dan pemilu yang demokratis merupakan kata kunci dari Visi Bawaslu sehingga perlu ada pemahaman bersama (common platform) mengenai platform Bawaslu tersebut.

Pertama adalah Integritas. Integritas dapat diartikan sebagai sebuah konsep memiliki keterkaitan dengan konsistensi (consistency), tindakan (actions), nilai-nilai (value), metode (methods), ukuran-ukuran (measures), prinsip-prinsip (prinsiciples), harapan (expectation) dan capaian (outcome). Pada umumnya terminologi integritas digunakan sebagai konsep yang holistik, memastikan (judging) integritas sebuah sistem dengan parameter yang dikembangkan sendiri mampu mencapai (ability to acvieve) tujuan (goal) yang dirumuskan sendiri. Ada juga yang melihat integritas sebagai kualitas (quality) dalam memiliki sense of honesty dan truthfulness yang memotivasi adanya sebuah tindakan. Kosa kata yang sering dikontraskan dengan integrity adalah hypocrisy (kepura-puraan). Sedangkan secara etimologis, kosa kata integritas berasal dari bahasa latin integer yang artinya whole atau complete (menyeluruh atau lengkap).  Dalam konteks ini integritas dapat dibandingkan dengan personal inner sense dari “wholeness” sebagai derivasi dari say (perkataan) yang honest (jujur) dan consistency (konsistensi) dari karakter.

Kedua, kredibilitas. Terminologi kredibilitas secara tradisional (wikipedia, the free ensyclopedia), memiliki dua komponen kunci: trustworthiness (dapat dipercaya)  dan  expertise (memiliki keahlian) yang keduanya memiliki komponen subyektif dan obyektif.  Trustworthiness lebih pada faktor subyektif tetapi tetap meletakkan ukuran-ukuran (measurements) yang obyektif seperti establishes reliability. Expertise dapat berupa penerimaan secara subyektif akan tetapi juga termasuk karakteritistik obyektif dari sumber daya (source) atau warta (message), seperti mandat (credentials), keterangan (certification) atau informasi (information) yang berkualitas.  Komponen kedua dari kredilibilitas adalah source dynamism (charisma) and physical attractiveness.

Dengan menekankan pada upaya pengembangan integritas dan kredibilitas di bidang pengawasan, diyakini akan melahirkan kinerja pengawasan Pemilu yangsemakin dihormati semua pihak. Dengan demikian akan mendorong semua pihak untuk menghormati semua lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan menetapkan hasil Pemilu.

Terakhir adalah Pemilu yang demokratis. Pemilu adalah salah satu pilar negara demokrasi, selain pilar-pilar lainnnya seperti adanya peradilan yang bebas dan independent dan dijalankannya trias politica yakni pemisahan antara kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial serta adanya check and balance.  Tanpa adanya Pemilu yang demokratis maka adanya negara demokratis sulit untuk diwujudkan.

Dalam prakteknya, Pemilu yang diselenggarakan oleh sebuah “negara demokratis” hanya sekedar memenuhi syarat prosedural. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia pada era rejim otoritarian Orde Baru. Pada saat ini dalam era transisional menuju sebuah negara demokrasi maka perbaikan secara substansial terhadap Pemilu perlu dilakukan. Standar yang diakui secara internasional dan menjadi rujukan untuk melihat apakah sebuah Pemilu sudah demokratis adalah standar yang dibuat oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).  Setidaknya ada 15 aspek yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat Pemilu yang demokratis. (International IDEA di dalam Perludem 2007). Ke 15 aspek itu meliputi:

  1. Penyusunan Kerangka Hukum.
  2. Pemilihan Sistem Pemilu.
  3. Penetapan Daerah Pemilihan.
  4. Hak untuk memilih dan dipilih
  5. Badan Penyelenggara Pemilu
  6. Pendaftaran Pemilih dan Daftar Pemilih.
  7. Akses Kertas Suara bagi Partai Politik dan Kandidat.
  8. Kampanye Pemilu yang Demokratis.
  9. Akses Media dan Kebebasan Berekspresi.
  10. Pembiayaan dan Pengeluaran.
  11. Pemungutan Suara.
  12. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.
  13. Peranan Wakil Partai dan Kandidat.
  14. Pemantau Pemilu.
  15. Kepatuhan terhadap Hukum dan Penegakan Peraturan Pemilu

Jika kita komparisan syarat pemilu demokratis dengan kewenangan Bawaslu menurut UU No.15 Tahun 2011 penyelenggara pemilu maka bawaslu mempunyai potensi untuk mewujudkan berbagai persyaratan tersebut diatas dalam tahapan pemilu. Dalam pasal 69 UU tersebit disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri. Dalam pasal 73 disebutkan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu adalah dalam rangka pencegahan dan penindakan yang dilaksanakan d setiap tahapan pemilu.

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu)

Dalam Bab V pasal 109 UU.no 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personal penyelenggara pemilu lainnya baik oleh KPU/D maupun Bawaslu/Panwaslu. Lembaga ini pada pemilu 2009 belum ada sehingga kehadirannya ini juga bagian dari experimentasi demokrasi dalam pemilu—di mana pihak-pihak yang bekerja dengan paying hokum juga tetap diawasi sehingga persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh lembaga terkait dapat diselesaikan melalui lembaga ini.

Partisipasi

Ada dua jenis partisipasi politik yang lazim terjadi yaitu dari unsur peserta pemilu yaitu partai politik dan dari unsur masyarakat sebagai pemilih (voters). Kedua unsur ini adalah syarat mutlak berjalannya pemilu dalam format negara demokrasi. Kedua unsur tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai hak politik warga untuk berpartisipasi dalam politik baik secara kelembagaan (partai) maupun individual.

1. Partai Politik

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam demokrasi kontemporer (Firmanzah 2008). Peranan partai politik, semenjak lengsernya orde baru di Indonesia, semakin sentral dalam memungkinkan masyarakat berpartisipasi, menyalurkan ide, pendapat, dan gagasan secara kelembagaan (sistematis). Hal ini sanada dengan temuan Max Weber (1959) dimana partai politik yang mendapatkan legitimasi legal-formal ini mempunyai tanggung jawab untuk bekerja dengan professional—untuk memungkinkan kandidatnya menduduki kekuasaan dan pendukungnya mendapatkan manfaat darinya. Selain itu, partai politik menjadikan pluralisme pilihan politik tetap terjaga. Partai politik beserta perangkat organisasi dan aturan di dalamnya termasuk visi misi diharapkan mampu ‘menundukkan’ hasrat politik aktifis/politisi di dalamnya.

Untuk dapat menganalisa system kerja dan peran ideal partai politik yanga ada di Indonesia khususnya maka kita perlu paparkan juga beberapa definisi partai politik yang cukup banyak variasinya. Beberapa menekankan pada keunikan partai politik dibandingkan organisasi lain (Duverger, 1976), atau menekankan fungsi parpol sebagai opini builder (Seilere, 1993). Partai politik juga didefinisikan sebagai kelompok otonom yang melakukan rekruitmen politik dalam pemilu (Ranney & Kendall, 1956). Sebagian besar definisi memusatkan perhatian pada relasi partai dengan kekuasaan. Sementara La Palombara dan Weiner (1966) memberikan kriteria dasar sebuah perkumpulan disebut partai yaitu terkait durasi waktu berdiri, struktur organisasi, tujuan berkuasa, dan dukungan besar dari publik.

Lebih elaborative analitis, John Kenneth White (2006) dalam buku Handbook of Political Party (Katz & Crotty,eds 2006) mengaktegorikan dua kutup ilmuwan politik yang mendefinisikan partai menjadi dua klaster besar yaitu kelompok yang menekankan pada ideologi(sasi)/ideology based orientation dan kelompok kedua yang menempatkan partai politik sebagai mediating organization (hlm.6) dimana partai politik menjadi penghubung antara massa dengan pemerintahan serta interaksi di dalam proses tata kelolanya.  Beberapa ilmuwan ahli partai politik yang berada di kelompok pertama seperti Edmund Burke (1770) dan Renald Reagen (1984) mungkin dalam hal ini dapat kita masukkan juga kelompok yang menaruh perhatian pada identitas partai seperti Riswanda Imawan. Kelompok kedua cukup banyak ilmuwan yang ada di dalamnya seperti, untuk menyebutkan beberapa, Antony Downs, Leon D Epstein (1980), Joseph Schlesinger (1991), dan John Aldrich (1995). Di Indonesia cukup banyak kelompok memang berada juga di kubu ini dimana ideology partai dianggap telah ‘selesai’ dan kepentingan politik dalam arena ‘perebutan legitimasi kuasa’ parktis menjadi dominan (meanstream)

White juga menyampaikan gagasannya terkait paradigm partai politik yang mungkin cukup diengaruhi oleh falsafah individualis dan egalitarian serta background masyarakat yang sudah cukup well informed. Dua model paradigm yang ditawarkan adalah pertama, model rasional-efesien. Kedua, model pertanggungjawaban partai politik. Model pertama menysaratkan adanya kader partai yang professional untuk memasarkan partai. Mereka dapat direkrut dari luar partai termasuk kandidat yang diusung. Pendekatan ini juga yang mungkin kini kerap digunakan oleh lembaga survey di Indonesia yang mengkaji perilaku memilih (voter behavior) dengan pendekatan rational choice model (Baca Buku Kuasa Rakyat).

Berepa persoalan terkait partai poltik setidaknya ada tiga macam. Pertama, fenomena personalisasi figur. Personalisasi individu dalam partai marak di Indonesia sebagai ekpresi sosiologis masyarakat yang menaruh penghormatan simbolik. Hal ini senada dengan Aldrich (1995) yang mengungkapkan bahwa ‘the major political party is the creature of the politician, the ambitious office seeker and the officeholder: they have created and maintained, used or abused, reformed or ignored the political party when doing so…the political party is thus an ‘endogenous’ institution—an institution shaped by these political actor’.

Adalah Hanspeter Kriese (2011) yang cukup membantu kita menjelaskan fenomena personalisasi partai politik di dunia. Setidaknya dia telah sangat serius memperbandingkan fenomena ini di beberapa Negara di Eropa. Dia melihat trend dari media dengan melihat tingkat personalisasi dari pemberitaan. Salah satu hasil yang menunjukkan dua trend yang terjadi bersamaan adalah di belanda yaitu meningkatnya pemberitaan personal dengan konsentrasi masyarakat terhadap sosok tertentu. Kajian ini juga menyangkut tentang kekuatan karismatik seorang aktor politik. Hal ini dapat terjadi dimana pun tidak memperhitungkan apakah Negara tersbeut sedang membangun demokrasi (developing democracy) atau sudah mapan (established democracy). Dalam kajiannya, Kriese tidak hanya membicarakan personalisasi tetapi juga presensialisasi—fenomena dimana segala persoalan politik dan pembangunan dalam pemberitaaan media dilokalisir kedalam peran sosok presiden.

 

Kedua, sentralisasi partai politik. Kuatnya peran parpol dalam format demokrasi dan desentralisasi di Indonesia seringkali menimbulkan persoalan. Partai yang berkedudukan di pusat menjadi penentu keputusan-keputusan politik yang ada di daerah sehingga kreatifitas pegiat partai politik di daerah terbatasi. Bahkan banyak isu-isu lokal yang seharusnya tertangani dengan baik oleh partai di tingkat lokal menjadi konfliktual ketika pusat mencampuri persoalan di daerah.

Dan terakhir, independensi partai. Partai politik sebagai organisasi otonom (Rannet dan Kendall, 1956) memberikan arahan bahwa lembaga ini harus otonom dalam rangka merebut jabatan publik untuk menentukan kebijakan umum. Tanpa otonom, maka tidak aka nada jaminan pelaksanaan kekuasaan itu dalam rangka memenuhi ekpektasi anggota dan pendukung partai. Dalam hal ini persoalan keuangan partai yang mengakibatkan format politik di Indonesia tidak berkarakter. Koalisi temporer dan ‘oposisi semu’ adalah bagian dari persoalan independensi partai. Pada UU partai politik yang terbaru yaitu baik UU Parpol 2008 atau No. 2 Tahun 2011 memberikan kesempatan Partai semakin leluasa mendapatkan pembiayaan politik. Dalam pasal 34 UU tersebut dikatakan bahwa keuangan partai bersumber dari: (a) Iuran anggota, (2) sumbangan yang sah menurut hokum; dan (3) bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, fungsi Partai Politik setidaknya terdiri dari beberapa macam yaitu antara lain sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, media partisipasi politik bagi warga, artikulasi aspirasi masyarakat, dan rekruitmen politik/perkaderan. Fungsi-fungsi tersebut dapat dikategorikan sebagai fungsi internal partai. Sementara untuk kepentingan eksternal yang lebih luas, partai harus mempunyai komitmen yang kuat tentang keberpihakan kepada kepentingan Negara yang menyangkut tanggung jawab moral, konstitusional, dan etika politik.

Partai politik yang telah disyahkan  dan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi secara kelembagaan demokrasi. Partai sebagai pilar demokrasi di Indonesia mengalami pasang naik dan pasang surut  dalam bahasa lain mengalami perkembangan/eforia seperti yang terjadi pada Orde Lama dan Pasca Reformasi dan juga memgalami penyederhanaan (sepanjang orde baru hanya ada 3 partai politik).

Pada saat orde baru, Negara mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui UU No.3 Tahun 1973. Berdasarkan regulasi tersebut, partai-partai yang dianggap sealiran ‘dipaksa’ melebur membentuk masing-masing satu partai dan terbentuklah dua partai di luar Golkar yaitu PPP yang mewakili kelompok Islam dan PDI yang mewakili kelompok ‘nasionalis’. Selama lebih dari 30 tahun dengan 6 kali pemilu hamper dipastikan sebelum pemilu jikalau pemenangnya adalah golkar. Untuk memulihkan ‘demokrasi semu’ dan dalam rangka membangun kembali struktur politik maka pada tahun 1999 diundangkannya dua jenis Undang-Undang yaitu UU no. 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan UU No.3 Tahun 1999. Dan setelah pemilu 1999 UU tentang partai politik telah berubah sebanyak dua kali UU no. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011.

Keterlibatan publik untuk mendukung kemenangan partai politik dalam kompetisi yang fair dalam pemilu berkala mempunyai motivasi bermacam-macam. Kampanye adalah salah satu ‘upacara’ yang sangat penting yang biasa dilakukan oleh partai politik di mana pun berada dalam rangka membangun opini publik mengenai isu tertentu untuk mendapatkan dukungan terutama kelompok pemilih rasional (rational voters). Kelompok ini pada umumya menganggap keberadaan partai politik adalah sebagai mediator antara the governance dan the governanced.  Sementara partai politik sebagai opinion builder banyak disoroti oleh Larry M. Bartels (2008) yang melakukan study dengan rentang periodesasi cukup panjang, 70 tahun, untuk mengetahui bagaimana perilaku memilih (electoral behavior) yang memunculkan apa yan disebut ‘psycology of choice’ dimana media massa dan keberadaan partai politik menjadi titik point utama. Hal ini dapat dilihat dari formasi opini/wacana dan isi pemberitaan media.

Ilmuwan politik lainnya, seperti Jennifer K.Smith dan Donald P.Green (2003) menekankan kajian kampanye yang dihubungkan dengan persoalan collective action yang lebih awal dikembangkan oleh Olson dalam bukunya ‘The Logic of Collective Action’. Olson berargument bahwa gerakan politik dalam skala besar hampir dipastikan akan mengalami kegagalan karena partisipan berfikir tidak akan mendapatkan keuntungan yang cukup akibat jumlah orang yang ikut serta sangat besar. Hal ini berbeda dengan gerakan-gerakan yang spesifik dan skalanya kecil. Pandangan ini memang sedikit memingirkan persoalan komitmen moral tertentu yang diyakini oleh masyarakat tentang mimpi perubahan yang seringkali melupakan alasan keuntungan ekonomi dalam tindakan sosialnya.

Kajian ini cukup menarik ketika pemilih mempunyai disrepensy dan gap pengetahuan dan informasi yang sangat besar seperti di Indonesia. Orang dengan mudahnya akan berfikir manfaat dan keuntungan apabila bergabung dalam gerakan politik atau tidak bergabung. Apabila tidak ada penjelasan mengenai nilai pragmatis jangka pendek maka orang akan cenderung tidak mau bergabung tetapi ini perlu diteliti secara empirik untuk membuktikan kebenarannya.

2. Individu

Dalam kaitan ini, perlu kiranya partisipasi didefinisikan dan dimaknai secara tepat dalam rangka untuk memberikan bobot peran masing-masing elemen masyarakat dalam dinamika pembangunan demokrasi. Banyak pendapat yang sudah mengungkapkan arti partisipasi diantaranya adalah Ernstein (1969) yang menciptakan beberapa tangga atau derajat partisipasi mulai dari non-participation, tokenism dan citizen control and power (active participation). Beberapa ilmuwan menempatkan kriteria tindakan warga yang dilakukan secara sukarela dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik ( Verba dan Nie, 1972; Parry, Moyser, dan Day 1992). Sementara Brady (1999) dan Conwey (2000) telah bersepakat tentang empat jenis kriteria dari tindakan yang dapat dikatakan sebagai partisipasi yaitu harus memenuhi syarat (1) tindakan, (2) oleh orang biasa, (3) dilakukan secara sukarela, (4) untuk mempengaruhi kebijakan publik ( Mujani, dkk, 2011:5).

Partisipasi masyarakat baik dalam pemilu legislative maupun pemilu presiden dan berbagai pemilukada adalah salah satu manifestasi partisipasi politik warga yang sangat mudah diukur. Selain jenis partisipasi dalam pemilu, warga juga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan lain mulai di level desa sampai tingkat pusat. Masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial sebagai bentuk partisipasi seperti penggalangan dana untuk partai, kampanye, kerja bakti. Partisipasi juga dapat berupa ketidaksepakatan terhadap kebijakan dengan cara misalnya masyarakat menandatangani petisi penolakan program, memboikot keputusan pemerintah, mogok dan sebagainya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani, R William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (2011) yang menganalisi fenomena perilaku memilih dari tahun 1999 sampai 2009 menghasilkan salah satu temuan yaitu konfigurasi jenis perilaku pemilih yang juga diikuti model pendekatan untuk memahaminya yaitu dengan model sosiologis, psikologis, dan model pilihan rasional (rational choice). Dari ketiga model itu kemudian dilakukan pengukuran (measurement) dari pertanyaan terkait tindakan politik warga mengapa seseorang memilih partai dan kandidat tertentu dan mengapa tidak.

 

Ketiga pendekatan ini seolah berjalan linear sebagai transformasi pendekatan untuk mendapatkan akurasi tertentu namuns ebenarnya keempat model ini tidak lantas menggantikan model sebelumnya akibat klaster masyarakat dengan jenis perilaku politiknya tidak serta merta mengikuti perkembangan pendekatan pengkuran. Pemilih tradisional tetap ada walau dalam waktu yang sama bertambah jenis pemilih rasional. Untuk membangun pemahaman lebih baik, ketiga jenis model tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

 

Model Sosiologis Model Psikologis Pilihan Rasional
Pertimbangan pemilih Kelas sosial, agama, ethnik, bahasa, ideologi Kesadaran politik (party ID), budaya demokrasi, ekpektasi, informasi Factor ekonomi (mendapatkan keuntungan dari pilihan)
Kelemahan (1).Kesulitan mengukur sebarapa kuat factor tersebut berpengaruh pada pilihan.(2).Tidak mampu emnjelaskan perubahan politik yang sangat ‘cepat.’ Tidak ada demarkasi yang tegas antara factor sosilogis dan psikologis; riset dgn pendekatan ini belum signifikan Collective action mempercayai bahwa seseorang melakukan tindakan yang sama dengan jumlah yang besar maka tidak ada hasil yang dapat diterima  sehingga orang akan memilih tidak melakukan/memilih
Kelebihan Tidak ada tersedia alat ukur yang konstan/tetap Tidak adanya alat ukur yang stabil Adanya formula pengkuran sehingga dapat dilakukan diberbagai tempat

 

Partisipasi, dengan derajat sekecil apa pun, adalah bagian terpenting dari proses pemilu. Bland, dkk (2011) dalam artikelnya ‘Measuring the quality of election administration’ menempatkan partisipasi sebagai satu dari tiga elemen penting dalam pemilu yaitu kompetisi dan integritas proses.

 

Selain itu, terdapat juga jenis partisipasi individu sebagai peserta dalam pemilu yaitu hak untuk mencalonkan sebagai anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) yang mana ini adalah pemilu perseorangan untuk mewakili ‘ruang’. Di Amerika dewan inilah yang lazim disebut sebagai ‘senat’. Salah satu perbedaan adalah system presidensial di Indonesia tidak menghendaki model parlementer becameral kuat. Namun beberapa dinamika menunjukkan penguatan peran DPD sebagiaman yang telah diputuskan oleh MK.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya direduksi oleh UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Hal ini disambut baik oleh DPD yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang dibawah dominasi DPR; dominasi berlebihan yang mencederai sistem bikameral yang konon dibentuk untuk tujuan mulia yaitu terciptanya sistem check and balance yang baik.

 

Dari beberapa poin gugatan yang diajukan DPD, 4 (poin) poin diantaranya merupakan pokok eksistensi dan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu :

  1. Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU setara dengan DPR dan Presiden;
  2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU;
  3. Kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU; dan
  4. Keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas.

Putusan MK dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf a, d, e, h dan Pasal 147 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya setiap RUU yang diajukan oleh DPD tidak lagi melalui proses di Badan Legislasi melainkan diperlakukan setara dengan RUU yang diajukan oleh Presiden, dan akan tetap dianggap sebagai RUU yang diajukan oleh DPD. Putusan ini jelas mengembalikan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan DPR dan Presiden.

 

Satu nafas dengan putusan ini, Pasal 18 huruf (g), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) UU P3 dinyatakan dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa “DPD”, yang artinya mengakui keberadaan DPD sebagai lembaga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya yaitu DPR dan Presiden untuk mengajukan RUU.

Pasal 143 ayat (5) UU MD3 juga dianggap dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa, “… kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Hal yang sama berlaku pula terhadap Pasal 144 UU MD3 dimana pasal ini dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa, “… dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Dalam amar putusannya pula, MK menyebutkan bahwa Pasal 150 ayat (3) UU MD3 berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ”DPD mengajukan Daftar Isian Masalah (DIM) atas RUU yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Dengan amar ini dapat disimpulkan bahwa DPD berwenang untuk terlibat dan membahas RUU mulai dari tahap pengantar musyawarah, tahap pengajuan dan pembahasan DIM, dan tahap pendapat mini.

Kita dapat mengidentifikasi dasar pertimbangan pembentukan DPD menurut ciri politik sebagaimana yang telah menjadi konsensus politik bangsa kita, tetapi juga sesungguhnya dapat kita dalami dasar-dasar teoritis yang mendukung keberadaan lembaga DPD tersebut. Secara  teoritis keberadaan DPD untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) dalam lembaga legislatif itu sendiri, di samping antarcabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Di samping itu juga untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah-daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif. Secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan DPD akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI; semakin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; akan meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.

Keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat seperti halnya memberikan implikasi harapan yang kuat pula dari rakyat kepada lembaga DPD karena Anggota DPD secara perorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Jelasnya, dapat dilihat dari sisi aspek keterwakilan dan dalam tata cara pemilihan Anggota DPR dan DPD tersebut seperti terlihat pada Gambar di bawah ini:

Keanggotaan DPD untuk pertama kalinya dipilih pada pemilu tahun 2004 yang lalu yaitu berjumlah 128 orang yang terdiri atas 4 orang dari 32 provinsi. Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda belum terwakili. DPD dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang mencerminkan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

DPD memiliki kekhasan karena anggotanya merupakan wakil-wakil daerah dari setiap provinsi. Tidak ada pengelompokan anggota (semacam fraksi di DPR), anggota DPD merupakan orang-orang independen yang bukan berasal dari partai politik atau politisi profesional tetapi berasal dari berbagai latar belakang misalnya sebagai pengacara, guru, ulama, pengusaha, tokoh Ormas atau LSM, serta ada beberapa anggota DPD yang mantan menteri, gubernur, bupati/walikota, dan lain-lain. Ada pun menurut UUD 1945 Pasal 22D DPD mempunyai wewenang/fungsi sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah ini.

Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD baik di Propinsi maupun Kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau disingkat pilpres, yang semula dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari ‘rezim’ pemilu. Di tengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan berkala.

Pemilu merupakan mekanisme merebut kekuasaan secara damai (Imawan 2011) dan pemilu yang diadakan secara berkala adalah salah satu prasyarat demokrasi. Dengan demikian, relasi antara demokrasi, partai dan pemilu adalah relasi yang tak  terpisahkan. Salah satu clash antara keberadaan partai dengan kebudayaan yang berlaku di Indonesia adalah suatu kenyataan dimana partai politik dibangun dengan prisnip kekuasaan yang menyebar (sentripetal) sementara kebudayaan kekuasaan dibangun atas prinsip pemusatan kekuasaan (sentrifugal). Persoalan mengemuka manakalah logika ini dibangun demi kepentingan status que sehingga mereka. Khususnya Orde Baru, memanfaatkan pemilu sebagai alat legitimasi kekuasaan, untuk tidak mengatakan juga menjadi ancaman kekuasaannya.

Semenjak 2004 kita mengenal dua jenis pemilu yaitu pemilu legislative dan pemilu eksekutif (pilpres). Pemilihan presiden pertama kali  yang dipilih secara langsung diselenggarakan pada tahun 2004. Sementara pemilu legislative tahun 2009  merupakan pemlihan secara demokratis yang ketiga dan tahun kedua pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan umum di Indonesia ini termasuk jenis pemilihan yang sangat ‘rumit’ dan membutuhkan energi/SDM yang sangat besar. Berikut perbandingkan data-data pemilu pada tahun 2004 dan 2009.

 

Data Pemilu Pemilu 2004 Pemilu 2009
Jumlah anggota KPU 11 orang 7 orang
Anggota KPUD Propinsi 5 5
Anggota KPUD Daerah 5 5
Jumlah populasi 214,8 juta 232 Juta
Jumlah pemilih tetap 148,000,369 171,265,442
Kandidat DPR 7,785 11,215
Kandidat DPD 920 1,109
Kandidat perempuan untuk DPR 2,507 3,910
Kandidat perempuan untuk DPD 83 129
Jumlah propinsi 32 33
Jumlah kabupaten/kota 416 471
Dapil DPR RI 69 77
Dapil DPD RI 32 33
Jumlah TPS 579,901 519,803
Jumlah petugas di TPS 4,887,216 4,679,280
Jumlah Surat suara +/-600 juta +/- 700 juta
Jumlah kotak suara 2,4 juta 2,1 juta
Jumlah partai politik 24 44 (38 Partai nasional, dan 6 Partai lokal di Aceh

Sumber: KPU

Adapun terkait dinamika partisipasi masyarakat dari pemilu 1977 sampai 2004 serta profil anggota DPR RI tahun 2009-2014 dapat dilihat dari table 3 dan 4 berikut ini:

berikut ini adalah 10 partai nasional yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu 2009 dari 36 partai politik.

Tabel 4: Latar belakang anggota DPR RI terpilih pada pemilu 2009

 

Kompleksitas system pemilu di Indonesia yang selain pesertanya multi partai adalah system pelaksanaan serta penghitungan suaranya yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antara partai. Hal ini sedikit banyak tertolong dengan keberadaan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Persoalan seputar pemilu terutama untuk pengukuran partisipasi rakyat dan pilihan mengundang berbagai lembaga dan juga memacu pertumbuhan lembaga ‘industri’ survey politik di Indonesia setidaknya semenjak 1999 sampai sekarang terus tumbuh dan berkembang. Secara pragmatis, instrument ini diperlukan bukan hanya untuk kelangan akademisi tetapi juga praktisi/aktor politik/kandidat untuk mendapatkan prediksi secara akurat.

Masalah lain dalam pemilu adalah terkait waktu pemilu presiden—apakah diadakan setelah pemilu legislative atau serentak menjadi satu perdebatan yang selalu muncul sebagai evaluasi atas hasil pemilu 2004 dan 2009 yang dirasa menghabiskan cukup besar anggaran. Pada pemilu 2004 dan pemilu 2009 total anggaran yang dihabiskan berturut-turut sebesar 55,909T dan 47,941 T (sumber: KPU; Litbang Kompas). Politik berbiaya tinggi (high-cost politics) ini lambat laun akan menggerus partisipasi rakyat akibat ‘profesionalisasi’ pemilu yang diikuti dengan transaksi tunai pada saat pencoblosan dimana uang menjadi penentunya. Check and balances dari masyarakat kemudian tidak berlanjut setelah pemilu usai digelar.

Selain itu adalah persoalan presidential threshold (PT) yang menjadi arena politisasi partai-partai besar menjelang pemilu 2014 namun informasi yang berkembang MA memutuskan tidak ada perubahan PT dari tahun 2009 yaitu 3,5% (sama dengan batas Parliementary Treshold). Keinginan untuk merevisi UU No.42 Tahun 2008 ini nampaknya menjadapatkan tantangan dari partai-partai menengah ke bawah dan juga kelompok pro-demokrasi lainnya. Satu pihak menghendaki presidensial yang kuat dengan memberikan batasan yang besar untuk mengajukan calon (20-25% perolehan suara pemilu atau 20% perolehan kursi di DPR) sehingga hanya diperkirakan 2 sampai 3 pasang kandidat. Di lain pihak, ada upaya untuk membuka pintu lebih lebar untuk memberikan kesempatan kepada publik mendukung kandidatnya.

 

Pada sebuah survei politik, pengambilan sampel memainkan peran penting, harus mencerminkan heterogenitas masyarakatnya. Dalam buku Dieter Roth (2008), masalah sampel, pengumpulan data, dan analisis data, khususnya pada survei perilaku pemilih, menjadi bahasan utama. Roth menunjukkan bagaimana penarikan sampel menjadi penentu dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penelitian. Pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1936, majalah Literary Digest mengadakan jajak pendapat dengan jumlah sampel spektakuler, mencapai 2,4 juta dari rencana 10 juta orang. Kesalahan pengambilan sampel menyebabkan hasil jajak pendapatnya meleset. Digest kehilangan kepercayaan publik dan namanya tenggelam. Sebaliknya, Gallup mengadakan jajak pendapat dengan jumlah responden 1.500 orang saja. Namun, karena proses pengambilan sampelnya benar—menarik responden berdasarkan kriteria yang mewakili komposisi masyarakat AS, perkiraannya tepat sesuai dengan hasil pemilu.Sebagai buku pegangan, dalam buku Dieter ini telah disajikan dengan apik bagaimana cara melaksanakan prosedur survei dengan benar sehingga kesimpulan tentang tren dan sikap perilaku pemilih dapat diperkirakan dengan benar pula. Untuk konteks pengalaman survey politik di Indonesia buku Kuasa Rakyat yang ditulis oleh Saiful Mujani, dkk sangat membantu melihat dinamika survey serta pendekatan untuk melihat perilaku politik masyarakat.

Studi pemilu merupakan sebuah disiplin akademis, dimana yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana proses pemilihan dapat diterangkan dengan suatu cara yang dapat dipahami. Dalam melakukan pekerjaannya, para peneliti pemilu pada dasarnya bekerja berlandaskan teori, menggunakan metode-metode studi empiris sosial dan dihadapkan dengan kritik kalangan ilmiah, kalangan mana memiliki istilah teknis dan kebiasaan komunikasinya tersendiri.Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab dan baru setelah permasalahan tentang bagaimana sebuah pemilu berfungsi dalam sebuah sistem demokratis yang spesifik dapat diketengahkan dengan jelas, maka aka nada cukup ruang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang sebuah perkiraan ke depan.Terdapat berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi dalam melakukan sebuah studi pemilu empiris, dimana seringkali teknik dan teori saling memiliki keterkaitan. Dengan demikian, permasalahan yang penting misalnya adalah pertanyaan mengenai bagaimana meraih jumlah pemilih yang besar dengan waktu dan sarana yang terbatas.Studi pemilu empiris tidak hanya memenuhi ketertarikan kalangan ilmiah saja terhadap suatu penjelasan, kalangan umum pun tertarik pada adanya suatu kesimpulan yang menyeluruh dan sedapat mungkin juga analisa atas hasil-hasil yang diperoleh.

Bacaan Pokok

  1. Andrew Reynolds, et.al. (2005). Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm: IDEA.
  2. Arend Lijphart (1995). Electoral Systems and Party Systems. Oxford: Oxford University Press, Bab 3 dan Lampiran A.
  3. Lawrence LeDuc et.al. (eds) (2010), Comparing Democracies 3. Los Angeles: Sage Publications.

 

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.