Oleh: David Efendi, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Peneliti di IPOLS Yogyakarta


Pertama, isu tanah adalah persoalan paling sensitive yang ada di Yogyakarta dan lebih luas dari itu di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Perebutan ruang apublik dan privat dan pertarungan kubu kapitalis dengan rakyat secara frontal (oposisi binner) telah menjadi trend di republik ini. Daerah jawa maupun luar jawa, otonomi baru maupun lama ketika ada sumber daya yang diperebutkan di atas dan di bawah permukaan tanah benih perang itu mengangga di sana. Di DIY, khususnya, isu tanah adalah isu paling serius dan rawan bukan hanya bagi rakyat tetapi bagi penyandang tahta dan singgasana (pejabat kerajaan maupun pemerintahan).

Kedua, persoalan bagaimana tahta betul-betul menjadi lembaga paling syah dan legitimate untuk menggaransi publik/rakyat untuk mendapatkan hak-hak konstitusional dan budaya termasuk di dalamnya adalah hak tempat tinggal dan mendapatkan akses kebutuhan dasar manusia adalah pertanyaan paling serius yang terus dikemukanan terlebih untuk masyarakat yang mengetahui isu status keistimewaan dan apa arti UUK. Demonstran kian beragam baik penarik becak, bentor, mahasiswa, seniman sering kali meneriakaan dan menggugat apa arti keitismewaan. Baik isu tanah dan tahta akan penulis coba urainkan lebih detil.

Beberapa sengketa tanah yang cukup mewarnai berita media 5 tahun terakhir ini yaitu terkait penyerobotan tanah oleh lembaga militer di Berbah, penggusuran tanah di Mantrijeron, pengusuran di Bugul lokasi proyek tambang pasir besi, pro dna kontra tanah untuk perhotelan, relokasi penduduk ‘korban’ pembangunan bandara di Kulon Progo. Mungkin masih banyak lagi yang tidak terekam oleh laporan wartawan. Penulis juga dengan segala keterbatasan tidak dapat memberikan ulasan yang proporsional mengenai silang sengkarut isu pertanahan semenjak konflik hokum positif dan hokum adat di Yogyakarta yaitu antara UU Agraria dengan paugeran kraton dan pakulaman baik sebelum maupun sesudah disyahkannya UUKY (UU No.13 Tahun 2012). UU keistimewaan ini menurut beberapa pengamat justru menjadi alat legistimasi untuk mengembalikan paksa tanah-tanah rakyat kepada pemerintah kerajaan. Artinya, UU Agraria semakin mundur untuk diimplementasikan di DI Yogyakarta.

Di Kulon progo ada ratusan penduduk harus diusir dari Bugel untuk mengamankan perusahaan Magasa milik ‘keluarga’ kraton dan pakulaman dengan berbagai dalih dan tesis kemakmuran untuk masyarakat. Untuk mendukung pembangunan bandara internasional di Kulonprogo diperlukan merelokasi sekitar 600 KK 600 orang ( Tribun 5 feb 2014, hlm.6). Bupati KP mengupayakan relokasi warga dengan pemanfaatan 30 hektar tanah kas desa milik Pakualaman (PAG) yang tidak terpakai. Tetapi upaya ini belum mendapatkan persetujuan dari keluarga Pakualaman. Kasus ini hendak dikatakan bahwa pemangku jabatan kerajaan tidak mempunyai sense of crisis padahal bagi rakyat untuk menerima relokasi saja sudah teramat berat. Jangankan rakyat ‘calon korban’ pembangunan bandara merasa memiliki dan menjadi bagian dari pembangunan bandara internasional bahkan mereka berani melakukan ‘sabotase’ dengan mencabut patok titik kordinat calon lapangan pesawat tersebut (Sutaryono, Opini KR 10 Feb 2014,hlm.14). situasi sosial yang ‘panik’ ini terus berlanjut setelah kasus Bugel belum reda sudah ditimpah lagi kasus bandara. Ini yang menjadikan sebagian rakyat terus berada dalam zona ‘marah’ dan merasa menjadi ‘korban’ dan entah ledakan apa yang akan terjadi.

Di saat yang sama di Yogyakarta berkembang berbagai perumahan elit, pusat belanja besar dan kecil yang melibatkan korporasi dan atas peran orang-orang penting di dua kerajaan jawa ini. Missal, hypermarket dan mahatahri terbesar di DIY dan Jateng komisarisnya adalah Hadiwinoto, saudara Sultan HB X dan juga ‘menteri’ pertanahan Yogyakarta. Kritik atas kegalauan identitas juga tidak sedikir tetapi ternyata pemangku kekuasaan bergeming. Ulasan kritis ssosial budaya misalnya dapat ditemui dalam tulisan Andre Moller dengan judul “daerah yang tidak begitu Istimewa”. Tak kalah pentingnya adalah kisruh “Festival Mencari Haryadi yang disertai dengan terror dan penangakapan atas tuduhan vandalism kota. Saya setuju, isu bukan hanya soal Haryadi tetapi ada isu kemarahan kolektif yang tertutup dibawah permukaan kesopanan, ramah tamah, dan sikap nrimo orang Yogyakarta (silakan membaca juga artikel Ferdhi F. Putra di Indoprogress, ‘Jogja Ora Didol’: Bukan Hanya Mencari Haryadi?)

Dengan situasi seperti ini masyarakat luas akan dengan gampang mengalamatkan tuduhan dan protesnya bahwa pemerintah DIY termasuk institusi kraton dan pakulaman tidak berpihak pada kepentingan rakyat kebanyakan dan menuduh pemerintah hanya mengurus urusan keluarga dan kepentingans sendiri. Pada saat yang sama rakyat tidak percaya bahwa partai politik dan organisasi sosial tidak membantu keluar dari persoalan ini. Di sini juga tergurat sisi gelap apatisme publik merespon pemilu 2014. Salah satu lembaga penelitian melaporkan sampai akhir Januari terdapat 50 % penduduk DIY belum menentukan pilihan politiknya (partai dan caleg). Fakta empiris juga menjadi pembenar bahwa angka golput di DIY cukup tinggi antara 45-55% di berbagai pilkada di DIY dan pemilu 2004 dan 2009. Iklan Sultan dan Butet yang meminta warga menggunakan hak pilih tidak akan banyak membantu.

Kemarin saya membaca koran tempo pada halaman opini yang ditulis oleh Frans Magnis Suseno yang mampu meluapkan kemarahan secara bijak dan konstruktif atas ketimpangan keadaan. Ironi menciptakan amarah tetapi tak boleh membakar kemanusiaan. Dia mengungkapkan betapa semua rezim selalu melegalkan kejahatan, melumat habis orang orang yg menolak “menjadi korban pembangunan”

Sangat disayangkan, kita bergeming menyaksikan ‘generasi masa depan’ dimatidinikan oleh pembangunan bahkan anak-anak muda kian tanpa malu menerima kekalahan. Inilah yang disebut generasi mayat hidup jauh lebih parah dari apa yang dinyatakan oleh Syafii maarif sebagai “generasi mengapung”–hidup di bumi tapi tanpa akar identitas dan kebudayaan. Generasi mengapung yang disandera oleh kejumudan ilmu dan kepentingan sesaat ini pula yang berkontribusi besar atas dibungkamnya suara-suara orang kalah (the powerless group) dimana kelompok yang seharusnya mempu bersuara tidak mampu mengartikulasikan kesusahan dan keterjepitan kelompok kalah. Mereka yang bisu ini tentu saja tetap mampu melawan namun perlawanan ala kadarnya itu seringkali membuahkan ketidakpastian yang sangat lama.

Di DIY kita bisa lihat kelompok yang melawan rencana relokasi dan pembangunan perusahaan tambang pasir besi di Bugel yang berujuang pada dipenjarakannya Tukijo (warga) setelah teror yang dikirim bertubi-tubi dari aliansi kelompok partai dan preman lokal. Mereka yang menolak menjadi korban pembangunan dialianesi dari berbagai skema program pembangunan. Dalam situasi ini alih-alih mereka mendukung gerakan keistimewaan (penetapan gubernur dan wakil) mereka lebih serius memperjuangkan hidup dan keluarga yang terancam. “…kami hidup berpuluh tahun disini..tanah ini adalah tanah nenek moyang kami. Bukan tanah pemerintah [pakulamanan atau kraton]” ungkapan itu muncul dari seorang petani di Bugel dengan nada sangat marah. Hal ini, bagi saya, cukup menancapkan mantra Soekarno bahwa ‘sedumuk bathuk senyari bumi’ harus dibayar dengan ‘darah’—artinya tanah tidak akan mudah diserahkan karena ini selain menjadi sumber penghidupan adalah juga harga diri (harga mati).

Di sisi lain, dari warga dengan posisi sosial dan politik berbeda, adalah seorang pasangan suami istri yang merupakan pengurus ranting PDI perjuangan menyatakan sebaliknya bahwa..”kelompok transmigran lokal ini sudah banyak diuntungkan dari hasil bumi sekian lama…seharusnya legowo menerima rencana relokasi.” Saya merekam pembicaraan yang terang dan tidak terang bahwa kedua informan ini cukup mendapatkan informasi tentang pilihan PDIP dan calon bupati yang diusung yang pro-terhadap pembangunan perusahaan tambang. Bahkan mereka berani menyimpulkan bahwa transmigran lokal dan penduduk sekitar ada kemungkinan besar tidak akan mencoblos. Pada saat saya turun ke Bugel adalah pada saat pencoblosan sampai penghitungan suara. Saya mengecek beberapa TPS di sekitar dan angka tidak menggunakan hak pilih atau dapat dibilang ‘golput’ cukup signifikan antara 35-45%. Beberapa sudut sawah, saya menyaksikan banyak petani tetap menjalankan aktifitasnya ada juga yang baru datang. Ketika saya tanya apakah sudah mencoblos, seorang petani yang masih mudah menjawab ‘sudah’ padahal saya lihat sepuluh jarinya tak ada sisa tintanya.

Akibat potensi ‘perang tanah air’ bentuk protes simbolik juga terus dipertontonkan dalam model seni graffiti di tembok-tembok kota seperti di perempatan jokteng timur yang bergambarkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan bertuliskan. Inilah sebenarnya tentangan terbesar pemangku jabatan pemerintahan (Pemerintah Porpinisi, daerah/kota, dan Kraton/Pakualaman) untuk aktualisasi dan kontekstualisasi yang tepat terhadap filosofi keistimewaan yang terdiri dari tiga hal yaitu Hamemayu hayuning bawono, sangkan paraning dumadi, dan manunggaling kawulo gusti. Folosofi ini harus mempu mempertemukan imajinasi public/kawulo dengan ideology yang diyakini oleh pemimpin daerah (gubernur). Sehingga nilai folosofi itu tidak ada sekedar jargon yang melangit tetapi menancap ke bumi dalam arti memberikan makna positif bagi kehidupan layak dan berkelanjutan rakyat.

Walaupun dalam Peraturan Daerah Istimewa No.1 Tahun 2013 ada beberapa kewenanan pemerintah daerah untuk mengelola pertanahan namun sangat kuat kewenangan itu diberikan kepada kraton (Sri Sultan HB X) dan kadipaten (Pakualam). Misalnya dalam pasal 45 pemerintah daerah berwenang meminta izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian sengketa tanah tetapi dalam pasal 46 sangat kuat berbunyi “Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.”

Penjabaran kewenangan tersebut lebih detail disebutkan dalam pasal 47 antara lain:

(1)       Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.

(2)       Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

(3)       Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kita pun dapat berani berspekulasi bahwa kwenangan pemerintah daerah dengan pemangku kerajaan mengalami ketimpangan dimana kekuasaan kraton akan sangat dominan sebagaimana yang selama ini terjadi. Penegakaan UUPA kemudian ‘mandul’ karena tidak ada nyali untuk melawan hegemoni kraton di mana di dalam kraton juga ada lembaga yang mengurusi tanah yang dikenal dengan panitikismo. BPPN dan lembaga seperti STPN yang ada di Yogyakarta bahkan tidak berani mengeluarkan data resmi berapa sesungguhnya tanah kraton dan Pakualaman (PAG dan SG). Adalah George Adicondro yang pernah menuliskan ”PAG dan SG penumpang gelap RUU keistimewaan” pada tahun 200. Di dalam artikel itu ‘gurita bisnis keluarga kraton ditunjukkan dan diperkirakan SG seluas ribuan hektar yang terkonsentrasi di Sleman dan Bantul (Sinar Harapan, 31 Jan 2011). Sedangkan PAG terbesar berada di Kulonprogo.

Salah satu sumber legitimasi penguasaan tanah oleh keluarga feudal adalah adanya Rijksblad Kasultanan No. 16/1918 dan Rijksblad Kadipaten No. 18/1918 yang memberikan keterangan ‘hukum’ bahwa “semua tanah yang tidak dapat dibuktikan merupakan hak eigendom (hak milik) orang lain, otomatis menjadi milik kesultanan dan kadipaten.” Legalitas ini tidak semua rakyat pengguna ‘tanah SG atau PAG’ mengetahui seluk beluk dan kekuatannya karena sesungguhnya rakyat hanya ingin menyambung hidup dengan segala kekuatan dan pesakitannya. Merka bahkan juga mengklaim turut berjuang mengusir penjajah sehingga merasa berhak menggunakan tanah. Seorang tokoh masyarakat memperkuat argument tersebut dengan mengatakan bahwa perginya Belanda tidak serta merta tanah itu dikembalikan ke kerajaan karena pada saat itu banyak tokoh pejuang lebih memikirkan keindonesiaan dari pada ke-daerah-an.

Orang atau penguasa bisa merebut apa pun dari rakyat tetapi jika tanah yang mereka tempati untuk menyambung hidup dirampas nyawa akan menjadi taruhannya. Itulah pentingnya tanah bagi rakyat dan ini juga menjadi tantangan terbesar pasca keistimewaan DIY. Jadi, ternyata persoalan tanah tidak mudah untuk diserahkan paksa tetapi siapa pun akan melawan setiap upaya pemberangusan sumber kehidupan berupa tanah. Tidak hanya di Bugel di alun-alun utara pun ada penolakan yang manifest bahkan langsung menyindir Kraton. “Apalah arti tahta untuk rakyat, apalah arti tanah untuk kesejahteraan sosial? Jika rakyat tidak dibela kehidupannya” kira-kira itulah ungkapan yang kian nyaring terdengar. Entah sampai kapan.

6,11 Feb 2014