David Efendi, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (defendi83@gmail.com)

Pengantar

original“…Kekuasaan memberikan banyak kemewahan bagi manusia, tetapi dua tangan yang bersih jarang termasuk di dalamnya

-Cicero dalam Novel Imperium, p.14,2006)

 

Pemilihan anggota legislatif tahun 2014 yang merupakan pemilu langsung anggota dewan yang ketiga baru saja usai. Pemilu kali ini ditandai oleh melemahnya kekuatan mesin partai dan menguatnya peran kapital (khususnya uang) sebagai alat mobilisasi dukungan/suara yang dianggap oleh sebagian besar kandidat sangat efektif. Tingkat keterpecahan lembaga demokrasi (baca: partai politik) dapat dibaca juga sebagai satu fenomena yang kuat yang dapat dilihat dari mudahnya beralih dukungan masyarakat kepada partai/caleg kepada caleg atau partai lain hanya akibat ketidakpuasan pendukung mengenai besaran uang saku kegiatan partai. Pemilu legislative yang sangat sengit memang usai beberapa persoalan memang belum sempurna selesai terkait sengketa pemilu tapi kita sudah memasuki palagan baru yaitu pertempuran head to head antar pasangan calon presiden dan wakil presiden: Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pemilu presiden secara langsung yang ketiga kali ini nampaknya sangat dinamis akibat peran media sosial/internet yang memungkinkan berbagai jenis gaya bebas kampanye dapat berlangsung mulai dari analisa visi misi sampai kampanye negative (black campaign) yang tidak mudah diverifikasi kebenaranya. Dalam era digital, segala sesuatu berjalan cepat tak terkendali dan semua orang bisa memberikan kontribusinya ibarat ‘Wikipedia’—siapa bicara apa dengan isi apa tidak ada yang bisa menghadangnya. Wacana tanding atas kampanye hitam (black and negative campaign) telah menjadi bagian “penting” dalam pemilu kali ini yang sangat mirip pemilu Amerika tahun 2012 yaitu antara Obama dan Romney atau antara Obama dengan Bush pada tahun 2008. Media massa online ini yang paling besar menyumbang suasana politik hiperealitas. Meminjam teori simuclara Baudrillard, publik dibanjiri informasi tetapi banyaknya informasi itu tidak bermakna.

Namun demikian, pada saat yang sama berkembang tradisi debat capres dan diskusi antar tim sukses pasangan capres yang memberikan edukasi bagi masyarakat untuk memahami apa visi-misi kandidat dan program yang dimiliki untuk ditawarkan kepada publik. Proposal mengelola Negara ini penting sebagai perdebatan kelas menengah terdidik (asumsinya rasional) dan kurang begitu penting dalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia (ideology based voters) atau disebut sebagai pemilih Tradisional (Firmanzah, 2007). Menariiknya, dua kubu pasangan capres yang berlaga kali ini dapat secara biner diposisikan sebagai kandidat dengan basis massa pemilih tradisional (pasangan nomor urut 2) dan kandidat dengan pemilih rasional (Pasangan nomor satu). Tetapi persoalan ideologi dan sentiment aliran tidak berhenti dengan polarisasi basis pemilih tersebut karena dua pasangan sama-sama harus mendulang suara sebanyak-banyaknya. Kebutuhan menang 50% plus ini juga mendongkrak biaya politik.

Untuk menambah hasanah perdebatan praksis dari sangat menarik mendiskusikan visi-misi dan program yang telah dikirimkan secara resmi oleh tim dari kedua pasangan kepada penyelenggara pemilu (KPU). Prabowo mengusung brand dalam visinya “Membangun Indonesia Bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat dengan tema programnya “Agenda dan Program Nyata untuk selamatkan Indonesia”. Sementara Jokowi yang diusung koalisi “tanpa syarat” memasarkan produk dengan visi “Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang dijabarkan kedalam misi dan agenda aksi. Visi, misi, dan program ini akan dibahas lebih detail dalam bagian berikut.

 

Sekilas Komparasi Visi-Misi

Prabowo-Hatta

Tim Prabowo-Hatta menyusun visi, misi, dan program sebanyak Sembilan halaman yang diawali dari semangat ‘Selamatkan Indonesia’ (Orang kemudian mengalamatkan gagasan ini pada buku yang ditulis oleh Amin Rais pada tahun ). Gagasan ini mengesankan bahwa PAN dalam hal ini Amien rais mempunyai kontribusi besar dalam “mengarahkan” visi misi pasangan ini yang mengerucut pada tiga point yaitu (1) Mewujudkan negara kesatuan republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan pancasila dan UUD 1945 (bukan UUD 1 Juni 1945); (2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur; (3) Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan terampil (dalam spanduk di jalanan lebih sering bertuliskan “Tegas, Cerdas, Amanah”).

 

Dalam agenda program nyata disebutkan beberapa pilar pentingnya yaitu pembangunan kedaulatan ekonomi (kerakyatan), percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM (Reformasi pendidikan, kesehatan via BPJS, RS di desa, pendidikan dibiayai Negara, hilangkan pajak buku dan “tradisi” ganti buku tahunan), membangun kedaulatan pangan, energy, dan SDA (“revolusi putih”, dana riset, pengurangan subsidi bagi orang kaya), isu lingkungan, membangun pemerintahan yang “protektif”. Agenda nyata ini sebagian popular dan sebagian memang terkesan nuansa ‘marketting’ lebih kuat—saya kira semua kandidat.melakukan hal yang sama untuk membangun persepsi dan opini publik.

 

 

Jokowi-Kalla

Pasangan ini memang semakin menegaskan diri sebagai pasangan populis dengan pribumisasi gerakan dan ideology dalam bahasa keseharian. Visi misi yang sangat kuat dalam ideology pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti memang tidak sampai ke bawah (grassroot) namun kita bisa melihat penetrasi politik “pencitraan” sangat massif dengan pilihan kata Jokowi-Jk adalah Kita (spirit kekitaan ini mirip dengan materi kampanye Obama “Change, yes we can” atau “We are the People”. Hal yang sama pernah dipakai oleh SBY “Bersama Kita Bisa” yang secara psikologis sangat powerfull di masanya. Jadi, saya melihat ideologisasi dalam visi, misi, dan program Jokowi sangat sukses dilokalisasi oleh tim sukses. Vis-misi dan program setebal 42 halaman itu tidak semua diungkapkan dalam kampanye dan diubah dengan pesan-pesan singkat: “Jujur, Merakyat, sederhana.” Anak-anak kecil di kampong pun lihai menyampaikan alasan mengapa suka Jokowi yaitu karena pak Jokowi bisa mendatangi orang-orang di desa.”

Visi-misi yang didahului dari penyampaian 3 persoalan bangsa merupakan kesamaan dengan pasangan lain yang ingin menjadi “problem solver” (khas untuk pemilih rasional dalam pandangan beberapa ahli). Hal ini juga masuk akal karena memang ada mobilisasi kesadaran entah pragramatis, mistis, atau dialogis, bahwa Jokowi adalah “satriya Piningit” atau sosok “ratu adil” dalam kosmologi jawa. Kembali ke persoalan kunci yang diakui pasangan Jokowi JK yang mendasari yaitu ancaman kewibawaan Negara, kelamahan ekonomi, intoleransi ini dijawab dengan sangat percaya diri dengan konstektualisasi ideology pancasila sebagai jalan perubahan dan manifestasi baru dari gagasan Trisakti (berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan ke dalam agenda aksi.

 

Membaca Visi Misi: Beberapa perspektif

Gagasan percepatan pembangunan (naikkan transfer, naikkan IPM, menaikkan tunjangan guru dan dosen, dll) dan ide penyelamatan Negara melalui ‘renegosiasi kontrak karya” dan melalui penghematan pengeluaran belanja/angaran adalah model pendekatan “problem solving” yang dalam hal ini biasa lazim disebut sebagai janji politik. Banyaknya persoalan di republik ini dijawab oleh pasangan nomor satu dengan penyederhanaan eksekusi melalui angka-angka dan statistik. Tentu saja, model pendekatan ini sangat cocok dengan pemilih rasional. Pasangan manapun, optimisme dalam perumusan “proposal membangun republic” ini harus tetap diutamakan untuk mengacu pada pentingnya mengurangi paradok kebijakan yaitu dengan memastikan bahwa kebijakan itu tidak boleh menyakiti masyarakat, liberasi, dan invotif (Stone, 2010).

Kesamaan lainnya dari pasangan ini adalah tentang ‘madzab Soekarnoisme” yang menguat dalam personalisasi Prabowo dan programisasi pasangan Jokowi. Karena Sukarno seorang sipil yang ‘militer’ sangat cocok diperankan oleh Prabowo-Hatta (Imajinasi Bung Karno-Hatta) dan JokowiJk yang sangat ‘sipil’ yang dianggap tegas bisa jadi cocok memerankan jalan Marhaeinisme ala Soekarno. Perang ideology tetap penting nampaknya di Negara ini karena beberapa faktor misalnya kemiskinan dan upaya mobilisasi kesadaran politik aliran yang tak lain dan tak bukan adalah politisasi ideology itu sendiri (Gerrtz sangat penting kontribusinya dalam hal ini membuka fondasi study politik aliran yang pasang surut).

Situasi perang bintang dan konsep ini tidak bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa tata kelola pemerintahan ke depan sangat konsisten karena sebagaimana penguasa terdahulu yang banyak improvisasi dalam menjalankan pemerintahan bahkan mudah didekte oleh kepentingan ‘lain’. Hal ini sebenarnya telah diketahui oleh publik. Masyarakat memang tidak banyak berharap perubahan, tetapi hiruk pikuk pemilu sering menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadaan kubu incumbent secara personal menjadi menarik karena pasangan sama-sama bekerja keras (dalam sejarah Amerika 10 tahun terakhir incumbent sering tumbang)[1]. Namun di tahun 2014 ini ada juga move-move bahwa ada satu pasangan yang pro-status que atau lebih dekat dari koalisi partai status que. Akankah ini menjadi kendala palagan terakhir Prabowo? Dalam pemilu Amerika hal ini sangat penting untuk membangun hubungan relasional kandidat, pemilih, dan ideologi.[2] Di Amerika relasi ‘positif’ ini dapat menjadi mesin penyumbang uang pada kandidat yang luar biasa ‘massif’ mulai dari 5 dollar sampai ratusan juta, dari individu maupun lembaga bisnis.

Pilihan kandidat untuk menjadi problem solving adalah salah satu irisan untuk memperebutkan pemilih yang terpolarisasi atas beberapa jenis yaitu pemilih tradisional, skeptic, rasional, dan pemilih kritis (Firmanzah, 2007) sedangkan Saiful Mujani, Ambardi, dkk (2011) lebih mengedapankan aspek sosiologis pemilih, psikologis, dan rasional dengan tingkat overlapping tertentu akibat cairnya preferensi politik di bawah. Tapi satu hal yang perlu dicatat adalah cairnya pemilih yang tidak melulu dapat diidentifikasi dengan satu irisan. Ini juga yang menjadikan timsukses harus bekerja keras melakukan mobilisasi sumberdaya yang ada untuk memperebutkan simpati dan elektabilitas. Kedua pasangan menurut hemat saya secara politik keduanya mempunyai kekuatan untuk memanfaatkan political opportunity (McAdam and Charty 1999). Keuntungan politik yang dimaksud disini adalah bagaimana tim Jokowi memanfaatkan ‘kebobrokan’ the rulling elite/partai penguasa selama 10 tahun terakhir ini dengan gagasan perubahan dan kerakyatan. Keuntungan yang sama ingin diraih oleh tim Prabowo dengan emngatakan kebocoran anggaran sampai 1000 Trilyun dan perlunya kepemimpinan yang tegas terutama dalam hal menghadapi investor asing. Tim prabowo ingin memposisikan diri bukan bagian dari status que—namun hal ini menjadi blunder karena partai pendukung dna cawapresnya adalah by no means itu bagian dari rezim penguasa hari ini.

Dalam mobilisasi kesadaran publik akan pilihan, ada beberapa catatan bagaimana oposisi biner dibangun atau polarisasi wacana seperti idelisme antara jawa-luar jawa, militer vs sipil, nasionalis vs leberalis, UUD 1945 1 juni vs UUD Amandemen, gagasan vs wacana, nyata vs blusukan, “kerakyatan” vs “pro-Asing”, nasionalisme vs kapitalisme, martabat vs wibawa, ideologi vs rasionalitas (problem solver), demokrasi liberal vs illiberal, boneka vs tidak boneka, dan sebagainya. Analog yang penting adalah bahwa ruh Cicero ada dalam irisan kedua pasangan calon (tidak punya apa-apa, berani belajar dari penguasa, bijaksana: martabat dan wibawa). Ini menjadi bahan kampanye negative selama ini sehingga lupa untuk mengapresisasi kekuatan bangsa—lebih banyak membincangkan persoalan tanpa akhir (perspective appreciative inquery tidak Nampak). Kedua pasangan ini berangkat dari skema persoalan-persoalan yang sangat kompleks.

 

Catatan penutup

Kegalauan republik dan ketakutan akan proses demokrasi ini semakin emnguat di satu bulan menjelang suksesi kekuasaan di negeri ini. Beberapa orang dengan sangat ‘kesel’ menginginkan 9 juli segera berlalu dan masyarakat kembali guyup dan rukun tidak terpecah dengan persoalan afiliasi dan tim sukses pasangan capres. Dari ilustrasi ini sebenarnya kita dapat memastikan bahwa proses politik ini masih sangat menentukan kohesi sosial. Situasi hiperealitas dalam adegan kampanye dan marketing politik juga sering dijadikan preferensi publik sehingga sentiment SARA sering juga munyeruak dalam gossip sehari-hari. Keberadaan gossip politik ini merupakan anti thesis dari kelompok rasional yang membicarakan program dan visi misi sementara “kelas bawah” yang mempunyai preferensi partai dan kandidat karena kedekatan ideologis lebih memilih gossip jalanan untuk mencounter kekuatan kelompok rasional”.

Satu hal yang menarik dalam catatan saya adalah bahwa diakui mesin partai sebagai representasi lembaga demokrasi memang tidak banyak diperhitungkan oleh pemilih kebanyakan, kekuatan figure lebih pas kita sematkan pada pemilu presiden 2004 dan 2009. Saya melihat pemilu 2014 ini baik legislative maupun eksekutif adalah pertarungan antara figure tim sukses bukan lagi figure presiden. Situasi ini menjadikan masyarakat harus berhitung siapapun presidennya tidak mengenal dan mengubah keadaan secara cepat tetapi saya kenal tim sukses yang mempunyai dampak sturktural dan ‘ideologi’ dalam kehidupan sehari-hari saya.” Ini merupakan ekspresi relasional antara pemilih (massa) dengan kelompok perantara (dalam hal ini dapat berupa broker atau mekelar politik) sehingga praktik patronase dan klientalisme kembali disemai dengan wajah baru dan logika lama.

Untuk mengakhiri artikel ini, ada catatan beberapa hal yang kurang diekspose secara proporsional oleh kedua pasangan adalah tentang bagaimana pembangunan politik yang real yang sustainable untuk 50 tahun Indonesia kedepan. Apakah penguatan partai dan keberpihakan pada aspek kesejahteraan bagi rakyat (soal energy, budget, dan evaluasi kritis atas ‘kegagalan neo-institutionalisme dalam produk desentralisasi—lihat Hadiz dalam Dinamika Kekuasaan 2004). Nordholt melihat desentralisasi itu adalah hal lain yang tidak identic dengan demokratisasi dan kesejahteraan). Ketidaktegasan soal restrukturisasi ekonomi secara radikal justru terlihat mendekati hari pencoblosan sehingga melemah status selamatkan Indonesia.

Sekali lagi, ini bukan perang kandidat,ini juga bukan perang partai politik tetapi pemilu 2014 adalah pertempuran hiperealitas di media online/offline dan yang paling penting dalam dunia nyata adalah perang pengaruh antar orang-orang kuat lokal di daerah beserta sponsornya (di propinsi, birokrasi, lembaga ekonomi/desa-desa). Jadi, ini kita akan memilih tim sukses yang paling kita anggap berpengaruh pada diri kita, keluarga, dan masyarakat melalui pencoblosan nama seseorang di bilik suara.

 

Bibliografi

 

Brusco, V, Nazareno, M, dan Stokes, Susan C. 2004). “Vote Buying in Argentina. Latin America Research Review, Vol.39 No.2, June 2004.

Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi (edisi revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

________. 2007. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta: Buku Obor.

Stone, Barbara. 2010. Policy Paradox.

Silih Agung Wasesa. 2014. Political Branding & Public Relations: Saatnya Kampanye Hemat, Cerdas, Bermartabat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Winters, Jeffrey A. 2011. Oligarki. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

 

[1] LeDuc Lawrence dkk, dalam Comparing democracy 3 halaman 184. Los Angeles dan Singapore: sage

[2] Wayne, Stephen J dalam conflict and concensus in Amerikan Politic yang diterbtitkan oleh Thomson-Wadsworth, halaman 309.