David Efendi, Direktur Riset pada Institute For Policy and Leadership Studies (IPOLS) Yogyakarta, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY

“Vox Populi, Vox Dei, Suara Rakyat Suara Tuhan”

Pendahuluan

 

Judul diatas terinspirasi oleh pemikiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX yaitu tahta untuk rakyat yang dapat juga kita pelajari dari kumpulan tulisan sahabat dan kolega HB IX baik dari dalam maupun luar negeri. Buku dengan judul Tahta Untuk Rakyat itu beberap kali cetak ulang oleh gramedia. Semenjak 1984, buku yang diedit oleh Muhammad Roem itu sudah cetak 8 kali. Tahta untuk rakyat itu kemudian menjadi piweling untuk para pejabat, pemimpin dan politisi agar senantiasa sadar bahwa kedudukan politik itu hanyalah amanah untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat, mengabdi ‘untuk kesejehteraan rakyat’ (HB X). senada dengan hal itu, jenderal besar Sudirman yang juga orang Jogja itu mengingatkan kepada kita untuk selalu berusaha membentengi rakyat kebanyakan—rakyat tidak boleh menderita. Pemimpin yang harus menjadi garda terdepan mengambil alih derita rakyat. Dua sosok manusia mulia (priyantun agung) itu hendaknya terus kita hidupkan dan menjadi sumber isnpirasi dalam membangun bangsa dan negara kita. Bukan hanya untuk tanah air Jogjakarta, tetapi untuk Indonesia.

 

Persoalan kemrunsung berebut kursi kekuasaan di negeri ini sudah sangat jauh meninggalkan nilai-nilai luhur dan budaya kita. Akibatnya konflik kepentintan it uterus menjadikan rakyat kebanyakan sebagai korban. Walau demikian masih ada oprimisme untuk terus memperbaiki situasi negeri ini. Mahasiswa membangun desa, seperti kita lihat hari ini berbagai mahasiswa terus memberikan sumbangsih untuk masyarakat pedalaman—hari ini juga kita lihat perkumpulan mahasiswa Ilmu pemerintahan se- Indonesia memperlihatkan hal serupa, hari ini, di desa Beji.

 

Pemilu di Indonesia tidak lagi menjadi seremoni yang bersifat sacral lima tahunan. Pemilu atau pemilihan umum hampir menjadi kegiatan sepanjang tahun mulai dari piplres, pemilu legislative, pemilu bupati dan walikota, pemilu gubernur, pemilihan kepala desa, pemilihan rt/rw, dukuh, dan berbagai organisasi sosial juga menerapkan system suksesi dan cara suksesi yang mirip satu sama lainnya. Pemilu kemudian mengalami desakralisasi, kemudian mengalami profesionalisasi dan kapitalisasi. Baik disadari atau tidak masyarakat juga mengalami pergeseran pandanan dan orientasi perihal memilih pemimpin.

 

Berapa kali kita mengadakan pemilu selama lima tahun? Berapa kandidat yang kita pilih selama musim-musim pemilu tersebut? Belum ada statistic yang dapat memberikan kejelasan berapa. Tetapi setidaknya ada beberapa data terkait pemilukada selama 5 tahun terakhir dan pemilu kepala desa yang dapat diperkirakan jumlahnya mengacu pada jumlah desa seleuruh Indonesia.

 

 

Kedudukan Pemilu

 

Selain sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, salah satu fungsi politik pemilu lainnya yang sampai hari ini saya yakini sebagai satu hal yang sangat penting adalah sebagai mekanisme reward (apresiasi) bagi politisi di lembaga eksekutif dan legislatif dan juga sebagai mekanisme sah untuk memberikan punishment (hukuman) bagi politisi yang tidak amanah, tidak professional, atau politisi yang korup. Potensi yang begitu besar untuk suksesi kekuasaan ini ternyata selama ini—semenjak 1999, 2004, dan pada pemilu 2009 masih sangat minimalis. Kita bias menyaksikan data data mencengangkan pada politisi yang sedang menjalani urusan dengan KPK atau kasus hukum baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan laporan KPK, sampai awal 2013 ada 304 kepala daerah, 2.169 anggota DPRD, 80 anggota DPR RI (1999-2009) tersangkut KKN. Hasil pemilu 2009, angka koruptor di parlemen tidak lebih baik.

 

Saya perlu menekankan bahwa peran CSO (Civil Society Organization) sangat besar dalam system social dan politik di Indonesia sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Larry Diamon (2009) dalam pemikirannya. Setidaknya CSO adalah actor kelembagaan yang mempunyai derajat otonomi untuk berdiri di luar lembaga Negara yang terus menjalankan fungsinnya sebagai watch dog atau whistler blower dalam fungsi check and balances agar Negara tidak menjadi “buas” kepada rakyatnya. Walau Negara, menurut Max Weber (1912), adalah alat kekuasaan yang dapat secara sah melakukan kekerasan tetapi dalam alam demokrasi sifat absolut itu telah dibatasi.

 

Untuk tahun 2014, pemilu 2014 memang harus diselamatkan untuk mencegah berbagai upaya sistemik menjarah kekayaan republik dan pemilu dapat dipergunakan untuk kunci pembuka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana caranya? Setidaknya ada beberapa langkah strategis untuk mengupayakannya.

 

Pertama, menghilangkan dominasi money politics (politik uang)[1] dalam pemilu baik di level lokal maupun nasional. Ada kampanye dalam media online misalnya, mengatakan, bahwa selama masyarakat doyan dan demen money politik, masyarakat tidak boleh bermimpi menghadirkan politisi yang pro-terhadap kesejahteraan rakyat. Ada benarnya memang harus ada upaya sistemik melawan hegemoni capital dalam praktik pemilu di negeri ini. Minimalisnya, terima uangnya atau terima suap politiknya tetapi jangan pilih caleg dan partainya. Ini adalah bagian dari menghukum partai yang terlalu longgar membuka rumahnya menampung para calon politisi busuk/korup.

 

Kedua, publik harus dibangun kesadarannya bahwa memilih adalah satu bagian dari serangkain upaya pembangunan politik yang lebih baik. Golput kemudian menjadi satu pilihan yang tidak solutif walaupun ini harus menjadi autokritik bagi penyelenggara kekuasaan Negara. Model-model pendidikan politik untuk rakyat seharusna menjadi meanstream dan menjadi kewajiban semua pihak bukan hanya kampus dan civil society, tetapi menjadi kewajiban melekat pada partai politik dan lembaga penyelenggara pemerintahan. Jika dirunut asbabul urut kewajiban ini yang paling tinggi adalah amanat preambul UUD 1945 alaenia empat , “…mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jika Negara abai dengan kewajiban ini maka jangan salahkan jika rakyat semakin apatis dengan proses-proses formal politik—pemilu.

 

Untuk mendorong kewajiban itu terlaksana, CSO juga mempunyai andil erus melalukan kontrol politik sebagai bagian dari pilar demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga check and balances. Sangat mungkin bahwa Negara ini abai dengan kewajiban dan gagal menunjukkan kepada rakyat bahwa kedaulatan Negara ini ditangan rakyat dan bukan dibawa ketiak kaum oligark (dinasti politik tertentu). Ketika symbol lembaga Negara abai, CSO kemudian harus terus melakukan pendidikan politik sehingga memang kewajiban ini dilakukan oleh lembaga last resort, dimana mereka berfungsi ketika Negara tidak dapat melakukannya. Ini dapat pula dibaca sebagai kritik dan juga dapat diartikan sebagai superioritas sipil. Jika terjadi maka memang Negara kita terus saja berhadapan dengan massa/rakyat dimana ekuasaan diartikan sebagai sumber terbatas atau meminjam istilah teoritisnya zero sum game. Ketika Negara kuat, sipil lemah dan berlaku sebaliknya

 

Ketiga, mencegah politisasi penyelenggara pemilu 2014. Penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari KPU/D, Bawaslu/Panwaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga ini semua rawan dipolitisasi bahkan secara alamiah lembaga ini akan berpotensi ‘konflik’ dalam proses sebab KPU akan diawasi oleh Banwaslu/panwaslu dan juga akan ada wasit yang belum tentu ‘objektif’ untuk memfonis aduan terkait penyelenggaraan pemilu. Pencegahan ini dapat dilakukan secara sistematik dengan melibatkan berbagai organ CSO mulai dari pentahapan pemilu. Misalnya, kisiruh peserta pemilu, DPT, dan APK (alat peraga kampanye) dapat diminimalisir dengan adanya keterlibatan dan pelibatan CSO. Kisruh di media massa juga mendorong apatisme public apalagi yang dikisruhkan tersebut terkait uang yang besar dengan profesionalisme yang rendah.

 

Terakhir, publik dalam hal ini diwakili oleh CSO harus mendorong pelaksanaan pemilu yang low cost high impact—artinya biaya pemiluditekan semurah mungkin baik dalam penyelenggaraanya maupun peserta pemilu. Hal ini dapat ditekan melalui regulasi yang tegas untuk mengatur iklan politik yang ugal-ugalan dan membodoi publik serta regulasi hokum. Selain regulasi ini akan mengurangi sampah visual, hal ini juga secara sistematis akan mengurangai upaya jual beli suara dalam pemilu yang biayanya sangat mahal. Proses buruk ini akan menghasilkan kepemimpinan yang korup, lemah, dan inlander.

 

Jika masyarakat tidak frustasi, tentu saja angan-angan publik sangat jauh ke depan sebagai ekpektasi dalam pemilu 2014. Setidaknya harapan itu dapat diungkapkan sebagai berikut sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Prof Dien Syamsuddin (2013) dalam pendapatnya yang pernah disampaikan di media yaitu setidaknya ada lima point utama bahwa pemilu 2014 diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang berorientasi kepentingan nasional, visioner, berani mengambil resiko (risk taker), mempunyai komitmen moral yang kuat (morally committed), dan tegas. Kelima kriteria tersebut adalah harapan ideal publik. Untuk mewujudkannya memang kita harus konsolidasi untuk memberi warna pada pemilu dengan mencoblos kandidat dalam pemilu dengan rasionalitas yang mampu menopang kebaikan bersama.

 

Catatan Penutup

 

Ada banyak persoalan dalam pemilu. Salah satunya adalah kecurangan baik dilakukan oleh kandidat, penyelenggara pemilu dan penguasa. Kandidat dapat menlakukan money politik dan black campaign, penyelenggara dapat kongkalikong dengan kandidat, dan pengusa bisa memanipulais berbagai hal termasuk DPT. Jadi, kecurangan itu selalu diproduksi dan direproduksi dalam berbagai pesta pemilu.

 

Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat mengarahkan pemilu itu membawa kesejahteraan untuk rakyat. Pertama, penyelenggaran pemilu yang professional dan bertanggung jawab. Kedua, adanya informasi yang jujur terkait kandidat dan profil partai politik. Ketiga, adanya kontrol sosial yang kuat dari masyarakat (NGO, Media, dan lainnya).

 

Jika pemilu tidak lagi menempatkan rakyat sebagai orientasi pertanggungjawaban dalam upaya membangun ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan rasa aman maka sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini muncul berbagai stiker dan spanduk yang menyindir kekacauan zaman ini (pasca reformasi) dengan mengatakan zaman orde baru lebih baik situasinya. Dalam pesan stiker dan gambar Suharto itu dituliskan, “ piye kabare le, isih kepenak zamanku to?” Ini bisa jadi cambuk keras bagi pemimpin generasi ini untuk membuktikan bahwa pembangunan di era demokratis jauh lebih baik.

 

 

 

)* mengalami pemutakhiran dan diselesaikan pada 21 Nop 2013 di RM Nyi Suharti disela-sela mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu bagi ormas dan media massa se-DIY.

 

Ini awalnya adalah bagian lanjutan tulisan….pemilu untuk rakyat (Materi untuk Sosialisasi Pemilu 2014 di Gunung Kidul yg diselenggarakan oleh Asosiasi Mhs Ilmu Pemerintahan DIY Jateng).

 

 

Daftar Bacaan

 

Erb, M & Sulistiyanto, P (eds), 2009, Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada), Singapore: ISEAS

 

[1] Politik Uang diartikan sebagai taktik dan cara untuk membeli suara dalam rangka memenangkan pemilihan umum dengan beragam cara baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa. Cara ini lazim digunakan semenjak pemilu 2004 sampai sekarang dimana menjadi konsekuensi logis dari liberalisasi politik—transaksi politik; kapitalisasi politik/suara dukungan.