Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Book Chapter dalam Pelajar Bergerak, 2014 – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Book Chapter dalam Pelajar Bergerak, 2014

Transformasi Gerakan Pelajar:

Dari Gerakan Advokasi ke Perlawanan sehari-hari[1]

David Efendi, Pegiat RBK

Abstrak74671_1671493500149_1021710661_31802726_4202984_n

Gerakan pelajar di Indonesia dalam lintasan sejarah telah melalui tahapan yang sangat dinamis baik sebelum kemerdekaan/periode revolusi, setelah kemerdekaan (orde lama/baru), dan pasca reformasi. Peran-peran dimulai dari pengorganisasian struktur wacana, aksi, dan aktor kesejarahan dalam pemerintahan. Peran politiknya telah berada dalam ranah state politics (politik formal) dan politik advokasi—dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan/NGO. Perjuangan-perjuangan ini akhir-akhir ini dianggap telah mentok dan menjadi sangat ‘konvensional’artinya gerakan-gerakan yang dilabeli ‘sosial movement” atau baik estra maupun ‘intra parlementer’ telah tidak lagi menjadi minat utama pelajar (mungkin tidak efektif?). tulisna hendak melihat potensi dan probablitas gerakan keseharian untuk merespon situasi sosial, politik, dan budaya untuk dijadikan model analis betapa ‘perlawanan’ itu dapat dilakukan secara sangat privat/individual.  

 

Pendahuluan

Gerakan pelajar di Indonesia dianggap mengalami kemunduran jauh dari periode awal kemerdekaan dimana gerakan kaum pelajar menduduki aktor sejarah paling utama dibanding dengan kelompok lain seperti buruh, tani, nelayan dan kaum aristokrasi traditional. Pasca reformasi, gerakan pelajar kembali disoroti semakin melembek dan kehilangan orientasi gerakan. IPM sebagai gerakan pelajar bercirikan modern dan islam mengalami dinamikanya sendiri. Meski secara paradigm mengalami transformasi namun sejatinya mindset sebagian besar anggota tidak berubah bahkan menghadapi persoalan internal yang tidak tuntas termasuk birokratisasi diri, elitism, problem bahasa pergerakan dan sebagainya yang menjadi hambatan tersendiri bagi proses transformasi gerakan. Gerakan kritis transformative adalah lintasan jauh ke depan lalu dikerdilkan kembali dengan persoalan militansi, lalu diperkuat dengan kedaulatan pelajar dan dilenyapkan dengan pragmatism, kini muktamar terakhir menunjukkan menguatnya aliran developmentalisme dalam tubuh IPM. Ideologi semakin sirna dengan kemunculan ide pelajar kreatif—recreational yang dimanifestasikan dengan program community based tanpa bobot ideologi dan miskin kerangka rekayasa sosial (social engineering). Tulisan ini akan memotret spesifik gerakan pelajar menyangkut desain system pendidikan di Indonesia yang mengalami kejayaan liberalisasi pendidikan secara dramatis. Bagaimana gerakan pelajar merespon, apa yang sudah dilakukan dan dicapai, metodologi apa yang cukup membantu memahami fenomena ini. Pertanyaan itu yang hendak dibincangkan dalam paper ini.

IPM adalah sebuah organ yang hidup yang dinamis karenanya ia disebut ‘gerakan’—bukan sekedar organisasi atau perkumpulan berbasis hobi. Sebagai pergerakan ia akan menggeliat jika ditekan, dan malawan jika terancam, termasuk juga kesadaran profetik untuk mengadvokasi berbagai ‘dekadensi moral’ baik yang dibawah langsung oleh kebudayaan barat melalui media maupun yang dilakoni oleh negara. Cirinya adalah bergerak seirama sejalan ketika melihat kemungkaran ditegakkan dan selalu gelisah melihat fenomena jahiliyah modern: westernaisasi, kapitalisme, globalisme, negaranisasi, dan sebagainya. Benarkah nilai-nilai positif itu masih bisa diklaim oleh kader-kader atau simpatisan? Bisakah pasukan elite IPM di level pusat dan wilayah berfikir apa yang sedang terjadi setelah hampir separuh abad gerakan ini dilahirkan? Bisakah kita berfikir, refleksi kritis dan ideologis tentu akan memberikan bobot tersendiri bagi keberlangsungan kader dan pergerakan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa bangsa ini masih butuh sumbangsih gerakan pelajar tetapi gerakan pelajar yang bagaimana yang memberikan ruang yang kondusif untuk perubahan—transformasi bangsa terutama dikalangan remaja dan pelajar Indonesia.

Salah satu ancaman tersendiri adalah muncul dari dalam atau internal factors (kita bisa mudah mengidentifikasi ini) apabila kita mempunyai bangunan kesadaran kritis, teologis, dan transformative. Tetapi akan sulit apabila kita selalu memanjakan keanaifan dan logika developmentalis dimana persoalan semua ditambatkan pada kapasitas individu ketimbang mempersoalkan struktur dan agency (meminjam istilah Antony Gidden). Kita sendiri, tidak bisa lepas sebagai penyandang dua status dalam waktu relatif bersamaan yaitu: as part of problems and as part of solution. Karena inilah kelemahan dokter sosial-ahli diagnostic dan bedah menjadi debatable dan dipertanyakan berulang-ulang.

Kita terus dituntut untuk mengingat dan merefleksikan diri dan organisasi dalam hal ini pemahaman kita terhadap reason de etre mengapa organisasi pelajar Muhammadiyah dilahirkan dan bagaimana perbedaan jati diri dengan gerakan pelajar lainnya. Persoalan jati diri ini pernah dibuat tema dalam muktamar IRM tahun 2002 di Yogyakarta. Jati diri yang krisis adalah ibarat seorang sufi kehilangan tongkat kendalinya dan seperti astronot kehilangan kompas. Sementara kita sering kali terjebak pada cara pandang developmentalisme, linear dan positifis meski beberapa periode silam menggempurnya dengan pengenalan teori-teori gerakan radikal dan madzab ilmu social kritis yang dimanifestasikan dalam gerakan kritis-transformatif yang lagi-lagi oleh banyak elite wlayah dinilai gagasan ini terlalu ekslusif, tidak popular/merakyat dan tidak membumi. Ini adalah problem bahasa perubahan (language of transformation) atau bahasa distribusi konsep atau gagasan dari model top-down diharapkan juga muncul gerakan bahasa perubahan dari bottom-up.

Kadang dalam berbagai forum formal maupun informal sering muncul pertanyaan, “sampai mana gerakan pelajar Muhammadiyah?  Adakah tranformasi paradigma pergerakan yang berubah seiring perubahan periodesasi politik dan perubahan nomenklatur organisasi (IPM/IRM/IPM). Alumni dan pengurus seringkali juga mencoba mengutarakan jawaban dengan berbagai sudut pandang dan teori yang melatarinya. Intinya bahwa ada pengkutuban antara gerakan dakwah islam dan model gerakan social movement atau gerakan sosial baru (new social movement). Jawaban-jawaban tersebut seolah memberikan kepuasan tetapi saya berfikir berbeda yang menurut hemat saya gerakan sosial semakin mengecil dampak terhadap perubahan dan konstituen pelajar sendiri merasa ‘jenuh’. Kita bisa mengambil contoh bagaimana gerakan demonstrasi dan seminar tentang penolakan terhadap system ujian nasional (sisdiknas) dapat mengubah ‘keadaan’ menjadi permenungan tersendiri. Mungkin dapat dicari enjelasan lain bagaimana ‘manifestasi’ perlawanan-perlawanan di level individu (contoh, orang yang memtuskan berhenti sekolah bisa jadi sebagai ekpresi massal tentang ketidaksenangan dengan system yang berjalan).

Beberapa tahun lalu saya mencari jawab dengan berfikir ala Rostow dalam system perkembangan masyarakat ekonomi, aka Chatarjee soal kebangkitan India melalui tiga momentum utama yaitu keberangkatan (moment of departure), manufer (the moment of maneuver), dan kedatangan (moment of arrival), dan berfikir revolusioner ala Moore dan Skocpol dengan penekanan pada historical continuity. Namun cara berfikir itu belum banyak membantu kalau kita terus berada terpisah tembok dengan basis social gerakan. Siapa basis sosial gerakan? Apa prasyarat utama (social requisites) perubahan dalam gerakan? Bagaimana argumentasi kita kalau untuk mengatakan bahwa gerakan pelajar ini tidak dikatakan failed movement atau failing movement? Setidaknya kita bisa memposisikan gerakan pelajar secara jelas sehingga ke tahapan mana kita juga sudah terfikirkan sehingga aktifisme IPM dalam sejarah bukan semata-mata melanjutkan masa lalu tanpa kejelasan masa depan, atau hanya sekedar mengisi ruang hampa dalam sejarah Indonesia tanpa memberikan makna eksistensi dan konstribusi yang maksimal (instead of minimalized gerakan).

Persoalan ‘absurditas’

Beberapa bulan terakhir ini saya semakin rajin mengikuti berbagai perdebatan terkait gerakan sosial baik di Amerika atau Eropa dan Asia. Tidak terlupakan saya selalu mengupdate berbagai tulisan teman-teman gerakan pelajar di Indonesia mulai yang sangat iseng sampai yang paling frustasi. Sebagian masih bernada optimis, dan banyak pula yang pesimis melihat sejarah yang sedang diciptakannya. Kerisauan ini sangat berdasar bahkan sebagai gerakan intelektual, tanpa risau, tanpa kegelisahan adalah abnormal. Bisa dilacak dari sejarah di segala bagian dunia, seorang intelektual, terlebih intelektual organic meminjam bahasa Gramsci dituntut untuk selalu gelisah dan menemukan jawaban dari puzzle yang ia ciptakan dalam alam bathin, pikiran dan perbuatan. Hanya golongan intelektual jumud, intelektual ‘abangan’, atau intelektual traditional yang membunuh rasa gelisah dengan ctm bermerek pragmatism dan opportunism. Di sini militansi antara kelompok aktifis-intelektual-organik dengan aktifis-benefit-oriented dapat digambarkan dengan jelas.

Persoalan militansi, loyalitas, dan semangat juang sering dianggap absurd, tidak ada jalan keluar alias deadlock dan justifikasi ini diamini aktifis sendiri tentu persoalan semakin rumit sebab ada kesalahan berfikir yang tidak solutif. Paradigm kritis-transformatif, ansos, dilatihkan disetiap jenjang perkadaeran, tapi bisa dievaluasi seberapa besar teori-teori itu dapat dipekerjakan secara maksimal. Atau jangan-jangan absurditas itu muncul tepat sehari setelah pembagian sertifikat TMU? Absurd jika kita berfikir absurd karena kita secara tidak langsung menempatkan diri sebagai bagian persoalan dari pada bagian solusi.

Ada beberapa asumsi bahwa dua periode terakhir ini oreientasi gerakan elit sangat berhaluan radikal dalam hal publikasi media. Image building dalam berbagai press release memdati berita Koran nasional dan lokal. Tentu saja ini banyak sisi positifnya dan sempat menjadi mimpi periode-peridoe sebelumnya. Jika nekat kita diminta bertanya apa dampak siginifakan dari gerakan melalui media? Tidak terfikir suara-suara kritis kembali diwacanakan melalui media sendiri secara massif? Ini adalah pertanyaan diskusi dan saya hendak mengajak untuk membaca dan mamehami politik keseharian yang dilakukan pelajar dan orangtua bagaimana mereka mengekpersikan complain secara natural/alamiah yang sebenarnya jika massif kita kategorikan sebagai bentuk politik keseharian baik disadari atau tidak. Perilaku ‘menyimpang;, simbolik, private itu akan memberikan dampak besar sebagiamana perubahan kebihjakan pada kasus perkebunan berbasiss kolektifitas di veietnam pada tahun 1970-an. Bagiamana dengan kebijakan Ujian Nasional, setelah sekian tahun kita lawan? Adakah tanda-tanda perubahan? Kenapa tidak berubah dan perubahan apa yang kita kehendaki. Ini juga bisa dibantu dengan analisis menggunakan game theory entah itu prisoner dilemma atau stag hunt.

Mencari Jalan Baru

Sering saya iseng nanya apa teman-teman sudah pernah membaca buku Mansur Faqih mengenai bagaimana paradigm kritis dibanagun dengan bahasa merakyat yang dikejawantahkan dalam bukunya “jalan lain”. Di situlah sebenarnya inti gerakan kritis transformative IPM—bentuk-bentuk advokasi social digalakan oleh kelompok intelektual (terpelajar) menerabas batang ruang ethnic, kelas pekerja, dan profesi. Beliau sendiri orang yang sangat besar kontribusinya terhdap munculnya gagasan gerakan kritis transformative yang kemudian ditanfidzkan dari muktamar IRM 2004 di Lampung. Di sini saya tidak hendak membahas kembali Ansos dan munculnya gerakan kritis transformative.

Ada dua hal yang saya coba diskusikan untuk memahami gerakan pelajar pasca reformasi 1998 dimana gerakan pelajar dianggap kehilangan momentum, kebuntuhan Paradigma dan orientasi serta ketidaktersediaan  common enemy sebagai keasadaran kolektif. Mitos baru diciptakan tetapi alat untuk mengendalikan alias antivirus tidak dikembangkan dengan baik sehingga jumlah persoalan melebihi kapasitas dan kemampuan control. Dua pendekatan untuk melihat IPM sebagai gerakan intelektual untuk perubahan setidaknya ada tiga teori yang mencoba menjawab secara singkat yaitu pertama teori social movement (resources mobilization), game theory, dan politik keseharian (everyday politics).

Pertama, gerakan sosial bukanlah hal baru bahkan kita sudah mengenal istilah gerakan social baru semenjak beberapa tahun silam—4 periode muktamar lalu. Di mana gerakan ini bercirikan non violence movement. Gerakan sosial ‘lama’ diikuti dengan berdarah-darah dala bentuk social revolution atau rebellion dan berbagai bentuk konflik lainnya baik horizontal, anti colonial, atau rakyat vs. negara. Gerakan sosial ini sudah jarang terjadi bisa jadi, tetapi banyak kondisi social politik yang akan membangkitkan bentuk-bentuk revolusi di zaman baru. Bisa kita tengok apa yang terjadi akhir-akhir ini di Timur Tengah (Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, etc).

Saya akan mulai dengan yang pertama, salah satu teori social movement yaitu mobilisasi kemampuan (resources mobilization) yaitu bagaimana kemampuan-kemampuan kita diorgansiasi , dipetakan dan digerakkan untuk mencapai tujuan perubahan yang kita kehendaki dan juga dikehendaki oleh aliansi kita. Apa yang kita miliki? Massa, teologi, ideologi, loyalitas, dedikasi, dan niat baik yang dapat dimobilisasi. Jika peta kita sudah buat, formula sudah didesain, pre-kondisi untuk perubahan sudah diukur matang-matang maka yang perlu dibangun adalah aliansi, visi bersama dan bergerak. Ini kemudian yang mengarah kepada modal-model gerakan pelajar turun ke jalan. Sebarapa besar kepercayaan kita kepada gerakan aksi turun ke jalan, aksi teatrikal, press conference yang dimuat di harian nasional, dan sebagainya untuk sebuah perubahan?

Kedua, kita bisa menggunakan alat bantu berupa ‘game teori’. Model ini berkembang oleh para pemikir ekonomi barat yang menempatkan rasionalitas dan tindakan massal sebagai factor utama. Teori ini percaya bahwa semua actor bertindak rasional dan berorientasi mamaksimalkan keuntungan setinggi-tingginya dengan resiko terkecil. Dalam hal ini kita bisa menganalisis bagaimana negara mempertahankan UN dan IPM menolaknya. Keunttungan apa yang didapatkan pemerintah dan IPM, apa masing-masing kerugian apabila dua-duanya bersikukuh bertahan diposisi awal. Adakah kompromi? Kita bisa lihat dengan tabel stag hunt di bawah ini. Asumsinya, IPM dan negara sama-sama berburu keuntungan.  Ini adalah model 1:

 missing gambar

 

Kalkulasi ini bisa diperdebatkan lantaran basis asumsi yang berbeda. Selain itu teori ini bukan tidak mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahan adalah bahwa asumsi semua orang/organisasi bertingkahpola atas kendali motif ekonomi. Tetapi kita bisa merubah sedikit motiv itu menjadi motiv social. Tapi benarkan motiv ekonomi tidak ada di gerakan anti UN? Bisa jadi barisan elit mendapatkan keuntungan secara tidak langsung atau langsung. Ini harus berani kita tanyakan sebab metode berfikir kritis akan juga mengkritisi diri sendiri dan tidak melulu menjatuhkan pemerintah atau otoritas korup sekalipun. Berfikir kritis, bisa memakan tuannya sendiri.

Model 2 memotret bagaimana relasi antara aktor/agensi dalam melihat persoalan yang lebih kompleks dengan melihat derajat ketergantungan Negara terhadap agensi luar dan IPM terhadap negara. Ilustrasi dapat dilihat sebagaimana berikut:

 

 

 missing gambar

 

 

 

 

 

Kondisi yang kondusif untuk sebuah gerakan transformati bisa dibuat skema sebagaimana Lipset merumuskan prsasarat social untuk progress demokrasi dalam negara-negara ‘pengimpor’ demokrasi barat. Lalu, persoalan bagaimana sumbangsih model pemetaan tersebut bisa kita mencoba menggunakan model serupa untuk menilik kemungkinan terjadinya radikalisasi agama di kalangan pelajar? (bagaimana kita bisa memahami hubungan antara militansi dan progresifitas gerakan? Apa indikator terkait yang paling masuk akal?). Tabel berikut mencoba memformulakan relasi antara gerakan pemikiran moderat Islam dan hubungannya dengan kekuatan negara dan apa yang akan dihasilkan dari relasi-relasi tersebut.

 

 

 missing gambar

 

 

Bagaimana tabel ini membantu kita memberikan penjelasan akan kita diskusikan dan setelah diskusi baru kita mencoba memformulasikan baru gerakan kita bagaimana kita diharapkan memberikan konstribusi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan massa IPM yang setia dalam perjuangan menegakkan kebebasan dan kesadaran sejati dalam bingkai ‘republik’ Islam Muhammadiyah. Kita harus mengakui, upaya pembautan patern/formula bukan dimaksudkan untuk memudahkan persoalan tetapi sebagai alat bantu analisis dan day abaca kita memahami dan meramalkan realitas termasuk keteramplilan membangun realitas baru (politically and socially constructed). Di bawah ini merupakan bagan bagaimana faktor-faktor saling memberikan konstribusi dan konsekeskuensi dalam peta basis sosial sebuah gerakan (khususnya pelajar?)

 

 

 

 missing gambar

 

 

 

 

Dari Advokasi ke Politik Keseharian

Dalam kajian Kerkvliet (2010) yang geneloginya dapat pula dilihat dari karya-karya James Scott yang meihat ranah privat/individu sebagai basis gerakan perlawnaan. Kervliet memetakan lebih komplit terkait level politik yang terdiri dari tiga ranah yaitu formal (official politics), Advokasi (advocacy politics), dan politik keseharian (everyday politics). Politik dalam pengertian ini mempunyai arti yang luas yaitu menyangkut bagaimana seorang individu memperjuangkan dan mempertahankan akses terhadap sumber daya tertentu termasuk mengantisipasi dari kerugian-kerugian apabila suatu keadaan atau ancaman luar dibiarkan.

Secara singkat ketiga ranah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada dua ranah menurut Ben Kerkvliet yang membangi politik emnjadi dua kubu besar yaitu politik konvensional dan politik sehari-hari. Politik konvensional dibagi menjadi dua yaitu official dan advokasi. Sedangkan politik sehari-hari seringkali diabaikan oleh pemerhati gerakan social dan politik lantaran tidak ada organisasi dan pattern yang tetap. Politik sendiri mengalami perluasan sebagaimana Laswell who get hwat dan how, dan Weber politik sebagai pekerjaan. Politik sendiri sering dipertontonkan tanpa tujuan dan tanpa kesadaran sistemik. Politik official sering diaosiaksikan sebagai perilaku negara atau rakyat dalam perubatan posisi di lembaga negara, sementara gerakan politik advokasi digerakkan oleh NGO dan organisasi berbasis non politik. Termasuk IPM semenjak didiirkan bidang advokasi atau bahkan sebelumnya, sudah terbiasa mengalang tindakan advokasi sebagai bagian dari kerja social dan bersingungan langsung atau tidak dengan politik official.

Ranah gerakan formalistik atau official sering dipraktikkan dengan ciri birokratis dan struktural seperti halnya Muhammadiyah mengadopsi system negara modern eropa dimana negara mempunyai struktur dan fungsi yang rigid dan paten. Pun, IPM melakukan hal yang sama.  Gerakan advokasi dibumikan oleh IPM pasca reformasi 1998 dimana muncul kesadaran organik bahwa kelompok tertindas (the oppressed) tidak akan mampu memperjuangkan dirinya tanpa kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang oleh Mansur Fakih, meminjam istilah Antonio Gramsci,  disebut sebagai kaum intelektual organic dimana mereka mempunyai basis keilmuwan dan militansi untuk turun ke ‘jalan’.

Sementara model gerakan yang saya adopsi dari Ben Kerkvliet (2010) dalam “everyday politics” menjadi model “everyday forms of resistance” ala James Scott (1994) sedikit sekali mendapatkan perhatian dalam jagat pergerakan di Indonesia. banyak orang memusatkan peratian kepada gerakan elite ketimbang massa, atau pucuk pimpinan ketimbang grassroot. Sebagaimana kasus gerakan individu atau sporadis (unorganized) ala petani di Vietnam dan Filipina mempunyai kontribusi besar terhadap perubahan kebijakan di level nasional mengenai perubahan sistem perkebunan kolektif.

Jika hal serupa kita pakai menganalisis kebijakan UN di Indonesia mungkin ada penjelasan baru mengapa gerakan advokasi tidak efektif dan dalam waktu yang sama kita tidak melihat level ‘perlawanan’ simbolik secara privat. Kita masih mempunyai pertanyaan kenapa gerakan advokasi seolah tidak pernah memberikan dampak perubahan kebijakan? Apa persoalan? Di sini kita bisa berpeskulasi bahwa cara pandang dan cara kaji ‘jalan lain’ kita perlukan selain untuk melihat massifnya perlawanan simbolik kita juga melihat potensi untuk menganalisa ekpresi sehari hari yang dilakukan oleh ‘pelajar’ untuk membantu ‘men-diognostik’ permasalahan.

Kesimpulan

Dari diskusi diatas setidaknya ada beberapa point kesimpulan. Pertama, konsepsi realitas tidak pernah lepas dari subyektif-obyektif yang kita miliki. Bagaimana memberdayakan kesasdaran sejati untuk mengurangsi daya rusak kesadaran palsu atau kesadaran sesat (fallacy consciousness). Kedua, ada banyak jalan untuk memahami dan mengukur realitas dan juga bagaimana melakukan analisa terhadap gerakan sosial terutama gerakan pelajar. Analisis gerakan sosial dan game theory akan sangat membantu begitu juga bagaimana kita memahami arena dan bentuk ekspresi massa (ordinary people) dalam kerangka perlawanan sehari-hari atau yang disebut Ben Kerkvliet ‘everyday politics’. Ketiga, ada beberapa prakondisi sebagai prasyarat terwujudnya gerakan pelajar tranformatif dan radikal (berdaya ubah) untuk kehidupan yang lebih membebaskan, memuliakan manusia. Diantara prerequisites (prasarat) itu adalah sistem masyarakat terbuka, egalitarian, pertembuhan ekonomi?, militansi kader dan anggota, melek buku (literate), demokrasi, bahasa perubahan, kultur, ‘epistemic community’, legitimasi sosial, partisipasi aktif, dan organisasi yang fleksibel. Kondisi ini, selain kondusif untuk perubahan, ia juga memungkinkan menciptakan konsekuensi social dan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap elit, kader, simpatisan, dan organisasi itu sendiri.

Referensi

Chatterjee, Partha. 1996. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? Delhi: Oxford University Press.

Kuntowijoyo. (2002). Radikalisasi petani : esai-esai sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Kerkvliet, Benedict J. 2009. Everyday Politics in Peasant Societies (and ours). The Journal of Peasant Studies. Vol. 36, No. 1, January 2009, 227–243.

_______. (2005). The Power of Everyday Politics, How Vietnamese Peasants Transformed National Policy. Ithaca and London: Cornell University Press.

Lipset, S.M. 1959. Some social requisites of democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review, Vol.53 No.1, hlm.69-105.

Weber, Max. Economy and Society. University of California Press, 1978, excerpts.

Moore, Barrington. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy, Preface, (Beacon), Intro, Ch. 1.

Skocpol, Theda. 1973. “A Critical Review of Barrington Moore’s Social Origins of Dictatorship and Democracy,” in Politics and Society, Vol. 4: No. 4.

[1] Ditulis untuk diskusi di forum IPM. Sebagian tulisan diketik di Nanoy Aquino, the Philippine May 6, 2011.

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.