David Efendi)*

Politik, kata David Easton kurang lebih adalah bagaimana mengalokasikan nilai-nilai(alocative value) dan kepentingan publik kedalam lembaga-lembaga politik untukmenciptakan rasa keadailan dan kesejahteraan bersama. Dalam pandangan inidibutuhkan kearifan lokal dan kebajikan. Sayang sekali, definisi ini sering tergusurdengan praktik Laswelian yaitu bahwa politik adalah who get what and how? pendekkata, yang idealis termarginalkan oleh yang pragmatis yang dianut sebagian besarpolitisi dan pemegang kebijakan pemerintah.

Dalam tulisan ini mencoba membaca ulang bagaimana fenomena politik perkotaansekarang yang cenderung anti-ekologis kalau tidak dibilang mengalami dehumanisasikronis. Kata banyak orang bijak alam punya batas kesabaran dan kebajikan. Kita bisalihat Jakarta hari ini atau setiap tahun yang terus digenangi air dan di panggung politikkasak-kusuk soal perlu tidaknya Ibu Kota Republik ini dipindahkan. Begitu juga, kita tengok banyaknya kerusakan alam dan lingkungan di Kota-kota besar seperti semakinmenyempitnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Jakarta, kemudian menyempitnya sungai di Kota Yogyakarta, semakin berkurangnya daya searap air tanah yang diakibatkanoleh makin menjamurnya perumahan-perumahan elit dan menengah di daerah Bogordan Bandung yang air yang tidak terserap ditumpahkan ke Ibu Kota Jakarta lalu terjadibanjir sebagai ritual tahunan.

Oleh karena itu, sistem dan tata ruang kota menjadi halyang sangat penting untuk diperhatikan bahkan menentukan pula dalam mambangun image tehadap kinerja pemerintahan. Misalnya, Di Kota Yogyakarta wali kota berusaha melakukan tamanisasi untuk memperindah pemandangan di Kota selain fungsi ekologis untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor dengan pilihan tananam tertentu. Banyakkebijakan yang berperan ekologis dan tamaniasi barulah peredam polutan udara.Bagaimana dengan pencemaran sungai? potensi banjir akibat air hujan yang tidakterserap oleh tanah? Seharusnya di Kota besar sudah mulai terpikirkan akan bencanaekologis lebih-lebih akibat pemanasan global (global warming) yang tidak menentu.

Kata ahli, kalau bulan Oktober-Nopember masih jarang hujan berarti bersiap-siaplahakan terjadi banjir di Bulan Januari dan Februari tahun ini.Kalau di Rusia dikenal dengan politik air hangat maka di Indonesia kita kenalkan politik musim banjir. Politik musim banjir sebenarnya adalah manifesto dari politik perkotaanyang kerap menghadapi berbagai problem lingkungan baik yang diakibatkan olehhuman error maupun alam yang mulai tidak bersahabat.

Di musim kemarau kota terasapanas, pengap, dan polutif, di musim hujan pun Kota mengalami banyak masalah:banjir, genangan air dan penyakitnya, sampah kota, kepadatan, dan bahkankriminalitas. Politik Musim Banjir hanyalah salah satu bentuk sensitifitas pemerintah terhadap penderitaan dan persoalan warganya sehingga politik musiman itu tidak hanya menjelang pilkada, pilgub atau pilpres dan legislatif akan tetapi seharusnya sensitifitaspolitik itu ditempatkan pada tempat yang pas( in the right track) yaitu kepedulianterhadap kondisi rakyat diberbagai musim sehingga nantinya kita kenal politik musimkemarau, politik musim bencana, politik musim hujan dan sebagainya.

Dan saatnyalah berbuat untuk rakyat, berhentilah bermain politik TPTP (tebar pesona saja)! Mendung tak berarti hujan, tapi sedia payung sebelum hujan itu adalah tindakan yang bijak! Pemerintah yang cerdas (Smart Government) adalah pemerintah yang mengenaldan memahami politik musim yang merupakan bukti otentik terhadap kebutuhan dankeinginan warga (sense of crisis) sehingga warga khususnya warga Kota merasaterayomi dan terlindungi oleh kebijakan yang pro-ekologis dan humanis.

Problem serius sekarang yang wajib diantisipasi adalah semakin hilangnya ruang terbuka (public spare)terutama akibat musim hujan dan potensi menggenang air di kota-kota sehinggaberakibat atas terhambatnya aktivitas publik dan kegiatan ekonomi masyarakat.Sebagai contoh, di musim hujan di Kota yang tidak ramah kelompok kecil maka pemerintah tidak peduli terhadap nasib penjual keliling, pedagang kaki lima, yangmemang memanfaatkan bahu jalan sebagai lahan mengais rezeki.

Contoh lain, akibat musim hujan pelajar dan mahasiswa atau guru yang tidakmempunyai kendaraan dan memanfaatkan jasa angutan umum tidak nyaman akibatharus hujan-hujanan untuk menunggu bus Kota lewat. Di sinilah politik musim banjirmenjadi urgent dalam artian bahwa pemerintan Kota yang ramah seharusnyamemikirkan warganya untuk tetap bisa beraktifitas ekonomi dan pendidikan sehinggamusim hujan tidak menjadi penghalang bagi wong cilik mendapatkan jata rezekinya. Amin

)*Aktifis Parlemen Watch Yogyakarta (Parwi)

Artikel dipublikasi di Media Indonesia 18 Nopember 2008