David Efendi, Siswa UHM

12952454501450177948

Banyak gerakan underground, dalam kedai-kedai demokrasi bajakan, atau warung remang bandit republik dalam berbagai koalisi sedang mengakali bagaimana cara memenangkan pemilu, mendukung siapa, mendapat apa, dan seterusnya. kesimpulan dari berbagai pembacaan sederhana saya, bahwa diiklim demokrasi liberal, pemenangnya adalah tetap pemodal besar, dan tentu saja yang masih berpikiran waras kalah sebelum bertanding (sing waras kalah) dan bukan karena mengalah tetapi akses itu tertutup.

Ketertutupan akses itu bukti bahwa demokrasi kita ekslusif, berbiaya tinggi dengan kualitas jongkok. Calon independent dihalangi dan electoral treshold dinaikkan agar partai gurem bergabung dengan partai gajah atau keledai dan sejenis binatang lainnya. Karena demokrasi kita masih belum beradab, maka sebaiknya kita juga berkblat ke Amerika yang jujur apa adanya dengan melambangkan partai sebagai simbol binatang keledai dan gajah. Partai di Indonesia, apa pun simbulnya tidak pernah beranjak dari kualitas Gajah dan keledai. Partai demokrat sekarang ibarat, Gajah, mempunyai suara mayoritas koalisi di parlemen tetapi lumpuh untuk melakuka perubahan. Namanya Gajah lambat dan tidak gesit, partai lain yang bergabung dengan demokrat tidak lebih dari Keledai yang mau menjadi jongos politik dengan konsesi jabatan menteri dan sebagainya. Keledai, selain pelupa selalu terperosok dalam lubang yang sama berpuluh kali.

Perang Capres

Banyak nada sinis menyuarakan ironisme dan paradok pembangunan politik di Indonesia. Bukti kejenuhan politik kita yang stagnan dan semakin memburuk diungkapkan dalam berbagai karikatur yang melecehkan dunia drama politik ala rejim pak Beye 6 tahun terakhir ini. Ada beberapa gambar mengiklankan capres Gayus berpasangan dengan Nurdin Halid (keduanya mantan dan narapadana), dulu ada yang memasang Iwan Fals sebagai presiden, ada gambar soal pemakan bangkai manusia sebagai presiden tulang belulang yaitu Sumanto dan sebagainya dan sebagainya. Ruhut sebagai pendukung dan penyambung lidah pak Beye tidak luput dari karikatur yang menggambarkan pak Ruhut didiagnosa dokter bahwa dia kehilangan saraf otaknya. Hal ini terkait wacana pemilihan gubernur secara langsung di Yogyakarta. berbagai karikatur atau desain tersebut adalah ekspresi keprihatinan dibalik kejenuhan politik luar biasa.

Walau demikian, karena negara mempunyai mekanisme memilih penguasa, apa pun yang terjadi, walau pun anjing menggonggong dari pagi sampai pagi lagi pemerintah akan kembali mengadaka pemilu dengan sistem yang tidak jauh berbeda, dengan money politik yang samakin parah, dan tanpa melakukan pendidikan politik yang memadai rakyat diajari pragmatis, memilih karena mendapatkan sembako atau amplop 50 ribu sampai 500 ribu. Ini terjadi berkali-kali dalam lima tahun mulai pemilu legislatif, presiden, gubernur, walikota, bupati, dan kepala desa. Betapa dalam kerusakan masyarakat akibat demokrasi liberal, tetapi tidak ada yang berusaha memperbaiki. Pemerintah pun senang nampaknya jika rakyatnya menjadi individu oprtunis dan terjangkit virus pragmatis.

Jika model persaingan tidak sehat, bukan berdasarkan kalitas tetapi berdasrakan suara bujukan uang tunai baik langsung atau tidak, maka 100 persen keyakinan bahwa orang waras akan tersingkir, mereka akan kalah dan datanglah kembali perpanjangan jaman edan di mana demokrasi hanya menjadi pesta segerombolan elit berkuasa melawan gerombolan elie lainnya yang juga berkuasa, dan rakyat hanya menjadi cacing, umpan untuk mengundi nasib baik para elite penguasa, birokrat, dan pengusaha.

Jika dibuat diagnosa awal maka salah satu penyakit ditemukannya adalah pemerintah dan partai politik hanya menciptakan partisipasi semu. kesemuan ini akibat dari rapuhnya atau tidak adanya pendidikan politik bagi rakyat secara baik dan sistematik. Orang di level grass root belum tahu betul untuk apa pemilu dan apa hak mereka ketika melakukan pencoblosan (voter turn out) dan kontrol model apa yang bisa dilakukannya. Hal Ini mengakibatkan putusnya hubungan antara elected oficial dengan pemilih (voter)  atau konstituennya. Partisipasi, menurut Gerry Hunnisus (1974) dalam buku Thinking about Change, membedakan dua jenis partisipasi yaitu the real participation (partisipasi sejati) dan manipulative participation (partisipasi semu). Dalam sistem demokrasi sedang membangun, pemerintah bisa saja memaksa rakyat untuk mengikuti pemilu, mencoblos, dan melarang golput(tidak memilih) untuk alasan membuat pemerintahan legitimate dan dengan demikian maka rakyat bisa tunduk kepada apa pun kebijakan regime penguasa (the rulling elite) atau the rulling party (partai berkuasa). Ini dikategorikan sebagai bentuk partisipasi semu. Sedangkan ketika rakyat mampu memberikan pengaruh dan kontrol kepada sistem politik baik pra pemilu, saat pemillu dan pasca pemilu maka ini disebut partisipasi aktif atau partisipasi yang sebenarnya (the real participation). Di Indonesia, kita bisa lihat demokrasi dibangun dalam ruang remang-remang partai koalisi atau sekretariat gabungan dan mengusung calon dari keluarga pengausa dan sejenis kroninya. Tidak heran jika muncul ide gila yang memasangkan Ani Yudhoyono dengan Aburizal Bakri atau Hatta Rajasa dan seterusnya. Bagi banyak kalangan pengamat, model demokrasi ini tidak sehat, alias tidak waras?

Tidak ada alasan yang masuk akal untuk optimis menghadapi panggung sandiwara (dramaturgi ala Erving Goffman) politik di Indonesia. Banyaknya adegan yang aneh-aneh menunjukkan ketidakwarasan kelas tinggi. Narapidsana bisa plesir, narapidana bisa pesan kamar hotel mewah versi Artalitas, Markus berkeliaran bebas, pengemplang century tidak dipersoalkan, terduga teroris diperangi tanpa pengadilan, orang menghancurkan kelompok lain dibiarkan (FPI), dan berbagai kisah drama mimpi buruk lainnya. Memang pemenang pilpres 2014 masih jauh, tetapi bisa diramalkan, kualitasnya tidak akan jauh berbeda dengan Nurdin Halid, Gayus, dan semacamnya. Walau demikian, saya menganjurkan mari menjaga kewarasan bersama! Mungkin masih ada kesempatan orang waras memimpin bangsa.

Oahu, Jan 16, 2011