Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Membaca IDI 2011 di Yogyakarta (draft) – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Membaca IDI 2011 di Yogyakarta (draft)

David Efendi

Di banyak negara maju dimana demokrasi sudah diimplementasikan ratusan tahun mempunyai tradisi ‘pengukuran’ (measurement) sebagai bagian penting proses evaluasi untuk mencari pijakan baru dalam pembangunan. Di Indonesia semenjak ‘merdeka’ tahun 1945 mewarisi tradisi pemetaan dan sensus tanpa adanya explanasi yang detail dari serentetan data statistik. Kalaupun ada pelabelan terkait derajat toleransi, penghargaan terhadap HAM, tingkat kebebasan dan posisi demokrasi diambil dari lembaga-lembaga di luar negeri tanpa mempertanyakan akurasi dan validasi. Namun cukup membahagiakan pada tahun 2007 ada terobosan baru mengenai pembuatan index democracy Indonesia (IDI) yang kemudian dilanjutkan di tahun 2009, 2010, dan 2011.

Dengan penggunaan indikator yang terus mengalami evaluasi dan perubahan dan juga operasionalisasi beberapa metode pengumpulan data seperti Koran dengan oplah terbesar di propinsi (SKH Kedaulatan Rakyat), FGD (Focus Group Discussion, diskusi terfokus melibatkan lembaga pemerintah dan publik), dan interview mendalam, DIY menempati posisi selalu diatas rata-rata nasional sejak IDI tahun 2009, 2010, dan 2011 silam namun secara peringkat mengalami kecenderungan menurun yaitu dari posisi ke-dua di tahun 2010 menjadi posisi ke-5 di tahun 2011 dengan nilai kumulatif sebesar 71,67 dari rata-rata nasional sebesar 65,48 (dan apabila kita berani berspekulasi di tahun 2012 dengan kejadian-kejadian kasus intoleransi dan kekerasan nampaknya akan melorot skor-nya, untuk tidak mengatakan di semua aspek).

Dari pemaparan Tim IDI yang dipelopori oleh Maswudi Rauf dan Syarif Hidayat pada tahun 2011 dipilih 3 variabel yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi serta 11 sub-variabel dan total 28 indikator sehingga selesailah pemberian status kepada propinsi terkait pembangunan demokrasi—lebih spesifik Syarif Hidayat lebih tegas menyebutnya sebagai indeks demokrasi politik di Indonesia dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Apresiasi yang perlu dikedepankan adalah bahwa gagasan ini penting agar bangsa Indonesia mampu memberikan penilaian dirinya sendiri dan menggunakan pendekatan yang lebih tepat—dari pada dilakukan oleh lembaga asing yang kerap kali, menurut uji publik, bias dalam definisi beberapa aspek spesifik seperti definisi HAM dan demokrasi itu sendiri.

Sebagai wacana, demokrasi bukanlah satu definisi tetapi cukup banyak ragam pengertiannya. Definisi yang cukup memberikan konstribusi terhadap perdebatan indeksisasi ini adalah demokrasi sebagai system yang mempunyai kebaikan untuk dirinya sendiri dan demokrasi sebagai alat perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan kebaikan umum. Kedua keyakinan itu masing-masing mempunyai pendukung di D.I. Yogyakarta terkadang saling berlawanan dan kadang saling terikat dan overlapping. Hal yang paling manifest adalah tentang pemahaman yang meyakini bahwa demokrasi tidak identik dengan kesejahteraan dan di saat yang sama berfikir bahwa demokrasi akan menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan, namun hal lain yang ada dalam kenyataanya, meminjam istilah Dodi Ambardi, masyarakat akan dihadapkan pilihan dan hanya memilih antara dua pilihan “miskin dipentungi atau miskin tidak dipentungi”—demokratis atau tidak demokratis tidak mempunyai kemampuan mengubah status ‘miskin’ masyarakat.

Ungkapan tersebut memperlihatkan pandangan psimistis bahwa tidak ada korelasi antara tingkat demokratis sebuah wilayah atau negara dengan kemampuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat sehingga seringkali perdebatan berakhir pada pelabelan negara-negara non-demokratis yang sejahtera (Singapura, Malaysia, dan Hawaii yang ikut USA dari pada merdeka) dan negara demokratis yang rakyat kebanyakannya susah (Indonesia, Filpina, East Timor). Tetapi ada yang agak ideal yaitu Korea Selatan—relatif demokratis dan sejahtera. Wajar saja sekarang banyak individu dan komunitas yang kecewa dengan demokrasi bahkan menganggap demokrasi adalah pilihan yang tidak masuk akal jika ingin membangun dan me-recovery “masyarakat yang rusak” sehingga mereka bermimpi sosok kuat seperti yang diespresikan dengan berbagai stiker bermerk Suharto; “piye kabare, isih penakan jamanku to?”. Kelompok lain lebih radikal yaitu dengan melibatkan gerakan sosial yang massif untuk memberikan makna dan wajah kesejahteraan bagi lembaga-lembaga politik, birokrasi dan pemerintahan yang selama ini dianggap sinis oleh kelompok kelas menengah sebagai sumber persoalan.

Paradok demokrasi itu sendiri, dalam batasan tertentu, dapat dilihat dari kesejahteraan warganya, diantaranya tercermin dari penyelesaian permasalahan kemiskinan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi (politik dan kebijakan misalnya bansos dan hibah). Namun saat ini kenyataan justru berbanding terbalik, kemiskinan masih akrab bersama lebih dari 15% penduduk, sementara korupsi semakin vulgar dan menggurita buah dari kongkalikong legisatif dan eksekutif. Korupsi masih menjadi momok yang menghantui perjalanan kita dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), korupsi dapat menimbulkan daya rusak terhadap ‘demokrasi lokal’ yang luar biasa karena menghalangi hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat—kesehatan dan pendidikan (menurut survey Patnership tahun 2013 kedua aspek ini diganjar skor yang sangat rendah di DIY karena hanya Rp.5,807,- dan Rp.108 ,000,- per orang per tahun).

Lebih menukik lagi, jika kita lihat statistik IDI untuk DIY tahun 2011 maka terdapat beberapa point yang skor-nya rendah yaitu persoalan hak-hak politik rakyat seperti diskriminasi (50,00 dari  rata-rata nasional 83,84), keberpihakan lembaga politik dan pemerintahan terhadap ‘difable’ (penyandang cacat) untuk partisipasi dalam pemilu (52,25), dan kemampuan dan peran DPRD (42,17) memproduksi peraturan daerah (18,75% dari toal perda) sebagai bagian dari gambaran tingkat aspiratifnya dewan. Dari sini pula dapat kita kritisi untuk melihat secara ‘kualitatif’ apa arti dari angka-angka tersebut—what does it mean for the majority people? Dalam bagian catatan kritis berikutnya.

Catatan Kritis

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Tim perancang dan peneliti IDI ada beberapa catatan yang menurut hemat penulis perlu dijelaskan kepada masyarakat secara luas agar dapat menerima atau menolak pemeringkatan ini secara proporsional—tidak terlalu apriori dan juga tidak terlalu membabi buta sehingga tidak berakibat fatal pada pembangunan sektor politik di daerah-daerah di Indonesia. catatan itu antara lain, terkait methodology, variable dan indicator, sistem skorsing dan terakhir terkait generalisasi/spesifikasi penelitian.

Pertama, persoalan metodologi seringkali menjadi titik lemah dari berbagai survey kuantitatif dan ragam pemeringkatan fenomena sosial dan politik di banyak belahan bumi. Dalam kasus IDI ini, pilihan koran dengan oplah besar diasumsikan memberitakan fenomena sosial politik secara lebih baik–bagaimana dengan persoalan independensi media? jika tanpa mendapatkan konfirmasi dan reconfirmasi yang seimbang tentu pilihan koran oplah terbesar menjadi kelemahan metodologis yang cukup serius. Mungkin harus ada kolaborasi data dari catatan-catatan kepolisian dan sebagainya.

Kedua, maslaah kedua dan ketiga terkait pilihan indikator akan menjadi masalah serius apabila ada kroscek dengan variabel dan indokator lainnya seperti persoalan sosial dan ekonomi antaran ada irisan di antara satu sama lain seperti tingkat partisipasi pemilih dengan tingkat melek politik dan aksara. Indikator yang sangat beragam dengan landasan  skorsingnya yang lemah akan menjadikan proses pemetaan terlalu simplifikatif padahal pembobotan itu akan secara berbeda diberikan oleh masyarakat. Apakah pembobotan indikator tersebut melibatkan masyarakat secara luas? Jika tidak maka akibatnya adalah terjadi overgeneralized yang dapat menyesatkan publik. Demikian catatan sederhana ini semoga membawa manfaat.

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*