David Efendi)*

Tulisan ini sengaja penulis berikan judul sebagai surat dengan beberapa alasan. Pertama, sebagai bagian dari masyarakat sipil hampir tidak masuk akal kami menjangkau wilayah kepresidenan yang berpagar tinggi baik secara fisik maupun birokratis. Kedua, sebagai apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah mengabulkan tuntutan orang jogja dalam pengesahan UU Keistimewaan. Apresiasi warga jogja penting lantaran keprihatinan situasi beberapa hari terakhir ini dimana banyak orang mempertanyakan pertanyaan retorik, “ Kemana Presiden Kita?”

Pertanyaan itu sama sekali tidak membutuhkan jawaban ‘wacana’ namun tindakan nyata dan tegas dari seorang presiden yang dipilih secara langsung dan demokratis. Alasan terakhir adalah, satu kenyataan bahwa manusia Indonesia masih percaya dan cinta kepada institusi NKRI yang mempunyai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera untuk seluruh manusia Indonesia.

Setidaknya ada beberapa point yang kami akan sampaikan dalam surat terbuka ini sembari menyambut kedatangan Bapak Presiden di Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada hari Kamis, 10 September 2012 yaitu pada upacara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta di bawah payung hukum baru keistimewaan (UU no.13 tahun 2012).

Semoga presiden tidak keberatan membaca dan merenungkan kembali betapa bapak presiden cukup kuat untuk menjadi lebih tegas sebagai presiden terpilih selama dua periode secara langsung. Artinya legitimasi politik dan sosial sangat kuat untuk menopang kekuataan dan kekuasaan untuk memerintah dan mengendalikan negara serta mengamankan asset bangsa dari serbuan kecoak, tikus, buaya yang mengepung bangunan republik dan bersiap memangsa dalam setiap agenda aksi korupsinya.

Pertama, di negeri Yogyakarta pun kami cukup familiar dengan ungkapan bahwa “Raja Bijak, Raja disembah dan Raja lalai, raja disanggah. ” Artinya dalam alam demokratis dan suasana kebebasan yang kita hirup sekarang memungkinkan orang untuk berbeda pendapat. Selain itu, dibutuhkan ‘tangan besi’ bagi pemegang kekuasaan untuk mengatasi situasi sulit yang membahayakan negara. Penagakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan wewenang pemberantasan korupsi yang diemban dans sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar dalam situasi yang ‘kacau’. Apabila penegak hukum mengalami disorientasi,apabila pelaku penagak hukum ‘berlumuran’ kasus dugaan korupsi tentu presiden harus menyatakan berdiri di pihak siapa. Kebenaran tetap kebenaran walau disuarakan oleh kelompok minoritas atau lembaga pembantu negara (auxiliary agency) seperti KPK.

Kedua, Bapak presiden yang terhormat bagi kami bukanlah sekedarpemangku jabatan presiden biasa lantaran dipilih secara langsung. Bapak Presiden adalah representasi bangsa Indonesia disetiap berhubungan dengan dunia luar. Bapak Presiden juga menyandang gelar sebagai pemimpin terdepan pemberantasan korupsi sebagaimana yang pernah bapak sampaikan. Wajar saja kami semua mempertanyakan peran Bapak Presiden karena kami masih berharap negara (presiden itu hadir di saat-saat keadaan ‘deadlock’ dan terjadi upaya penggelapan atas kebenaran, kepastian hukum lalu dipertanyakan di sana dan di sini. Jadi, Diamnya bapak presiden, sampai banyak reaksi bermunculan berupa demonstrasi dan aksi kepedulian kepada KPK merupakan kebingungan tersendiri bagi kami seperti seolah kami ini di dalam kapal tanpa nakhoda atau seolah ramai-ramai berada di pesawat dengan sitem kendali otomatis (auto-pilot). Kami hanya berharap presiden sebagai kepala pelayan rakyat selalu hadir dengan ketegasan sebab Bapaklah yang mempunyai wewenang untuk menggunakan kekerasan untuk kepentingan rakyat dan penyelamatan hukum. Perlu Bapak presiden ketahui bahwa bagi kami negara ini sudah dalam bahaya ibarat korupsi itu kangker sudah stadium 4 di republik ini maka butuh tangan besi tuhan untuk mengatasinya.

Terakhir, sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta tentu saja kami inginkan keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus dibela dan saatnya Bapak presiden tidak berlarut-larut ada dalam pusaran wacana dan citra sehingga penegakan hukum tidak beranjak naik kelas artinya jauh panggang dari api karena political will yang tidak ditopang dengan ideology tegas untuk pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Banyak kasus-kasus kecil seolah menjadi persoalan dan ancaman hukum tetapi persoalan yang dihulu, pusat korupsi sulit tersentuh hukum. Inikah yang disebut tebang pilih? Kita lihat kasus Prita, Mbok Minah, kasus pencurian sandal jepit, orang kentut, dan seterusnya.

Pada intinya, orang Jogja ingin mengatakan terima kasih dan apresiasi kepada presiden dan DPR RI yang telah mengabulkan UU Keistimewaan sebagai penghargaan atas kekhasan wilayah Yogyakarta setelah Papua, Aceh, DKI Jakarta. Tetapi, kami tidak mungkin menutup mata akan pentingnya persoalan penegakan hukum dan kebenaran yang terus diselimuti kabut hitam. Persoalan kriminalisasi KPK, penghilangan bukti, dan upaya pelemahan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi seharusnya sudah berakhir namun nampaknya terus berlanjut dan kontraproduktif bahkan kontra revolusi untuk pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini.

Bagi kami Presiden bukan hanya politisi pemimpin partai politik tetapi juga representasi kehendak rakyat dan Tuhan sebagai pemangku dan penyebar nilai-nilai kebanaran dan keadilan. Ideologi itu harus dipegang kuat agar kapal Indonesia ini tidak oleng ke kanan dan ke kiri, dan lalu masuk ke dalam musium sejarah. Semoga dapat di mengerti dan selamat datang di Jogja selamat bersih-bersih untuk Indonesia yang lebih bermartabat.

)* Pegiat Rumah Baca Komunitas Yogyakarta. Note ini ditulis sehari seblum SBY pidato soal KPK vs Polri.