David Efendi, Dosen di Rumah Baca Komunitas, Yogyakarta

“Kultur adalah hidup sehari-hari dalam perilaku dan sikapnya menghadapi kenyataan, yang ingin diberi makna. Kultur adalah pula ranah menghayati hidup dengan mengacukannya pada yang suci, yang benar, yang baik dan yang indah lalu menjadikannya laku tindakan nyata.” –Mudji Sutrisno, dalam opini Sindo 4 Januari 2013.

Definisi diatas nampaknya membantu kita untuk menjelaskan bahwa ‘Kultur’ tidak pernah lepas dari alam pikir dan tindakan manusia baik secara individu maupun organisasi sehingga kita bisa melihat potongan dan irisan antara respon politik sebagai pribadi dan sebagai kesatuan komunitas atau perilaku komunitas. Sebagai contoh, warga NU atau Muhammadiyah tidak selalu menyuarakan ekpresi politiknya sama dan sebangun dengan suara elit atau keputusan organisasi dalam berbagai praktik pemilihan langsung termasuk juga perbedaan cara mensikapai terkait isu-isu ekonomi-politik-budaya keseharian. Di sinilah terdapat potongan yang tegas namun di sudut lainnya ada interseksi.

Politik Arus Besar yang ‘diam’

Arus besar politik sebenarnya bukanlah politisi nasional, pemodal atau pengusaha kakap, dan partai politik menengah ke atas melainkan suara-suara keseharian masyarakat sebagai mayoritas dalam piramida stratifikasi sosial. Suara-suara itu merespon berbagai hal dan isu baik secara langsung atau tidak langsung dan pada umumnya suara-suara itu tidak pernah dikomunikasikan secara sistemik dengan atau melalui organisasi sosial (advocacy organization) atau organisasi politik. Kecenderungan memprivatisasi pendapat dan opini ini disebut sebagai fenomena ‘everyday politics’ (Kerkvliet, 2010).

Karakteristik lain ‘politik arus besar’ yang massif sehari-hari terjadi dan eksis di masyarakat ini adalah hidden dan bersifat simbolik sehingga seringkali pemerintah atau pengambil kebijakan gagal memahami apa kemauan masyakat mayoritas yang cenderung ‘diam’ (silent mayority). Diamnya arus ini bukan berarti hampa atau tanda tak dalam. Dalam pandangan batin dan pikiran mereka sebenarnya sudah mampu memahami situasi dan bagaimana mengambil sikap—bahkan, mereka dapat memberikan jawaban solusi atas persoalan itu lebih make sense ketimbang para pengamat politik di media.

Hal itu akan terungkap ketika ada saluran-saluran yang dianggap oleh grassrrot sebagai kanal yang tepat untuk menumpahkan pendapatnya. Salah satu contohnya adalah ketika Jokowi meruntuhkan tembok pembatasa antara politisi elit dengan rakyat maka rakyat akan menyimpulkan bahwa pengutaraan gagasan secara oral dapat dilakukan karena Jokowi tidak dianggap sebagai ancaman atau bahkan dipercaya akan merealisasikan apa yang menjadi kecemasan, sumber complain, dan gossip keseharian.

Politik ‘srawung’ yang dilakukan oleh Jokowi atau Dahlan Iskan itu ternyata menyedot perhatian snagat besar masyarakat tidak hanya di kota-kota besar tetapi di pelosok desa. Bisa saja, karena itu SBY terinspirasi untuk memulai menyapa rakyat langsung ke lokasi dengan gaya blusukan. Politik non-ekslusif atau srawung itu menurut perspektif sosial budaya adalah sebagai upaya memanusiakan manusia tanpa diskrimatif dan juga merupakan manifestasi dari kesetiakawanan sosial. Karena itulah, ke depan akan semakin tumbuh besar karena psikologi masyarakat menghendakinya.

Interseksi dan Interkoneksi

Banyak orang yang gagal menarik benang merah antara perilaku individu yang tak terorganisir dengan dampaknya kebijakan yang diambil oleh atasan (highest rank officer) atau bisa juga diartikan sebagai perilaku penguasa.  Hal ini berakibat fatal manakalah kebijakan itu didasarkan dari survey dan polling atau FGD konvensional dimana disitu terdapat bias yang cukup besar.

Sensitifitas terhadap pelaku ‘everyday politik’ bisa diperkuat dengan kajian-kajian politik antropologi sehingga benar-benar dapat emmbaca karakteristik, symbol, dan suasana bathin masyarakat.  Hanya dengan demikian kultur demokrasi pesakitan dan kegaduhan politik di masa mendatang dapat seidkit diobati—atau secara senyap akan diamputasi!.

Pemilu dan beberapa isu lokal serta kebudayaan kadang mempertemukan jenis politik formal dengan informal lantaran ada kepentingan yang sama walau secara matematika tidak ekonomi tidak mungkin disejajarkan. Grassroot menginginkan keberlangsungan hidup yang susah agar tidak menjadi lebih susah adalah cerminan bahwa public tidak berharap ada gerbang baru yang memberi harapan baru perjalanan hidup mereka. Inilah masyarakat yang tidak bergantung kepada negara secara politis. Salah satu contoh menarik adalah kasus di Yogyakarta. Dari 3 juta penduduk mungkin yang memperhatikan perlu dan tidak perlunya penetapan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur hanyalah bagian kecil saja sementara bagian lain bisa saja tidak terlalu mementingkan itu tetapi mereka sangat loyal dan peduli terhadap nilai tradisi dan kebudayaan ‘asli’ Yogyakarta. Pada situasi inilah mereka dapat diartikan sebagai bagian dari rakyat yang pro-keistimewaan dengan penetapan Gubernur dan Wakilnya.

Tetapi sedikit berbeda misalnya bagi pelaku politik keseharian kelas menengah mereka akan complain, mencari solusi baik langsung atau tidak—tergantung kesempatan yang memunkinkan (political opportunity) untuk menjadi overt (buka) atau tetap covert (tertutup) dalam menyalurkan ekpektasi dan ketidaksenangan terhadap situasi. Kelas menengah akan berhitung matematis tentang struktur keuntungan dan kerugian politik. Begitu juga saya, anda, dan kita semua dapat membangun rasionalitas untuk berperilaku langsung atau tidak, simbolik atau manifest. Setelah itu, kita tidak banyak berharap aka nada perubahan dari luar diri kita.

Note: Ditulis tengah malam di markas Rumah Baca Komunitas, 6-1-13