David Efendi 

Jokowi sebagai penantang (challenger) masih menjadi perbincangan publik sebelum dan pasca kemenangan ‘menggusur’ sang incumbent Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta. KemenanganJakowi sudah diduga oleh banyak lembaga survey politik mendekati hari H pemilukada. Hal inisudah mendapatkan jawaban sebagaimana hasil hitung cepat (quick count) pekanlalu. Kemenangan pasangan Jakowi-Basuki atas Foke-Nara menurut versi hitung cepat adalah sekitar 53, 68%dan 46,32% (LSI-Tv One), 54,11 dan 45,89% (Indo barometer), dan 53,81%  dan 46, 19% (LSI-SCTV). Ada pun KPUD baru akan melakukan pleno hasil pemilukada beberapahari ke depan. Kemenangan sekitar kurang lebih selisih 7% di atas pasangan Foke-Nara adalah angka yang cukupbesaruntuk seorang penantang yang berasal dari daerah.Fenomena penantang asal daerah yang berkompetisi di ibukota inilah yang kemudian penulis sebut sebagai fenomena “arus balik politik.”

Arus Balik Politik

Arus Balik politik tidak berbeda dengan fenomena arus balik pasca lebaran dimana masyarakat dari daerah berbondong-bondong menuju Ibukota (urbanisasi) Jakarta yaitu fenomena aktor-aktor politik di level daerah (local-political actors) turut andil dalam kompetisi perpolitikan di Ibu Kota yang notabene representasi dari dinamika politik nasiona ldengan aktor yang beragam baik secara politik kepartaian, kultur, organisasi pendukung, dan isu-isu politik ikutan.  Fenomena lahirnya penantang dari daerah ini seperti strategi perang Mao Zedong yang sangat popular yaitu ‘desa mengepung kota’.  Fenomena ini juga dapat dibaca sebagai urbanisasi politik sebagai arusbalik dimana hal ini terjadi pada saat maraknya pialang atau politisi senior dari Jakarta menjagokan diri dalam perebutan kekuasaan di tingkat daerah. Taruhlah contoh terpilihnya Saifullah Yusuf sebagai wakil gubernurJawaTimur, wacana dicalonkannya Ganjar Pranowo sebagai bakal calon (balon) Cagub Jawa Tengah serta beberapa yang lain seperti Dede Yusuf, Soetjipto Soedjono, Jefrie Geofanni, Tantowi Yahya dan masih banyak lainnya.

Fenomena ini paling tidak dapat dibaca sebagai gejala politik barupasca diimplementasikan kebijakan otonomidaerah (UU no. 22 tahun 1999) kemudian pengaturan tentang pemerintahan daerah (UU No.32 tahun 2004 dan UU No.22 tahun 2007) beserta PP No.6 tahun 2005. Hal ini secarasubtantif adalah praktik politik liberal dalam sistem demokrasi kita. Dalam UU no.32 secara sangat jelas memberikan peluang bagi masyarakat umum menjadi competitor dalam perebutan kursi kekuasaan daerah.Dalam UU tersebut secara implisit mengatakan: “Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah dipilih dalamsatupasangancalon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik”. Di era inilah aroma ‘persaingan bebas’ diikuti oleh beragamaktor, background,dan kompetensi,dalam rangka ‘mengundi’ nasib politik dalam ajang pemilukada.

Arus balik politik ini melengkapi banyak fenomena politik lainnya seperti migrasi politik (berpindah partai politik) atau sebutan lainnya ‘kutuloncat.’ Sebutan ‘negatif’ itu sempat ramai dalam ‘game’ perebutan kursi panas gubernur DKI Jakarta yaitu dialamatkan kepada pasangan ‘penantang’ Jokowi (PDIP, Gerindra dan Wali Kota Solo) dan Basuki (Pindah partai dan mantan Bupati Belitung Timur). Namun, padakenyataannya tidak semua pemilih menganggap track record itu berasosiasi negative sehingga tidak berpengaruh signifikan.

Kekuranganitumampuditutupidengankemampuanberargumentasisecarasederhanadan ‘keakraban’ denganisu-isu yang mendasartentang Jakarta (banjir, macet, kumuh).Dengan pilihan baju kotak-kotak (citra orang biasa), Jakarta Baru, Gebrakan perubahan serta program kartu sehat arus simpati publik sudah mampu diraihnya. Hal ini agak kontradiktif dengan pasangan incumbent yang terlihat birokratis/elitis serta jargon yang diusung (‘prestasi’dan janji perbaikan dengan ‘Bersatu Jakarta’) ditambah ramainya isu SARA yang dalam beberapa aspek menjadi blunder atau bumerang politik.

Lagi, kemenangan Jokowi juga membuktikan bahwa ‘pemain lokal’ atau kandidat asal daerah mampu berkompetisi secara politik dengan pemain lama yang notabene sudah berada dan memahami seluk beluk perpolitikan ibu kota. Calon dari daerah yang tidak pernah popular di Ibu kota dapat memenangkan kompetisi politik menjadi satu pembenaran bahwa Undang-undang yang memberikan kesempatan kepada penduduk daerah lain memberikan harapan baru tentang perubahan kepemimpinan suatu daerah penuh sesak dengan persoalan seperti Jakarta.

Hal lain yang positif dari kemenangan Jakowi adalah berlakunya dua arus kekuatan politik yang tidak hanya ‘arus mudik’ (pialangpolitikNasional turun gunung dengan menjagokan diri berkompetisi di kampong/daerah asalnya) tetapi juga arus balik dimana pemain ‘sukses’ di daerah turut meramaiakan bursa politik di level yang lebih tinggi seperti untuk gubernur DKI Jakarta atau menantang anggota dewan incumbent. Iniadalaharuspolitik yang seimbang dan mungkin ideal karena pimpinan politik itu idealnya dilahirkan dari arus bawah (bottom-up) sebagai representasi masyarakat dari pada banjir kiriman dari atas (arusmudik politik yang lebih banyak memberikan mudharat politik akibat sifat buruk kekuasaan yang mereka terapkan).

KonstribusiTeoritis

Dalam kajian politik, Jokowi sering kali muncul sebagai bagian dari praktek ‘everday politics’ (Kerkvliet, 2005) dimana politik diperbincangankan secara informal, bahasa populer, dan dapat dipraktekkan dengan kegiatan yang ‘merakyat’ karena seolah mampu menghapus sekat antara pemangku jabatan publik dengan masyarakat umum (orang biasa, wongcilik) yang selama ini dianggap memiliki gap besar. Tipe politik ini mendekuntruksi kesan bahwa politik itu sangat birokratis dan formal dengan bertemunyaaktor-aktor ‘orang biasa’ dengan calon pemimpin politik (political leader).Sementara incumbent sering kali dengan mudah diasosiakan sebagai praktek (official politics) atau politik konvensional dimana pemerintahan harus nampak berwibawah, exclusive, elitis sehinggase olah membangun tembok dengan kelompok masyarakat menengah kebawah atau kelompok yang menengah yang ‘apatis’ yang pada umumnya tidak menentukan pilihan jika tidak masuk kategori swinging voters mereka bagian dari ‘golput’ (tidak menggunakan hak suaranya).

Model politisi yang masuk dalamsosok ‘informal actors’seperti Jokowi kemudian popular (baik karena dibesarkan media atau kapasitas politik yang mumpuni) akan lebih mudah diikuti berbagai mobilisasi dukungan politik secara sukarela. Membayangkan Jokowi dengan ‘gebrakanperubahan’ kemudian agak mirip dengan apa yang terjadi pada Obama padatahun 2008 dengan jargon “Change! Yes We Can” (perubahan) untuk melawan incumbent dan merebut dukungan publik. Obama dikuti oleh jutaan relawan yang terjun dalam media online danoffline serta model mobilisasi sumberdaya melalui banyak cara mulai mengumpulkan sumbangan sampai rela menjadi “tim sukses swasta” (tim sukses mandiri).