Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning Memagari Autentisitas Desa dari Politik yang Menindas – Politik Lokal dan Perubahan Sosial

Memagari Autentisitas Desa dari Politik yang Menindas

David Effendi, Dosen Ilmu Pemerintahan UM Yogyakarta

Salah satu kegelisahan yang sedang menyeruak dalam ruang-ruang publik akhir-akhir ini, terutama menjelang tahun diselenggarakan pemilu di tingkat nasional adalah ketakutan akan tersingkirkanya “akal sehat” akibat praktik politik yang eksploitatif, politik seringkali dianggap sebagai ancaman atas eksistensi identitas dan budaya lokal (baca: desa). Walau demikian, sering mengungkapan kekecewaan publik atas system politik yang sedang dipaksakan di masyarakat melalui jalan tidak langsung dan tidak terorganisir. Menurut James Scott (1992) dan Ben Kerkvliet (2010), ungkapan kekecewaan tidak langsung itu adalah gejala umum di masyarakat Asia Tenggara dan kadang sifat laten itu dapat berubah dalam kekecauan yang mematikan. Hal ini terjadi di Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Dan saya berkeyakinan hal serupa juga terjadi di banyak tempat sepanjang sejarah Indonesia.

Politik menjelma menjadi wajah “janus” yang lebih memberikan ketidaknyamanan ketimbang kenyamanan, kekacauan dari pada ketertiban (Kant dalam Gaardner, 1994), menindas dari pada mengayomi (Hobbes, 1865), dan menimbulkan rasa frustasi ketimbang optimism penuh harapan bagi masyarakat padahal sisi autentik politik  lainnya secara teoritis merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan bersama, alat untuk menegakkan keadilan dan hukum untuk mewujudkan ketertiban publik. David Easton (1992) menyebutnya sebagai politik  sebagai allocate of value—bagaimana politik itu mampu menerapkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat sebagaia kebaikan bersama dalam praktik penyelenggaraan negara/pemerintahan. Senada dengan teori itu, adalah Abraham Lincoln  (1863) yang diktumnya diakui jutaan manusia di dunia yaitu tentang demokrasi sebagai sistem politik terbaik yang mencerminkan ekpresi dari, oleh, dan untuk rakyat.

Abstraksi diatas penulis harap memberikan backroudn atas discourses yang sedang terjadi di republik ini. Tulisan yang saya buat khusus untuk memenuhi undangan pengurus Hismag untuk menuliskan persoalan politik, jadi tema ini sebisa mungkin akan memenuhi harapan pengurus Hismag terutama redaktur majalah Hismag yang terbit di hari Raya Iedul Fitri tahun ini. Singkatnya, tulisan ini akan banyak memberikan advokasi secara praksis kepada entitas desa yang kerap kali menjadi korban sepanjang tahun selama lima tahun dari berabagai keriyuhan dan jebakan pemilu lokal (desa, bupati, gubernur) dan nasional. Apa yang bisa dilakukan rakyat di desa kemudian menjadi penentu apa yang terjadi puluhan tahun ke depan dalam masyarakat desa.

Memagari Desa

Desa sebagai komunitas politik yang paling nyata mengalami dinamika yang cukup penting untuk dicatat. Dinamika itu menyangkut persoalan hal-hal yang masih terus dipertahankan dalam kehidupan desa dan berbagai hal baru yang mengindikasikan perubahan-perubahan baik yang disengaja maupun tidak. Walaupu persoalan ekonomi menempati hal yang cukup substanasial, namun penulis mencoba mengelaborasikan dengan system politik yang dipraktikkan. Sebagaimana teori sosialogi, faktor kontak dengan budaya asing, dan urbanisasi, serta tekhnologi memberikan konstribusi besar atas perubahan sosial kemasyarakatan, politik juga tidak kalah kuat.

Politik memberikan banyak penetrasi terhadap ideologi dan keyakinan masyarakat terkait bagaimana hidup bersama, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana memilih pemimpin, dan bagaimana mencari keuntungan instan di saat musim politik/pemilu. Inilah hal-hal yang mengubah interaksi antar aktor di desa, warga dnegfan warga, tetangga dengan tetangga, kepala desa/pemimpinan desa/tokoh masyarakat dengan jamaah, ummat, warganya. Jika virus politik liberal yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kompetisi maka masyarakat akan ‘terpecah’ karena notabene politik tanpa moralitas dan kebajikan akan membawa perpecahan ketimbang kesatuan.

Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memagari desa agar situasi tetap aman terkendali dan menjaga ketertiban bersama? Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seluruh bagian masyarakat. Pertama, mengembangkan kedewasaan dalam bermufakat. Sikap legowo menerima perbedaan dan kritik adalah hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila permusyawawartan tidak dapat diperoleh secara bulat penuh, maka sikap menghargai keputusan bersama adalah sikap “ksatria” dan bagi pemenenang sebaiiknya juga tetap menjaga sikap rendah hati (tawadhu) bergaul dengan manusia yang fikiranya berbeda.  Konflik yang kontraproduktif itus erring kali melibatkan jenis manusia yang terlalu politis, apolitis, dan ideologis/idealis.

Kedua, membangun konsensus tentang demokrasi dan kehidupan bersama di enetitas yang sangat spesifik. Desa itu nyata, negara atau bangsa adalah bayangan (meminjam istilah Ben Anderson dalam “Imagined community”). Apa yang terjadi dalam negara tidak selalu baik dampaknya untuk kehidupan warga desa. Sehingga perlu langkah proteksi yang sistemik untuk mencegah kehancuran system sosial dan budaya di pedesaan.  Salah satu ilustrasi adalah tentang system “demokrasi liberal” yang sedang naik daun di Indonesia menyimpan banyak persoalan akibat pendekatan yang terlalu individualis dalam logika one man one vote (satu orang satu suara) yang sering tidak cocok dengan suasana kebersamaan di level pedesaan. Dulu orang memilih kepala desa dengan kearifan lokal, misalnya denganpewarisan, blok voting dengan berbaris sesame pendukung kandiat tertentu sebagaimana yang diilustrasikan  oleh peneliti asing di Ponorogo, dan atau menggunakan biting. Sistem tersebut terbukti mampu meredam konflik horizontal dibandingkan system seragam yang sedang dipraktikkan hari ini.

Konsensus yang agak pragmatis juga sudah mulai diterapkan di banyak daerah bahkan beberapa kasus pada zaman orde baru pun sudah pernah ada. Modus operandinya adalah bahwa satu desa/dusun membangun kesepahaman bersama tentang keuntungan yang hendak dicapai dalam sebuah pesta rakyat pemilu misalmya masyarakat sepakat akan mendukung partai dan kandidiat tertentu untuk mendapatkan fasilitas umum misalnya masjid, mushola, perbaikan jalan, bangunan sekolah, dan sebagainya. Namun, ini juga punya kelemahan yaitu kebebasan individu tidak dapat tersalurkan.

Terakhir, pendidikan politik bagi semua kalangan baik laki-perempuan, anak, pemuda, dan orang tua haruslah terus dilakukan setiap saat setiap kesempatan sehingga masyarakat akan melek politik, tahu peta persoalan, dapat membedakan mana masalah yang pokok/babon, dan turunan. Hal ini penting untuk menjaga situasi tetap terkendali dan tidak muda dijebak oleh kemauan-kemauan jangka pendek (political interest) dan memulai berfikir untuk membangun kehidupan bersama diatas ego individu. Tentu saja banyak kasus ketidakpuasan terhadap hasil mekanisme politik misalnya sebagaimana yang disinyalir oleh professor Antropologi di Belanda, Frans Husken (2001), bahwa model pemilihan kepala desa pada saat di penghujung orde baru tidak berhasil memilih pemimpin yang terbaik karena banyak persoalan yaitu adanya gap tentang modal yang dibutuhkan dengan hasil yang dicapai pada saat menjabat sebagai kepala desa. Mungkin ini masih relevan sampai hari ini karena banyak individu dengan kapasitas leadership yang handal memilih tidak mengikuti kompetisi pemilihan baik tingkat desa, kabupaten/kota, dan gubernur.  Faktor penting yang menguat satu decade terakhir ini adalah persoalan bagaimana uang membeli keyakinan, ideology, prinsip, dan kesadaran palsu berupa money politic, votes buyer, transaksi politik. Situasi ini persis dengan apa yang diilustrasikan Palast (2010) dalam bukunya, “Democracy Money Can Buy” yang menunjukkan bagaimana kekuasaan capital (financial power) dapat menjadi determinan dari banyak peristiwa politik kekinian.

Penyebab lainnya persoalan ketidakstabilan politik di ranah grassroots (desa) adalah adanya distrus yang berkembang antara kaum muda dan kelompok tua, atau antara ulama dan umara’. dan atau rakyat/warga yang gelisah terhadap kebijakan pemerintahan desa yang tidak popular dan kurang bijak misalnya persoalan pungutan yang tidak adil, atau mallpraktik pemerintahan. Semoga desa Godog tercinta dijauhan dari persoalan yang berkepenjangan yang tidak banyak memberikan manfaat tetapi menghabiskan energi publik.

Kesadaran lainnya yang mutlak harus dimiliki warga desa adalah bahwa entitas desa adalah entitas ujung tombak politik pemerintahan di negara ini. Jika penjaga gerbang terakhir ini kacau, maka republik ini aan runtuh dan nama Indonesia akan masuk musium sejarah. Selain itu desa mempunyai tingkat otonomi relative (self-governance) dan independensi yang terpisah dari kebijakan negara secara langsung karena jarak fisiologis yang jauh dan secara syah desa justru yang mempunyai hak untuk mengatakan TIDAK kepada pemerintah dan pemerintah justru harus mengayomi, melindungi, memenuhi aspirasi warga desa dan tidak berlaku sebaliknya—penduduk desa dapat saja menolak kebijakan pemerintaha yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan bersama warga misalnya kasus mutakhir adalah beberapa kepala/pemerintah desa menolak menerima dan membagikan BLSM karena meresahkan masyarakat akibat ketidakadilan yang ada di dalamnya. Politik manipulatif negara itu harus dilawan dengan kecerdasan lokal yang kita miliki tanpa melakukan aksi-aksi yang merugikan warga sendiri.

Inilah sebenarnya kewajiban negara mempelajari kehidupan masyarakat untuk menjaga kelestarian kebudayaan dan ini pula esensi demokrasi dimana negara dipimpinan oleh elit-elit yang dipilih secara syah oleh rakyat (representative democracy) dan bekerja untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat—bukan menempatkan politik sebagai profesi yang dapat memperkaya diri secara mendadak. Rakyat dapat mengingatkan negara apabila muncul kesewenang-wenangan dan membabi buta dalam mempraktikkan demokrasi. Pemaksaan tehadap demokrasi tanpa kesungguhan dan kehati-hatiaan dalam budaya yang beragam akan mendatangkan kekacauan sosial yang akan menuju pada apa yang disebut failed state atau negara gagal(collaps). Pilihan Indonesia sebagai “republic” artinya menempatkan rakyat diatas institusi negara, kedudukan tertinggi.

Kesimpualan

Tidak tersedia cukup banyak pilihan bagi rakyat di pedesaan menghadapi himpitan dan eksploitasi politis yang akan muncul sepanjang periode pemilu sehingga langkah-langkah antisipatif perlu digalakkan dan dilakukan sebagai kesadaran kolektif, kesadaran bersama untuk lebih mengutamakan kelangsungan hidup bersama, budaya, tradisi warga desa ketimbang perpecahan yang tidak menguntungkan. Batas toleransi atas perbedaan itu hal yang sangat vital bagi kehidupan tetapi juga hal yang sangat mungkin masyarakat membangun kesadaran bersama untuk mencapai cita-cita sosial yaitu terwujudnya masyarakat yang berkemajuan, adil, makmur, sejahtera, berbudaya adi luhung, transparan, bertanggung jawab.

Dalam persoalan kemampuan kita menjaga autentisitas masyarakat desa adalah persoalan political will, kemauan baik bersama dan tidak ada yan tidak mungkin karena ilmu politik itu sendiri sudah embedded dalam masyarakat untuk memperjuangkan ketidakmungkinan menjadi kemungkinan (to make possible what seem imposible). Tanpa menyadari bahwa kita semua adalah faktor pengubah dan sebagai penjaga identitas bersama maka politik atau demokrasi purba (primitive democracy) akan terus memakan korban (John Adams) sebagai urusan sehari-hari (politics as business as usual). Demikian, demoga memberikan manfaat dan pencerahan. Wallahu alam biasshowab.

About David Efendi 237 Articles
David Efendi is a young lecturer at the departement of Governmental Studies at UMY. He graduated from political Science, University of Hawaii at Manoa and Gadjah Mada University. His research interest are mostly in the area Local Politic, everyday politics and resistances he then found this Everyday Politics and Resistance Studies in order to create a new alternative in understanding political issue both local and national. The main focuses of his current research are about everyday life of people resistances and politics, non-violence movement, collective action, and also social movement.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*